Month: December 2018

Badan Yudikatif di Indonesia

Badan Yudikatif di Indonesia

 

Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

 

Badan Yudikatif di Indonesia

 

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung – sesuai Pasal 24A UUD 1945 – memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Potret Indonesia

Fungsi Peradilan. Pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Fungsi Pengawasan. Pertama, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Mengatur. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Fungsi Nasehat. Pertama, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.

Fungsi Administratif. Pertama, mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Saat ini, Mahkamah Agung memiliki sebuah sekretariat yang membawahi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pelatihan dan Pendidikan, serta Badan Urusan Administrasi. Badan Peradilan Militer kini berada di bawah pengaturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung memiliki sebelas orang pimpinan yang masing-masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu: (1) Ketua; (2) wakil ketua bidang yudisial; (3) wakil ketua bidang non yudisial; (4) ketua muda urusan lingkungan peradilan militer/TNI; (5) ketua muda urusan lingkungan peradilan tata usaha negara; (6) ketua muda pidana mahkamah agung RI; (7) ketua muda pembinaan mahkamah agung RI; (8) ketua muda perdata niaga mahkamah agung RI; (9) ketua muda pidana khusus mahkamah agung RI, dan; (10) ketua muda perdata mahkamah agung RI. Selain para pimpinan, kini Mahkamah Agung memiliki 37 orang Hakim Agung sementara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak-banyaknya enam puluh (60) orang.

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.

Hingga kini, beberapa perkara telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara tersebut misalnya Pengujian Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pemohon Edy Cahyono, et.al. Perkara lainnya misalnya Pengujian Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atau, yang bersangkutan dengan hasil pemilu seperti Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II tahun 2008.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai Independent Body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung, dan; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat juga mengajukan calon Hakim Agung, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.

Artikel Terkait

Definisi Badan Eksekutif Di Indonesia Lengkap

Definisi Badan Eksekutif Di Indonesia Lengkap

 

Badan eksekutif di Indonesia terdiri atas governing bodies dan support bodies. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri atas 2 bagian yaitu Governing Bodies dan Support Bodies. Governing Bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung. Sementara itu Support Bodies, berada di bawah lembaga Presiden, dan menjalankan fungsi dukungan terhadap Governing Bodies.

 

Definisi Badan Eksekutif Di Indonesia Lengkap

Governing Bodies terdiri atas Presiden/Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Support Bodies terdiri atas elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta lembaga Kepolisian Negara. Support Bodies tidak melakukan fungsi pemerintahan. Potret Indonesia,

 

Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden selama 2 periode. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

 

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Tidak dipilih dan diangkat oleh MPR melainkan langsung dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Setelah terpilih, periode masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, dan setelah itu, ia berhak terpilih kembali hanya untuk 1 lagi periode.

Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga memiliki kewenangan meyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahawa ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu, Presiden juga memiliki hak untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencaabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut. Abolisi adalah penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik.

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya juga diberikan Presiden kepada individu maupun kelompok yang diatur dengan undang-undang. Dalam melakukan tugasnya, Presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepadanya, dan ini diatur dengan undang-undang.

Layaknya sebuah organisasi, Presiden Republik Indonesia memiliki visi, misi dan strategi sendiri. Lengkap ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut :

 

Visi

terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia, serta
terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.

 

Misi

  1. mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
  2. mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis;
  3. mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi :

  • strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan jiwa dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-undang Dasar 1945 (tertama Pembukaan Undang-undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika;
  • strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tertutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

 

Kementrian Republik Indonesia

Menteri adalah pembantu presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk suatu tugas tertentu. Kementrian di Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Kementerian Koordinator, Kementrian Departemen, dan Kementrian Negara.

Kementrian Koordinator bertugas membantu presiden dalam suatu bidang tugas. Di Indonesia, menteri koordinator terdiri atas 3 bagian, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Fungsi yang ada padanya adalah:
pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk permasalahan dalam pelaksanaan tugas,
pengkoordinasioan dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara, Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di bidang politik dan keamanan;
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Menteri Negara bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar bidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiri atas 10 bidang strategis yang harus dipimpin seorang menteri negara. Ke-10 bidang tersebut adalah:

  1. Menteri Negara Riset dan Teknologi,
  2. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
  4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
  6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,
  7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
  8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,
  9. Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan
  10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Menteri Departemen, adalah para menteri yang diangkat presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Menteri Departemen mengepalai satu departemen. Di Indonesia kini dikenal ada 21 Kementerian yang dipimpin seorang menteri. Sesuai UU No 39/2008 dan Perpres No.47/2009 yang dikeluarkan pada 3 November 2009, penyebutan “Departemen” diubah menjadi “Kementerian.” Kementerian-kementerian tersebut adalah:

  1. Sekretaris Negara
  2. Dalam Negeri
  3. Luar Negeri
  4. Pertahanan
  5. Hukum dan HAM
  6. Keuangan
  7. Energi dan Sumber Daya Mineral
  8. Perindustrian
  9. Perdagangan
  10. Pertanian
  11. Kehutanan
  12. Perhubungan
  13. Kelautan dan Perikanan
  14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  15. Pekerjaan Umum
  16. Kesehatan
  17. Pendidikan dan Kebudayaan
  18. Sosial
  19. Agama
  20. Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
  21. Komunikasi dan Infomatika

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/

Definisi Badan Legislatif Di Indonesia Serta Dewan Musyawarah

Definisi Badan Legislatif Di Indonesia Serta Dewan Musyawarah

 

Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain badan legislatif, di Indonesia juga terdapat dua badan trias politika lainnya yaitu badan eksekutif dan badan yudikatif.

 

Definisi Badan Legislatif Di Indonesia Serta Dewan Musyawarah
Definisi Badan Legislatif Di Indonesia Serta Dewan Musyawarah

Melalui UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Berapa Kamarkah Legislatif Indonesia?

Badan-badan legislatif Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing dari ketiga badan memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik serta berbeda, kendati sesungguhnya kuasa dominan dalam membentuk undang-undang hanyalah di DPR.

Sebagai pembanding, dapat dilihat sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bikameral (dua kamar). Di negara tersebut kekuasaan legislatif ada di tangan Kongres yang terdiri atas dua kamar yaitu The House of Representatives dan Senates. Kongres terdiri atas The House of Representatives dan Senates. Anggota The House of Representatives terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota Senates terdiri atas wakil-wakil negara bagian. Kongres tidak berdiri sebagai badan tersendiri oleh sebab ia hanya ada berkat gabungan antara anggota The House of Representatives dan Senates. Sementara di Indonesia, ada tiga lembaga perwakilan yang diakui konstitusi, yaitu MPR, DPR (termasuk DPRD I dan II di tingkat daerah), dan DPD.

Tugas dan wewenang MPR digariskan oleh Pasal 2 UUD 1945 yang meliputi tiga hal yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar; (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-undang Dasar.

Anggota MPR tidak dipilih secara per se karena anggota MPR adalah kolektivitas dari seluruh anggota DPR-RI ditambah seluruh anggota DPD. Hanya anggota DPR-RI dan DPD saja yang dipilih rakyat secara langsung. MPR merupakan struktur legislatif yang cuma berkedudukan di tingkat pusat. MPR bersidang sedikitnya 5 (lima) tahun sekali dan setiap keputusannya diambil dengan suara terbanyak.

MPR Indonesia sesungguhnya dirancang ke aras dua kamar tersebut (DPR dan DPD). Namun, melalui amandemen terakhir UUD 1945, MPR tetap menjadi badan tersendiri yang diatur konstitusi. Argumentasi Trikameral ini sebagai berikut:

  1. Keberadaan Utusan Golongan telah dihapuskan sehingga prinsip keterwakilan fungsional (functional representation) di MPR menjadi tidak ada lagi. Sebab itu, anggota MPR hanya terdiri atas anggota DPR mewakili prinsip keterwakilan politik (political representation) dan DPD mewakili prinsip keterwakilan daerah (regional representation).
  2. MPR tidak lagi berfungsi selaku supreme body yang punya kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol.
  3. Sebelumnya, MPR fungsi-fungsi: (1) menetapkan UUD dan mengubah UUD; (2) menetapkan GBHN; (3) memilih Presiden dan Wakil Presiden; (4) meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden; (5) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kini fungsi tersebut telah susut menjadi hanya: (1) menetapkan UUD dan atau Perubahan UUD; (2) melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan (3) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (4) menetapkan Presiden dan atau Wakil Presiden
  4. Pengganti sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden.
  5. Amandemen UUD 1945 menyuratkan kekuasaan membentuk Undang-undang Dasar ada di tangan DPR (bukan MPR lagi). Sebab itu, Indonesia kini menganut separation of power (pemisahan kekuasaan).
  6. Dengan diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, MPR tidak lagi punya kuasa memilih keduanya. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan langsung kepada rakyat.

Kendati begitu, ada beberapa peran vital yang diemban MPR. Misalnya, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden.

Selain itu, Pasal 8 ayat (3) menyebut, bahwa dalam hal terjadinya kekosongan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, maka selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 (dua) pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wapres-nya meraih suara yang terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Juga, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan Pasal 7B, MPR punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945.Dengan argumentasi-argumentasi ini, dapat dipahami bahwa MPR adalah lembaga yang berdiri sendiri di samping DPR dan DPD. Sebab itu, Indonesia dikenal menerapkan sistem perwakilan tiga kamar (trikameralisme).

Mengenai kecilnya peran MPR ini, Maswardi Rauf menulis bahwa sempat muncul pemikiran bahwa MPR itu tidak perlu dilembagakan. MPR tidak perlu berbentuk badan tersendiri sebab ia sekadar joint session dari persidangan-persidangan yang dilakukan DPR dan DPD. Lebih lanjut, Rauf menyatakan MPR sesungguhnya hanya punya tiga fungsi, yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan UUD; (2) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (tentu, setelah mendengar usulan DPR dan terpenuhinya mekanisme lain yang tidak mudah di dalam UUD 1945).

Fungsi MPR yang pertama dan ketiga bukanlah fungsi yang rutin dilakukan (jarang). Fungsi melantik Presiden dan Wakil Presiden pun sekadar seremonial, karena MPR sekadar melakukan upacara. Perlu diingat, yang memilih Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi MPR, tetapi rakyat secara langsung. Sebab itu, MPR tidak dapat menghambat jalannya pelantikan dengan kuorum kehadiran anggota mereka apalagi jumlah suara yang setuju/tidak setuju pelantikan tersebut.

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam perspektif historis, cikal bakal MPR kini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang beroperasi tahun 1945 hingga 1949. Saat itu, tata negara Indonesia belumlah semapan sekarang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam masa itu belumlah ada struktur legislatif bernama MPR. Namun, dalam Aturan Peralihan UUD 1945 termaktub bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk oleh UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat yang saat itu merupakan badan pembantu Presiden. Anggotanya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk anggota PPKI. Susunan pimpinan KNIP ini adalah: Mr. Kasman Singodimedjo (ketua); Mr. Sutardjo Kartohadikusuma (wakil); Mr. J. Latuharhary (wakil); dan Adam Malik (wakil). KNIP lalu mengusulkan pada eksekutif untuk menerbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X/1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari maklumat tersebut adalah diserahinya tugas-tugas MPR dan DPR serta penetapan Garis Besar Haluan Negara kepada KNIP, sebelum badan-badan yang diperuntukkan untuk itu belum ada.

Pada tahun 1949 hingga 1959 berlaku dua versi konstitusi berbeda: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan UUD Sementara 1950 (UUDs 1950). Di dalam kedua versi konstitusi tersebut, lembaga bernama MPR tidaklah dikenal. Pada masa ini pula, Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama tanggal 29 September 1955. Dalam Pemilu ini, rakyat secara langsung memilih anggota DPR dan Konstituante (badan penyusun undang-undang dasar).

Setelah terpilih, Konstituante segera bersidang menyusun UUD permanen. Namun, di dalam Konstituante sendiri terjadi aneka perdebatan yang berujung pada ditemuinya deadlock. Untuk mengatasi itu, Presiden RI (Sukarno) segera mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah: (1) Pembubaran Konstituante; (2) Berlakunya kembali UUD 1945; dan (3) Pembatalan UUDS 1950 serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRs) serta Dewan Pertimbangan Agung sementara (DPAs). Upaya Presiden ini merupakan bentuk pengimplementasian pendirian struktur-struktur politik yang memang digariskan dalam UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 tahun 1959. Dasar hukumnya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Isi dari Penpres tersebut adalah:

MPRS terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah utusan-utusan daerah dan golongan;
Jumlah anggota MPR ditetapkan Presiden;
Yang dimaksud daerah dan golongan adalah Daerah Swatantra Tingkat I (setara provinsi) dan Golongan Karya (fungsional);
Anggota tambahan MPRs diangkat Presiden dan mengucap sumpah menurut agama di hadapat Presiden atau Ketua MPRs yang dikuasakan oleh Presiden; dan
MPRs punya ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat Presiden.

Jumlah anggota MPRs yang dibentuk kemudian, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 199 tahun 1960, adalah 616 orang. Jumlah ini terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Susunannya sebagai berikut: Chairul Saleh (ketua); Mr. Ali Sastroamidjojo (wakil); K.H. Idham Chalid (wakil); Dipa Nusantara Aidit (wakil); dan Kolonel Wilujo Puspojudo (wakil).

Dalam kelanjutannya, MPRs ini melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama diadakan 10 Nopember–7 Desember 1960, yang menghasilkan dua keputusan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor I/MPRs/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, dan; (2) Ketetapan MPRs Nomor II/MPRs/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Sidang kedua yang diadakan MPRs berlangsung tanggal 15–22 Mei 1963. Dalam sidang kedua ini dicapat dua ketetapan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor III/MPRs/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, dan; (2) Ketetapan MPRs Nomor IV/MPRs/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Sidang ketiga yang diadakan MPRS terjadi pada tanggal 11–16 April 1965. Sidang ini menghasilkan ketetapan-ketetapan berikut: (1) Ketetapan MPRs Nomor V/MPRs/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul Berdiri di Atas Kaki Sendiri yang lebih dikenal dengan “Berdikari” sebagai Penugasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia; (2) Ketetapan MPRs Nomor VI/MPRs/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; (3) Ketetapan MPRs Nomor VII/MPRs/1965 tentang Gesuri, TAVIP (Tahun Vivere Pericoloso), The Fifth Freedom is Our Weapon dan The Era of Confrontation sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, dan; (4) Ketetapan MPRs Nomor VIII/MPRs/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Pada periode 1966 hingga 1972, periode setelah Presiden Sukarno tidak lagi menjabat presiden, terbentuklah susunan pimpinan MPRs sebagai berikut: Dr. Abdul Haris Nasution (ketua); Osa Maliki (wakil); H.M. Subhan Z.E. (wakil); M. Siregar (wakil); dan Mashudi (wakil). Struktur baru MPRs ini mengadakan Sidang Umum keempat MPRs di Istora Senayan Jakarta tanggal 21 Juni – 5 Juli 1966. Sidang umum ini menghasilkan banyak ketetapan, yang totalnya berjumlah dua puluh empat. Dalam Sidang Umum keempat ini juga diadakan Sidang Istimewa MPRs untuk mendengar Pidato bertanggungjawaban Presiden Sukarno dalam pidatonya yang dikenal sebagai Nawaksara.

MPRs tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban tersebut, dan Presiden Sukarno lalu melengkapinya pada tanggal 10 Januari 1967 dengan suratnya berjudul Pelengkap Nawaksara Namun, tetap saja ini tidak memuaskan MPRs. MPRs sebab itu mengambil kesimpulan bahwa Presiden tidak memenuhi kewajiban konstitusional.

Di sisi lain, DPR-gr mengusulkan pada MPRs untuk mengadakan kembali Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Sukarno dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRs No. IX/MPRs/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Sidang Istimewa akhirnya digelar MPR tanggal 7 hingga 12 Maret 1967.

Pada tahun 1971, Indonesia mengadakan Pemilu yang pertama. Dari Pemilu tersebut dihasilkan Susunan pimpinan MPR (tidak pakai kata sementara lagi). Susunan keanggotaan MPR ini didasarkan pada Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR. Menurut UU tersebut, jumlah anggota MPR adalah 920 orang, dengan komposisi lima fraksi berikut: (1) Fraksi ABRI 230 orang; (2) Fraksi Karya Pembangunan 392 orang; (2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 42 orang; (4) Fraksi Persatuan Pembangunan 126 orang; dan (5) Fraksi Utusan Daerah 130 orang.

Pola MPR sejak tahun 1971 cenderung konsisten selama periode Orde Baru hingga 1998. Posisi MPR, dalam sidang 5 tahunannya melakukan hal-hal rutin seperti mengangkat Suharto sebagai presiden, menerima pidato pertanggungjawaban Suharto, dan menetapkan GBHN yang draft-nya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kondisi ini sedikit berubah pasca transisi politik Indonesia 1998.

Pasca 1998, MPR mengalami perubahan sesuai perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini tampak dari berubahnya fraksi-fraksi yang dihasilkan antar periode Pemilu. Dalam periode 1999 – 2004, jumlah Fraksi yang ada di MPR terdiri atas 9 Fraksi dan 1 NonFraksi. Fraksi-fraksi yang ada adalah: (1) Fraksi Partai Bulan Bintang berkekuatan 14 orang; (2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkekuatan 305 orang; (3) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa berkekuatan 5 orang; (4) Fraksi Partai Daulah Ummat berkekuatan 8 orang; (5) Fraksi Partai Golongan Karya berkekuatan 297 orang; (6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkekuatan 109 orang; (7) Fraksi PPP berkekkuatan 123 orang; (8) Fraksi Reformasi berkekuatan 46 orang; (9) Fraksi TNI/Polri berkekuatan 96 orang; dan (10) nonFraksi 1 orang yaitu Dr. Drs. Muhammad Ali, SH., Dip. Ed., M.Sc.

Pasca pemilu 2004, tercipta formasi baru Fraksi MPR yang terdiri atas 8 Fraksi dan 1 Kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi-fraksi tersebut adalah: (1) Fraksi Partai Golongan Karya, di mana PKPB dan PBR juga bergabung ke sini; (2) Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana juga PDS bergabung ke sini; (3) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; (4) Fraksi Partai Demokrat, di mana terdiri atas gabungan 5 parpol dengan 20 kursi; (5) Fraksi Partai Amanat Nasional; (6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; (7) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; (8) Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi, di mana merupakan gabungan PBB, PP, PNI-Marhaenisme, PKPI, PPDK, dan PPDI; dan (9) Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dengan kekuatan 132 orang.

Pasca Pemilu 2009, tercipta formasi baru Fraksi MPR yang terdiri atas 9 fraksi dan 1 kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi-fraksi tersebut adalah: (1) Fraksi Demokrat dengan kekuatan 148 orang; (2) Fraksi Golongan Karya dengan kekuatan 106 orang; (3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kekuatan 94 orang; (4) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan kekuatan 57 orang; (5) Fraksi Partai Amanat Nasional dengan kekuatan 46 orang; (6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan kekuatan 38 orang; (7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan kekuatan 28 orang; (8) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan kekuatan 26 orang; (9) Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dengan kekuatan 17 orang; dan (10) Fraksi Kelompok Dewan Perwakilan Daerah dengan kekuatan 132 orang.

 

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Fungsi-fungsi yang melekat pada DPR adalah: (1) fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi; dan (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas.

Anggota DPR seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. Secara substansial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II adalah sama dengan DPR pusat. Hanya saja, lingkup kewenangan DPRD I adalah di tingkat Provinsi sementara DPRD II di tingkat Kabupaten atau Kota.

DPR merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan politik (political representative) karena — menurut Jimly Asshiddiqie –– fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota DPR melihat segala masalah dari kacamata politik. Melalui lembaga ini, masyarakat di suatu negara diwakili kepentingan politiknya dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas akomodasi kepentingan sebab itu bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki.

Dalam skema sistem politik David Easton, DPR bekedudukan hampir di setiap lini: (1) Dalam lini input, DPR merespon kepentingan masyarakat melakukan mekanisme pengaduan harian; (2) Dalam lini konversi DPR bersama pemerintah bernegosiasi bagaimana kepentingan masyarakat diakomodir; dan (3) Dalam lini output DPR mengeluarkan Undang-undang yang merupakan kebijakan negara yang harus dijalankan lembaga kepresidenan. Lebih lanjut, Almond telah merinci aneka fungsi yang dimaksud skema sistem politik Easton. Dalam konteks pemikiran Almond, maka DPR adalah struktur yang menjalankan fungsi-fungsi input (agregasi kepentingan, komunikasi politik) dan fungsi output yaitu legislasi. Dalam kekuasaannya sebagai legislator, DPR berhadapan dengan Presiden dan DPD. Harus ada kerjasama harmonis antara ketiga institusi ini, kendati kekuasaan legislatif tetap ada di tangan DPR.

Berdasar Pasal 20 UUD 1945, DPR dipahami sebagai lembaga legislasi atau legislator, bukan Presiden atau DPR. Dalam konteks pembuatan undang-undang oleh DPR ini, UUD 45 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

  1. DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif, bukan Presiden atau DPD;
  2. Presiden adalah lembaga yang mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan besama dalam rapat paripurna DPR resmi menjadi Undang-undang;
  3. Rancangan Undang-undang yang telah resmi sah menjadi Undang-undang wajib diundangkan sebagaimana mestinya;
  4. Setiap rancangan undang-undang dibahas agar diperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam persidangan DPR;
  5. Jika RUU adalah inisiatif DPR, maka DPR sebagai institusi akan berhadapan dengan Presiden sebagai kesatuan institusi yang dapat menolak inisiatif DPR itu (seluruhnya atau sebagian). RUU itu tidak boleh lagi diajukan DPR dalam tahun sidang yang sama. Di sini, posisi DPR dan Presiden berimbang;
  6. Jika RUU inisiatif Presiden, maka DPR juga berhak menerima ataupun menolak (sebagian atau seluruhnya).
  7. DPR dapat melakukan voting untuk menerima atau menolak RUU yang diajukan Presiden itu;
  8. Jika suatu RUU telah disetujui dalam rapat paripurna DPR dan disahkan dalam rapat DPR tersebut, maka secara substantif ataupun materiil RUU tersebut sah sebaga UU. Namun, pengesahan DPR itu belum mengikat secara umum karena belum disahkan oleh Presiden serta diundangkan sebagaimana mestinya. Meski Presiden sudah tidak dapat lagi mengubah materinya atau tidak menyetujuinya, tetapi sebagai UU ia sudah sah; dan
  9. Suatu RUU yang disahkan DPR sebagai UU baru bisa berlaku umum mempertimbangkan kondisi berikut : (a)
  10. Faktor pengesahan oleh Presiden dengan cara menandatangani naskah Undang-undang itu; (b) Faktor tenggang waktu 30 hari sejak pengambilan keputusan atas rancangan UU tersebut dalam rapat paripurna DPR (pengesahan materil oleh DPR, pengesahan formil oleh Presiden).

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR berikut aktivitas yang dijalankan Presiden.

Untuk melaksakan fungsi-fungsinya, DPR memiliki serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak DPR selaku Lembaga dan Hak DPR selaku Perseorangan. Hak DPR selaku Lembaga meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak menyampaikan usul dan pendapat; dan (6) hak imunitas.

Hak Interpelasi diatur dalam UU No.22 tahun 2003, yaitu sebagai lembaga DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Angket adalah hak DPR sebagai lembaga, untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga, untuk mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional;
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan
dugaan bahwa Presiden dan atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres.

Selain itu, Hak DPR selaku Perseorangan meliputi (1) Hak Mengajukan RUU; (2) Hak mengajukan pertanyaan; (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat; (4) Hak memilih dan dipilih; (5) Hak membela diri; (6) Hak imunitas; (7) Hak protokoler; dan, (8) Hak keuangan dan administratif. Keterangannya adalah sebagai berikut:

  1. Hak mengajukan rancangan undang-undang adalah hak setiap anggota DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-undang.
  2. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak setiap anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden yang disusun baik secara lisan/tulisan, singkat, jelas, dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
  3. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak setiap anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
  4. Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap anggota DPR untuk menduduki jabata tertentu pada alat kelengkapan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
  5. Hak membela diri adalah hak setiap anggota DPR untuk melakukan pembelaan diri dan atau memberi keterangan kepada Badan Kehormatan DPR atas tuduhan pelanggaran Kode Etik atas dirinya.
  6. Hak imunitas adalah hak setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPR dan Kode Etik anggota dewan.
  7. Hak protokoler adalah hak setiap anggota DPR bersama Pimpinan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
  8. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota DPR untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan, dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan selaku wakil rakyat. Sebagai ilustrasi hak ini, menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPRRI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota
  9. DPR, penerimaan keuangan anggota DPR terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) Gaji Pokok dan Tunjangan, dan (2)
  10. Penerimaan Lain-lain. Misalnya, bagi anggota DPR yang hanya merangkap menjadi anggota Komisi, maka jumlah gaji pokok dan tunjangan bersih sebulannya adalah Rp. 16.207.200. Penghasilan ini ditambah
  11. Penerimaan Lain-lain yang total sebulannya mencapai Rp. 35.360.000. Sehingga take home pay seorang anggota DPR yang hanya merangkap menjadi anggota Komisi adalah Rp. 16.207.200 + Rp. 35.360.000 = Rp. 51.567.200 (telah dipotong pajak). Penghasilan bulanan yang cukup besar ini merupakan bentuk penghargaan rakyat Indonesia kepada para wakil rakyat karena telah bersusah payah memikirkan dan mengurus segala kepentingan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Selain punya hak, anggota DPR juga punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5 tahun). Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: (1) Mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; (5) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; (6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; (9) Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan (10) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Di DPR, para anggota dewan tergabung ke dalam fraksi-fraksi. Fraksi adalah pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum. Fraksi ini bersifat mandiri serta terbentuk dalam rangka optimalisasi dan pengefektivitasan pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPR. Fraksi mempunyai anggota sekurang-kurangnya 13 orang. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari dua atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum yang kurang dari 13 orang atau dapat bergabung dengan Fraksi lain. Setiap anggota dewan harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh anggota Fraksinya masing-masing.

Tugas utama fraksi adalah mengkoordinasi kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka selaku anggota dewan. Fraksi juga bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugas, dan tugas ini tercermin dalam setiap kegiatan DPR. DPR juga menyediakan sarana dan anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.

Pimpinan DPR. Pimpinan DPR merupakan kesatuan pimpinan yang sifatnya kolektif. Pimpinan DPR terdiri atas satu Ketua dan tiga Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh setiap fraksi kepada Pimpinan Sementara secara tertulis berupa satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas satu orang calon Ketua dan tiga orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna.

Setelah terpilih, maka Pimpinan DPR bertugas antara lain: (1) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; (2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; (3) Menjadi juru bicara DPR; (4) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR; (4) Melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; (5) Mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; (6) Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan (6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.

Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (selanjutnya disingkat Bamus) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Keanggotaan Bamus ditetapkan DPR lewat Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Jumlah Anggota Bamus sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Tugas Bamus antara lain:

  1. menetapkan acara DPR untuk 1 Tahun Sidang, 1 Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
  2. meminta dan/atau memberikan kesempatan alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal
  3. yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan; dan
  4. menentukan penanganan suatu Rancangan undang-Undang atau pelaksanaaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.

 

Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/

Pengertian Dan Konsep Dasar Data Menurut Ahli

Pengertian Dan Konsep Dasar Data Menurut Ahli

Konsep Dasar Data 

Pengertian Data

Zins (2009) banyak menguraikan tentang pengertian tentang data dengan mengutip berbagai pendapat dari berbagai ahli di perguruan tinggi dunia sebagai berikut :
  1. Prof. Elsa Barber University of Buenos Aires, Argentina yang mengukip pendapat Wellish (1996) bahwa, datum is the representation of concepts or other entities, fixed in or on a medium in a form suitable for communication, or processing by human being or by automated systems.
  2. Prof. Aldo Alburquerque Bareto dari Institut Ilmu Informasi dan Technology, Brasil menjelaskan bahwa, data is a symbol set that is quantified and/or qulaified.
  3. Dr. Hanna Albrechtsen, Institute of Knowledge Sharing Denmark menjelaskan bahwa bahwa dalam sistim komputerisasi, data are the coded invariances, dalam hubungannya dengan manusia, data are that which is stated, for instance, by informants in a emphirical study.
  4. Prof. Maria Teresa Biagetti, University of Rome, Italy menjelaskan bahwa datum is every things or every unit that could increase the human knowledge or could allow to enlarge our field of scientific, theoretical or pactical knowledge, and that can be recorded, on whichever support, or orally handed. Selanjutnya dijelaskan bahwa data can arouse information an knowledge in our mind.
  5. Prof. Michael Buckland University of California, Berkeley, USA, bahwa data are commonly used to refer to records or recordings encoded for use in computer, but is more widely used to refer to statistical observations and other recordings or collections of evidence.
  6. Prof. Anthony Debons, University of Pittsburgh, USA secara singkat menjelaskan bahwa data is symbols organized according to established algorrithms.
  7. Dr. Quentin L. Burrel, Isle of Man International Business School menjelaskan bahwa data are the basic individual items of numeric or other information, garnered through observation, but in themselves, without context, they devoid of information.
  8. Prof. Gordana Dodig-Crnkovic, Malarden University, Swedia, membedakan data atas data mentah (raw data atau source data atau atomic data) dan data. Raw data adalah data yang belum diproses untuk penggunaan, sedang data are a series of disconnected facts and observations.
  9. Prof. Nicolae Dragulaneseu, Polytechnics University of Bucharest, Rumania, bahwa data are a set of symbols representing a perception of raw facts.
  10. Dr. Jo Link-Pezet, University of Social Sciences Prancis, bahwa data are commonly seen as simple isolated facts, though products of intellectual activity in their rough shape.
  11. Michal Lorenz, Masaryk University in Brno Republik Ceko menjelaskan bahwa data are formalized parts of sociocultural information potentionally processable by technical facilities which disregard the cognitive process and that is why it is necessary to provide them with meaning from outside.
  12. Prof. Michel J. Menou, Knowledge and ICT Management Consultant Prancis menulis bahwa data are perceptible or perceived- if and when the signal can be interpreted by the user- attributes of physical, biological, social or conceptual entities.
  13. Stonier (1997), data is a series of disconnected facts and observation. These may be converted to information by analyzing, cross-referring, selecting, sorting, summarizing, or in some way organizing the data.
  14. Dragulanescu dari Universitas Bukares Rumania (dalam Zins, 2009), data are set of symbols representing a perception of raw facts.
  15. Prof. Haidar Moukdad, Dalhousie University Canada, data are sets of characters, symbols, numbers, and audio/visual bits that are represented and/or encountered in raw forms.
  16. Prof. Lena Vania Pinheiro, Brazilian Institute for Information in Science and Technology, Brasil menguraikan bahwa datum is an object or crude fact perceived by the subject, non constructed nor elaborated in the consciousness, without passing through neither analysis processes nor evaluation for its transfer as information.
  17. Prof. Maria Pinto, University of Granada Spain menjelaskan bahwa data are primitive symbolic entities, whose meaning depend on it integration within a contexts that allow their understanding by an interpreter.
  18. Prof. Roberto Poli, University of Trento Italy menguraikan bahwa datum is a sign thet denotes entities or attributes in a proximal context.
  19. Prof. Ronald Rousseau, KHBO and University of Antwerp, Belgium menjelaskan bahwa data are representation of facts or ideas in a formalized, and hence capable of being communicated or manipulated by some process.
  20. Prof. Yishan Wu, Institute of Scientific and Technical Information of China, China menulis bahwa data are artifacts that reflect a phenomenon in natural or social world in the form of figures, facts, plots etc.
Berdasarkan uraian beberapa ahli tersebut di atas dapat dikatakan bahwa data adalah fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti sehubungan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf atau simbol yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi dan lainnya yang didapatkan melalui suatu observasi atau secara data diartikan sebagai keterangan tentang sesuatu.

Klasifikasi Data

Data dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Berdasarkan sifat data 

Berdasarkan sifat data dikenal data kuantitatif (quantitative data), data dalam bentuk angka atau bilangan. Contoh : dari 997 nelayan di kecamatan A, 354 orang adalah nelayan penuh, 455 orang adalah nelayan sambilan utama, dan 168 orang adalah nelayan sambilan bukan utama . dan data kualitatif, (qualitative data)adalah data bukan dalam bentuk penjumlahan atau angka tetapi dalam bentuk pernyataan dan atau kategori. Contoh : Kondisi tempat pelelangan ikan di Desa Ulo-Ulo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan sangat buruk. Contoh data kuantitatif dan kualitatif perikanan disajikan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.3.
Berdasarkan sumber data
Berdasarkan sumberdata dikenal : (1) data internal (internal data) yaitu data yang berasal dari dalam organisasi, atau data asli, data yang dieproleh dari observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti atau bukan dari hasil pengamatan atau karya orang lain. Data internal sering juga disebut sebagai data primer (primary data), dan (2) data eksternal (external data)yaitu data yang berasal dari luar organisasi atau institusi, atau data hasil observasi orang lain.
Data eksternal dapat dikelompokan atas : (1) data eksternal primer (primary external data) data yang dapat berbentuk lisan atau tertulis yang didapatkan langsung dari pemilik data sendiri atau orang yang melakukan observasi atau pengumpul data tersebut, biasa juga disebut directly external data, (2) data eksternal skunder (secondary external data) data yang diperoleh dari orang yang bukan melakukan observasi langsung, biasa juga disebut indirectly external data.

Berdasarkan cara memperolehnya 

Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dikelompokan atas (1) data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh si peneliti atau diperoleh dari sumber pertama dan datanya belum diolah, contoh : hasil pengamatan beberapa parameter oseanografis daerah penangkapan ikan cakalang dan jumlah hasil tangkapan per trip perikanan pole and line yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung dilapang oleh Achmar Mallawa dan kawan-kawan tahun 2009,

Berdasarkan cakupannya. 

Berdasarkan cakupan pengumpulannya, data dikelompokan atas data sensus, yaitu data yang diperoleh dari populasi dan data sampel, yaitu data yang diperoleh dari sampel.

Berdasarkan dinamika data. 

Berdasarkan dinamikanya, data dapat dikelompokan atas : (1) data statis, yaitu data yang dalam jangka waktu lama tidak akan mengalami perubahan, (2) data semi dinamis yaitu data dalam waktu kemungkinan mengalami perubahan atau sedikit mengalami perubahan dan, (3) data dinamis yaitu data yang menurut waktu akan mengalami perubahan.

Berdasarkan skala pengukurannya 

Berdasarkan skala pengukurannya dikenal data nominal, data ordinal, data interval dan data rasio.

Nilai dan Kualitas Data

Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu data (Sutabri, 2005) yaitu :
  1. ketelitian data (data precision), ketelitian data dapat diperoleh dengan mempraktekan beberapa hal seperti melakukan pengamatan secara ber ulang-ulang, menggunakan peralatan standar atau yang peralatan yang tersertifikasi/direkomendasikan,pengamatan dengan melibatkan beberapa orang dari keahlian yang sama dan sebagainya.
  2. komparabilitas data (data comparability), berarti bahwa data yang dihasilkan menggunakan peralatan yang telah distandarisasi, satuan data yang digunakan adalah satuan standar dan sebainya, dan
  3. validitas data (data validity), berarti dengan mempergunakan data tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh sipengguna terealisasi.
Wang dan Strong (1996) mengemukakan konsep acuan untuk menentukan kualitas suatu data (Data Quality Conceptual Framework) yang terdiri dari 4 kategori dan 16 dimensi yaitu :
  1. kategori I, Intrinsic, dimensi meliputi : accuracy (keakuratan), objectivity (obyektivitas), believability (keterpercayaan), dan reputation (reputasi);
  2. kategori II, Accessibility, dimensi meliputi : accessibility (mudah diakses), dan security (keamanan);
  3. Kategori III, Contextual, dimensi meliputi : Relevancy (kesesuaian), Value – Added (nilai tambah), Timeliness (Ketepatan waktu), Completeness (kelengkapan data), Amount of Info (jumlah informasi yang dapat diperoleh);
  4. Kategori IV, Representational, dimensi meliputi : Interpretability (dapat dimengerti), Ease of understanding (mudah dimengerti), Concise Representation dan Consistent Representation (konsisten);
Shank dan Corbitt (1999) menentukan kualitas data dengan menggunakan “Semiotic-based Framework for Data Quality” yang terdiri atas 4 semiotic descriptions, 4 goals dan 11 dimensions yaitu :
  1. Semiotic Level I, Syntactic, goal : consitent, dimension : well-defined/formal syntax ;
  2. Semiotic Level II, Semantic, goal : complete and accurate, dimension : comperehensive, unambiguous, meaningful, correct;
  3. Semiotic Level III, Pragmatic, goal : Usable and useful, dimensions : timely, concise, easly accessed, reputable;
  4. Semiotic Level IV, Social, goal : shared understanding of meaning, dimensions : understood, awareness of bias.

Baca Juga :

Pengertian New Media Menurut Ahli

Pengertian New Media Menurut Ahli

Pengertian Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli

Pengertian Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli

TOKOH DALAM DRAMA

TOKOH DALAM DRAMA

TOKOH DALAM DRAMA
TOKOH DALAM DRAMA

Tokoh adalah orang – orang yang berperan dalam suatu drama.

  • v  Tokoh protagonis ( tokoh utama )

Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berkarakter baik atau mendukung jalannya cerita.

  • v  Tokoh antagonis

Tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang kehendak tokoh utama.

  • v  Tokoh tritagonis ( tokoh penengah )

Tokoh tritagonis yaitu tokoh yang perannya menengahi pertikaian antara tokoh pertama dan tokoh penentang

  • v  Tokoh pembantu

Tokoh pebantu yaitu tokoh yang secara lansung tidak terlibat dalam konflik yang terjadi tetapi ia diperlukan untuk membantu menyelesaikan cerita.

Tekhnik peran ( acting ) adalah cara mendayagunakan peralatan ekspresi ( baik jasmani maupun rohani ) serta keterampilan dalam menggunakan keterampilan dalam penunjang.

Watak – watak tokoh dalam drama digambarkan dengan berbagai penampilan oleh pemeran drama, antara lain :

  • 1.      Penampilan fisik
  • 2.      Penampilan laku fisik
  • 3.      Penampilan vokal
  • 4.      Penampilan emosi dan IQ

Selain harus memiliki kemampuan tersebut pemain draa harus memilki kemampuan dibawah ini juga :

  • 1.      Ekspresi wajah
  • 2.      Interpretasi
  • 3.      Suara dan ucapan
  • 4.      Improvisasi

 

Baca Artikel Lainnya:

Pencatatan Ayat Jurnal Penyesuaian

Pencatatan Ayat Jurnal Penyesuaian

Pencatatan Ayat Jurnal Penyesuaian – Penyesuaian-penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan jasa setiap akhir periode dilakukan terhadap elemen-elemen sebagai berikut:

Pencatatan Ayat Jurnal Penyesuaian

1. Piutang Pendapatan
Yang dimaksud dengan piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah diperoleh tetapi masih belum diterima atau belum dicatat dalam rekening-rekening. Oleh karena itu setiap akhir periode harus dibuat penyesuaian untuk mencatat pendapatan itu.

Contoh: PT. MAJU memiliki bunga investasi obligasi yang diterima tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Setiap tanggal pembayaran bunga diterima sejumlah Rp 240.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2010 bunga yang sudah merupakan pendapatan dihitung sebagai berikut:

1 September sampai dengan 31 Desember = 4 bulan.
Bunga berjalan: 4/6 * Rp 240.000 = Rp 160.000,00

2. Utang Biaya (Biaya yang Masih Harus Dibayar)

Utang biaya adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar dan belum dicatat dalam rekening-rekening. Oleh karena itu setiap akhir periode harus dibuat penyesuaian agar biaya-biaya seperti itu dapat dibebankan dalam periode yang bersangkutan.

Contoh: Pada tanggal 31 Desember 2010 masih harus dibayar gaji pegawai sebesar Rp 1.000.000,00.

3. Pendapatan Diterima Di Muka
Yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka adalah penerimaan dari pendapatan tetapi bukan merupakan pendapatan untuk periode tersebut, atau dengan kata lain merupakan pendapatan periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Oleh karena itu penerimaan ini tidak dapat diakui sebagai pendapatan periode sekarang.

Contoh: Pada tanggal 1 Mei 2010 perusahaan menyewakan gudang dengan ongkos sewa 1 tahun adalah Rp 3.600.000,00

Terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan rugi laba.

(1) Pendekatan Neraca

bila perusahaan menggunakan pendekatan neraca maka perusahaan akan mencatat uang yang diterima sebagai pendapatan diterima di muka (utang) dan akan diakui sebagai pendapatan bila perusahaan telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh pelanggan.
Pada tanggal 31 Desember 2010 perusahaan akan mencatat ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp 2.400.000,00 (8/12 * Rp 3.600.000,

(2)Pendekatan Rugi Laba

bila perusahaan menggunakan pendekatan rugi laba maka perusahaan akan langsung mencatat sebagai pendapatan. Namun kembali kepada penjelasan sebelumnya, perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan bila perusahaan telah melakukan pekerjaannya atau pelanggan telah mendapatkan manfaat dari perusahaan. Dengan demikian rekening pendapatan harus dikurangi dan diganti menjadi pendapatan diterima di muka.
Pada tanggal 31 Desember 2010 perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan sebesar Rp 2.400.000,00. Itulah mengapa pendapatan sewa harus disesuaikan atau dikurangi Rp 1.200.000,00, dan dibuat rekening baru bernama pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp 1.200.000,00.
Pada dasarnya penggunaan metode manapun akan menghasilkan saldo yang sama pada akhir periode (pendapatan diterima di muka sebesar Rp 1.200.000,00 dan pendapatan sewa sebesar Rp 2.400.000,00). Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyesuaian.

4. Biaya Dibayar di Muka
Yang dimaksud biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan sebagai biaya pada periode itu. Biaya dibayar di muka ini sering timbul apabila perusahaan membayar biaya-biaya untuk beberapa periode sekaligus, sehingga dari jumlah pengeluaran tadi sebagian akan menjadi beban periode itu dan sebagian lagi akan dibebankan pada periode mendatang.

Contoh: Pada tanggal 1 April 2010 perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp 12.000.000,00

Terdapat dua pendekatan dalam mencatat biaya dibayar di muka, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi.

(1)Pendekatan Neraca

bila perusahaan menggunakan pendekatan neraca maka pembayaran premi untuk beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian atau pengakuan beban sebesar manfaat yang telah diperoleh perusahaan.
Pada tanggal 31 Desember 2010, total biaya yang harus dijadikan beban adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (9 * Rp 1.000.000).

 

(2) Pendekatan Rugi Laba

bila perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi maka pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, bukan beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum jatuh tempo atau belum dirasakan manfaatnya oleh perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan hanya boleh mengakui beban asuransi sebesar Rp 9.000.000,00 . Itulah mengapa beban asuransi harus dikurangi sebesar Rp 3.000.000,00.

Pada dasarnya penggunaan metode manapun akan menghasilkan saldo yang sama pada akhir periode (asuransi dibayar di muka sebesar Rp 3.000.000,00 dan beban asuransi sebesar Rp 9.000.000,00). Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada starting point pencatatan dan pada ayat jurnal penyesuaian.

Kerugian Piutang

Piutang merupakan kewajiban pihak luar perusahaan kepada perusahaan. Piutang dagang timbul dari penjualan kredit barang dan jasa. Pada umumnya tidak semua piutang akan dapat ditagih, sehingga kerugian yang timbul akan dicatat sebagai kerugian piutang. Sesuai dengan prinsip mengenai penghasilan di mana dinyatakan bahwa semua biaya yang dapat dihubungkan dengan pendapatan harus dibebankan dalam periode di mana pendapatan tadi diakui, maka setiap akhir periode dibuat taksiran jumlah piutang yang kira-kira tidak akan dilunasi.
Contoh: Tanggal 31 Desember 2010 PT MAJU memiliki piutang sebesar Rp 7.000.000,00. Diperkirakan dari jumlah tersebut piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp 200.000,00.
Terdapat dua metode dalam taksiran kerugian piutang yaitu :

(1) Metode Langsung, 

(2) Metode Tidak Langsung,metode tidak langsung tidak mengurangkan langsung piutang, namun membuat rekening tandingan (contra account) dari piutang yang bernama Cadangan kerugian piutang.

  1. Penyusutan (Depresiasi)

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dibebankan pada suatu periode tertentu. Pembebanan biaya depresiasi ini biasanya dilakukan pada akhir periode. Biaya depresiasi yang dibebankan dihitung dengan cara taksiran, karena jumlahnya tergantung pada tiga faktor yaitu harga perolehan, taksiran umur ekonomis, dan taksiran nilai residu.
Pada akhir periode aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan harus disusutkan karena nilai aktiva tetap yang sesungguhnya pada tahun berjalan dibandingkan dengan nilai aktiva tetap pada tahun pembelian tidaklah sama. Perbedaan ini muncul karena kemampuan semua aktiva tetap (kecuali tanah) dalam menghasilkan pendapatan dan jasa akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi baik secara fisik maupun fungsi. Itulah mengapa nilai aktiva tetap pada neraca harus disesuaikan dengan nilai sesungguhnya, ini dilakukan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian.
Besar nilai depresiasi setiap tahunnya dapat ditentukan menggunakan sejumlah metode, antara lain, metode garis lurus, metode tarif tetap atas nilai buku, dan metode jumlah angka tahun. Pada artikel ini hanya akan dibahas satu metode yaitu metode garis lurus karena metode ini paling sederhana dan paling banyak digunakan.
Sebelum menentukan besar nilai depresiasinya setiap tahunnya, perusahaan harus melakukan estimasi nilai residu dan masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Nilai residu adalah perkiraan nilai yang masih tersisa bila masa manfaat aktiva tersebut telah habis. Sementara itu masa manfaat adalah taksiran jangka waktu aktiva tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Nilai sisa dan masa manfaat ditentukan oleh manajemen. Jadi mungkin saja perusahaan memiliki perbedaan dalam mengestimasi nilai sisa dan masa manfaat untuk aktiva yang sama. Nilai depresiasi setiap tahunnya dihitung dengan cara: harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan masa manfaat.
Contoh: PT. MAJU memiliki gedung yang harga perolehannya (HP) sebesar Rp 10.000.000,00 ditaksir umur ekonomisnya (UE) 20 tahun dan nilai residu sebesar Rp 500.000,00. maka beban depresiasi yang akan dibebankan setiap tahun adalah:
Pengakuan beban depresiasi dapat dicatat dengan menggunakan dua metode :

(1) metode langsung 
(2) metode tidak langsung

  1. Biaya Pemakaian Perlengkapan

Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam operasi perusahaan (tidak untuk dijual kembali).

Sumber: https://sel.co.id/

Alternatif Pemecahan Masalah Yang Di Timbulkan Oleh Keanekaragaman Dan Perubahan Budaya

Alternatif Pemecahan Masalah Yang Di Timbulkan Oleh Keanekaragaman Dan Perubahan Budaya

Alternatif Pemecahan Masalah Yang Di Timbulkan Oleh Keanekaragaman Dan Perubahan Budaya

  1. Asimilasi

Alternatif Pemecahan Masalah Yang Di Timbulkan Oleh Keanekaragaman Dan Perubahan Budaya – Asimilasi adalah suatu prose melalui mana seseorang meninggalkan tradisi budaya mereka sendiri untuk menjadi bagisn budaya yang berbeda.

  1. Self – segregation ( pemisahan diri )

Self – segregation ( pemisahan diri ) merupakan kebalikan dari asimilasi.

  1. Integrasi

Integrasi merupakan suatu keadaan ketika suatu kelompok – kelompok yang semula berbeda – beda mulai beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas yang ada dalam masyarakat.

  1. Pluralisme

Pluralisme merupakan suatu masyarakat dimana kelompok – kelompok subordinat tidak harus mengorbankan gaya hidup dan tradisi mereka.

Sumber: https://duniapendidikan.co.id/