Month: May 2019

Pos Apresiasi Agenpos Terbaiknya

Pos Apresiasi Agenpos Terbaiknya

Pos Apresiasi Agenpos Terbaiknya
Pos Apresiasi Agenpos Terbaiknya

BANDUNG – PT Pos Indonesia (Persero)

memberikan Anugerah kepada Agenpos Terbaik tahun 2015. Kegiatan ini merupakan sebuah ajang kompetisi dan pemberian apresiasi serta penghargaan kepada para pengelola Agenpos terbaik di seluruh Indonesia.

Acara yang digelar di Graha Pos Indonesia (GPI) Bandung pada tanggal 6-7 November 2015 ini merupakan penyelenggaraan ketiga sejak tahun 2013 dalam memberikan penghargaan kepada mitra-mitra terbaiknya di bidang pelayanan pos (collecting) dengan mengusung tema “If You Don’t Do It Someone Else Will”.

Direktur Surat dan Paket PT Pos Indonesia Agus F. Hadiyono

mengungkapkan Pos Indonesia menawarkan peluang usaha yang proses dan pengoperasiannya mudah serta menguntungkan, dan dapat dijalankan oleh siapapun anggota masyarakat Indonesia, untuk menjadi Agenpos.

“Agenpos adalah diversifikasi bisnis dari Pos Indonesia.

Konsep Agenpos bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk keragaman usaha agar Perusahaan tidak bergantung pada keterbatasan bisnis tertentu dan produk tertentu yang dimilikinya,” ujarnya disela acara.

Sasaran pengembangan Agenpos, lebih diorientasikan dan fokus kepada upaya-upaya perluasan jaringan pelayanan pos secara lebih efisien dan efektif serta untuk meningkatkan kontribusi pendapatan Pos Indonesia melalui produk yang dijual di Agenpos.

Untuk meningkatkan kinerja Agenpos, PT Pos Indonesia lalu memebrikan reward kepada agen terbaiknya. Jo

 

Baca Juga :

Produksi Kedelai Jabar Turun

Produksi Kedelai Jabar Turun

Produksi Kedelai Jabar Turun
Produksi Kedelai Jabar Turun

BANDUNG – Produksi kedelai tahun 2015 diprediksi

bakal mencapai 101.852 ton biji kering. Namun angka produksinya turun dari tahun lalu.

“Produksi kedelai diramalkan mengalami penurunan sebesar 13.409 ton  biji kering (11,63 persen) dibandingkan tahun 2014,” ujar Ruslan, Kabid Statistik Produksi BPS Jabar.

Penurunan produksi kedelai tahun 2015 terutama

disebabkan penurunan luas panen sebesar 12,79 persen dari 70.719 hektar tahun 2014 menjadi 61.677 hektar tahun 2015.

Produktivitas kedelai tahun 2015 mengalami peningkatan 1,29 persen dari 16,30 kuintal per hektar pada tahun 2014 menjadi 16,51 kuintal per hektar tahun 2015. Berdasarkan periode 4 bulanan (subround),

dibandingkan periode yang sama tahun 2014

, luas panen periode januari-april tahun 2015 mengalami peningkatan seluas 1.553 hektar atau naik 11,00 persen.

Luas panen pada periode mei-agustus tahun 2015 mengalami penurunan seluas 611 hektar atau turun sebesar 2,07 persen. Sedangkan pada periode september-desember 2015 luas panen diramalkan mengalami penurunan seluas 9.984 hektar atau turun 36,81 persen. jo

 

Sumber :

https://penzu.com/public/dffb634b

Beberapa Harapan Untuk RIP Kepariwisataan

Beberapa Harapan Untuk RIP Kepariwisataan

Beberapa Harapan Untuk RIP Kepariwisataan
Beberapa Harapan Untuk RIP Kepariwisataan

BANDUNG-Untuk memajukan pembangunan sektor kepariwisataan

di Jabar, Pemprov. Jabar sudah mengusulkan regulasi berupa Perda yaitu Perda yang mengatur soal Rencana Induk Pembangunan (RIP) Kepariwisataan.

Regulasi tersebut, kini masih dalam tahap pembahasan Raperda. Ada beberapa harapan dari  pihak legislatif, jika aturan tersebut bisa terbit menjadi Perda.

Hal demikian, diungkapkan Ketua Pansus Raperda RIP

Kepariwisataan, Lucky L Trenggana dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/11).

Menurut Lucky, dari kritisi pihak Pansus Rancangan RIP Kepariwisataan diharap dapat memuat dokumen jangka panjang terutama untuk penetapan destinasi pariwisata yang berskala dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan ada aturan konkrit yang lebih detail agar destinasi wisata lebih berkualitas sehingga mempunyai daya tarik wisata dunia.

Dari telaah pihak Pansus, soal jangka waktu berskala berapa tahun untuk pembangunan kepariwisataan belum ditentukan dalam Raperda.

Lucky, lebih lanjut memaparkan untuk substansi diharapkan ada kerangka dasar dan rencana kerja yang jelas soal kepariwisataan. Diharapkan juga dapat menginventarisir potensi wisata di seluruh Jabar.

RIP dalam Raperda masih mendesain aturan yang umum

sehingga draft tersebut diminta untuk  direvisi.

Hal yang diharapkan dalam RIP Kepariwisataan ada penetapan kawasan pariwisata dan strategi makro kepariwisataan.

Untuk aturan yang lebih detail, ujar Lucky nantinya  ada turunan Perda lain : diantaranya RIPDA Pariwisata dan penyelenggaraan Kepariwisataan. (NR)

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/148435463/klasifikasi-kingdom-animalia/

Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi

Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi

Apa itu birokrasi, Bagaimana fungsi, peran dan jenis birokrasi? Pada kesempatan kali ini admin akan membahas apa yang telah disampaikan sebelumnya.

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli
Berikut adalah pengertian birokrasi dari beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo “1984”
Birokrasi ditujukan untuk mengorganisir secara teratur suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari hadirnya birokrasi yakni agar kegiatan bisa diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.

Menurut Hegel Dan Karl Marx
Keduanya mengartikan birokrasi seperti instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”.
Semenetara itu teman seperjuangannya, Karl Marx beranggapan bahwa birokrasi yakni instrumen yang difungsikan oleh kelas yang berpengaruh untuk melakukan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Menurut Ismani “2001”
Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan kemampuan dan setinggi-tingginya, dari paradigma yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu buruk dan tidak efisien.

Menurut Blau Dan Page “1956”
Birokrasi seperti tipe dari suatu kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara terstruktur “teratur” pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi malah untuk melakukan dasar-dasar organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadalangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali menimbulkan adanya ketidak efisienan.

Menurut Fritz Morstein Marx
Dengan mencuplik pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo “1984” menyampaikan bahwa birokrasi yakni “jenis organisasi yang difungsikan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagi tugas-tugas yang bersifat khusus, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto
Dengan mencuplik Blau dan Meyer, Dwijowijoto “2004” memaparkan bahwa “Birokrasi yakni suatu institusi yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan ukuran terpendam terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai perangkat administrasi logis yang netral pada perbandingan yang besar”. Yang selanjutnya dikemukan bahwa ” di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.

Menurut Blau Dan Meyer
Birokrasi merupakan suatu yang penuh dengan kekakuan “inflexibility” dan kemandegan struktural “structiral static” tata cara yang berlebihan “ritualism” dan penyimpangan sasaran “pervesion goals” sifat pengabaian “alienation” serta otomatis “automatism” dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat “constrain of dissent”. Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi ialah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

Menurut Yahya Muhaimin
Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah “untuk memberikan pelayanan publik” dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Menurut Almond and Powell “1966”
The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, Inked in a complex grading subordinates to the formal roler maker “Birokrasi pemerintahan ialah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal”.

Menurut Farel Heady “1989”
Birokrasi ialah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi.
Diferensisasi yang dimaksud ialah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya ialah seorang birkrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional.
Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesioan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.

Menurut Max Weber
Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern, baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah:
Pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan.
Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang-orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu.

Jenis-Jenis Birokrasi Negara
Untuk mengetahui jenis-jenis birokrasi negara, dapat kiranya kita manfaatkan pemisahan jenis birokrasi menurut ideal typhus Amerika Serikat. Ideal typhus tersebut lalu kita komparasikan dengan apa yang ada di Indonesia.

Di Amerika Serikat, terdapat 4 jenis birokrasi yaitu: (1) The Cabinet Departments (departemen-departemen di dalam kabinet), (2) Federal Agencies (agen-agen federal), (3) federal Corporation (perusahaan-perusahaan federal milik federal), dan (4) Independent Regulatory Agencies agen-agen pengaturan independen).

Departemen-departemen dalam kabinet terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Agen-agen federal yakni kepanjangan tangan dari lembaga kepresidenan. Ia dibentuk berdasarkan pilihan dari presiden yang tengah memerintah, oleh sebab itu sifatnya lebih politis ketimbang murni administratif. Organisasi NASA di sana merupakan salah satu contoh dari agen-agen federal. Contoh dari birokrasi ini juga diposisikan oleh FBI (Federal Bureau Investigation). Di Indonesia agen-agen seperti ini misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisinya sebagai agen pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di Indonesia misalnya yang paling endekati merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki pengaruh untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pengembangan organisasi atau sebaliknya, perampingan. Di Indonesia, contoh dari korporasi-korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen, sebagai jenis birokrasi yang terakhir, merupakan birokrasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis, di mana pelaksaan tersebut berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, ‘kredit-kredit macet’ mereka. Selain itu, contoh bisa kita sebutkan misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya.

Baca juga >> Definisi Ilmu Politik Beserta Ruang Lingkupnya

Fungsi dan Peran Birokrasi
Berikut ialah fungsi Birokrasi:

Melaksanakan pelayanan publik.
Pelaksana pembangunan yang professional.
Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.
Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral).
Berikut ialah peran Birokrasi:

Sejalan dengan tujuan pemerintahan.
Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara.
Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional.
Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.
Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif.
Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.

Demikanlah Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi. Semoga bermanfaat

Sumber : https://www.lele.co.id/panduan-lengkap-7-cara-menanam-hidroponik-sederhana-di-pekarangan/

Pengertian dan Landasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian dan Landasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pada peluang kali admin dapat menyebutkan Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara. Sudah kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.
Menurut Wikipedia Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca yang artinya lima dan śīla artinya komitmen atau asas. Pancasila yakni rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima lambang pokok penyusun Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dicantumkan terhadap paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 negara.

Pengertian Pancasila Dari Historis dan Terminologis

1. Pengertian Pancasila Dari Historis
Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak lepas dari histori perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia untuk merenggut kemerdekaan. Pada jaman pendudukan Jepang th. 1942, berawal bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih tragis dari terhadap pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah terlihat perlawanan terhadap Jepang Pada th. 1943 posisi Jepang jadi genting gara-gara menghadapi gempuran tentara Sekutu.
Di samping itu, mereka juga melawan perlawanan di tiap tiap daerah. Kondisi semacam ini merupakan keuntungan bagi bangsa Indonesia untuk menindak Jepang sehingga mau beri tambahan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata meraih tanggapan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso menjanjikan kemerdekaan nanti di sesudah itu hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoshakai terhadap 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 bagian berasal dari Indonesia, 4 bagian keturunan Cina, satu bagian keturunan Belanda dan satu bagian dari keturunan Arab. Dalam tidak benar satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Joni 1945, udah diadakan percakapan yang menyinggung dasar negara Indonesia.
Proses Perumusan Pancasila didasari di dalam sidang BPUPKI I dr. Radjiman Widyadiningrat, tiga orang pembicara yakni Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.
Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar terhadap pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus dimana dicantumkan isikan rumusan 5 komitmen dasar negara yang diberi nama Pancasila, Dari itulah sebutan Pancasila jadi B. Indonesia dan arti umum.

2. Pengertian Pancasila Dari Terminologis
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu udah mengeluarkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi instrumen-instrumen perlengkapan negara sebagaimana harusnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) langsung melangsungkan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 udah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yakni Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang memuat 37 pasal, 1 Aturan-Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Hukum, Cita-cita Bangsa Dan Ideologi Bangsa
1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Sumber hukum (staatsfundamentalnorm) artinya sumber yang dijadikan sebagai materi untuk penyusunan aturan perundang-undangan, baik berwujud sumber hukum tertera maupun lisan. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang meyakinkan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari teratur hukum di Indonesia.Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sumber hukum maka seluruh pembentukan hukum, penggunaan, dan pelaksanannya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengundang tiap tiap perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Hal ini diharuskan sehingga tiap tiap pembentukan aturan perundang-undangan berperan untuk mencapai nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila.
Akan tetapi dengan penempatan Pancasila sebagai sumber hukum artinya menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Apabila demikian, Pancasila tidak juga di dalam definisi konstitusi, gara-gara berada di atas konstitusi.
2. Pancasila Sebagai Cita-Cita Bangsa
Setiap bangsa harus mempunyai cita-cita. Untuk itulah mereka bersatu jadi satu bangsa. Cita-cita bangsa tersedia yang tertera dan tersedia yang tidak tertulis. Cita-cita bangsa Indonesia dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pencurahan jiwa-jiwa yang terdapat di di dalam Pancasila. Cita-cita tersebut tepatnya berada terhadap alinea pertama dan kedua.
Pancasila mempunyai manfaat mutlak untuk menciptakan cita-cita tersebut. Pengamalan terhadap sila-sila Pancasila ialah tidak benar satu cara untuk menciptakan cita-cita luhur Bangsa Indonesia, yakni Pancasila itu sendiri.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
Sebagai bangsa yang udah merdeka, Indonesia juga membutuhkan ideologi nasional. Di di dalam ideologi tersebut mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan bisa diterima bagi seluruh rakyatnya. Nilai-nilai dan norma-noma itulah yang dibuat sebagai pedoman untuk mencapai target hidup bangsa. Bangsa Indonesia udah sepakat bahwa nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang dicantumkan di dalam Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional dari bangsa Indonesia.

Empat Landasan Pendidikan Pancasila
a. Landasan Historis
Bangsa Indonesia tercipta dari sistem yang panjang dari jaman kerajaan sampai datangnya para penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan mempunyai suatu asas yang tersimpul di dalam paradigma hidup dan juga filsafat hidup, di dalamnya terdapat ciri khas, karakter karakter bangsa yang tidak serupa dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (the founding father) dirumuskan secara simple tetapi mendalam yang meliputi lima komitmen (sila) dan diberi nama Pancasila.Dalam jaman reformasi bangsa Indonesia harus membawa visi dan paradigma hidup yang besar (nasionalisme) sehingga tidak terkatung-katung di tengah masyarakat internasional. Hal ini bisa terwujud dengan kesadaran berbangsa yang berasal terhadap histori bangsa.
Landasan Pendidikan Pancasila Secara historis yang artinya nilai-nilai yang dicantumkan di dalam tiap tiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan jadi dasar negara Indonesia secara objektif historis udah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga awal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain ialah dari bangsa Indonesia itu sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

b. Landasan Kultural
Bangsa Indonesia mendasarkan paradigma hidupnya di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap sebuah asas kultural yang dimiliki dan akrab terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang dicantumkan di dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan ialah sebuah hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki dari sistem refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh gara-gara itu generasi penerus khususnya kalangan intelektual universitas udah harusnya untuk mendalami dan juga meneliti karya besar tersebut di dalam bisnis untuk mengabdikan secara pantas di dalam makna memajukan sesuai dengan tuntutan jaman.

c. Landasan Yuridis
Landasan Pendidikan Pancasila khususnya perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi secara yuridis diatur di dalam UU No.2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 membuktikan : Isi kurikulum tiap tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan harus memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, harus diberikan di dalam kurikulum tiap tiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, perihal Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK mempunyai tujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas faktor historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agarmahasiswa bisa mengambil alih sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengetahui masalah hidup khususnya kehidupan rakyat, mengetahui perubahan dan juga bisa memaknai moment sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

d. Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh gara-gara itu udah merupakan suatu keharusan ethical untuk secara berkesinambungan merealisasikan di dalam tiap tiap faktor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara ialah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia yakni makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap faktor penyelenggaraan negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila juga sistem aturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh gara-gara itu di dalam realisasi kenegaraan juga di dalam sistem reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai di dalam pelaksanaan kenegaraan, baik di dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Sumber : https://www.ruangguru.co.id/download-contoh-surat-penawaran-harga-yang-benar/

Sistem Penjajaran Berkas Rekam Medis

Sistem Penjajaran Berkas Rekam Medis

Penjajaran berkas rekam medis
1. Straight Numerical Filing
Sistem Penjajaran Berdasarkan Nomor Langsung (Straight Numerical Filing)
Sistem penjajaran nomor segera yakni suatu sistem filling dokumen rekam medis bersama dengan mensejajarkan berkas dokumen rekam medis berdasarkan alur segera nomor rekam medisnya terhadap rak penyimpanan.
123456 disimpan cocok alur nomor Rekam Medis

Keuntungan :
Sangat mudah dalam pengambilan sejumlah No. Rekam Medis bersama dengan nomor yang berurutan terhadap kala diambil
Petugas mudah menyadari dan melaksanakannya
Kelemahan :
Perlu konsentrasi petugas yang terlampau tinggi, gara-gara perlu menyimak semua angka berasal dari No Rekam Medis untuk hindari tertukarnya angka-angka. Contoh 123456 à124356
Kesibukan tidak merata. Daerah repot yakni area bersama dengan nomor Rekam Medis baru à sukar membagi tugas
Pengawasan kerapian sukar dilakukan
Contoh :
466015 466199 479997
466016 466200 479998
466017 466201 479999
466018 466202 480000
466019 466203 480001
466020 466204 480002
466021 466205 480003
2. Middle Digit Filing
Sistem penjajaran bersama dengan sistem angka tengah atau Middle Digit Filing ialah sebuah sistem filling dokumen rekam medis bersama dengan menjajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan alur nomor rekam medis terhadap 2 angka kelompok tengah. Kelebihan dan kekurangan sistem ini sama bersama dengan TDF tetapi yang membedakan adalah angka yang terdapat di tengah-tengah menjadi angka pertama, pasangan angka yang terdapat paling kiri menjadi angka kedua, dan angka yang paling kanan menjadi yang ketiga.

48 65 01
II I III
Keuntungan :
Memudahkan pengambilan 100 RM yang nomornya berurutan
Penyebaran nomor merata
Pembagian tugas mudah
Kelemahan :
Perlu kala melatih petugas
Tidak sanggup digunakan bersama dengan baik seumpama nomor RM lebih berasal dari 6 angka
Contoh :
45 60 11 46 65 96 99 61 97
45 60 12 46 65 97 99 61 98
45 60 13 46 65 98 99 61 99
45 60 14 46 65 99 00 62 00
45 60 15 47 65 00 00 62 01
45 60 16 47 65 01 00 62 02
45 60 17 47 65 02 00 62 03
3. Terminal Digit Filing
Sistem penjajaran bersama dengan sistem angka akhir yakni suatu sistem penyimpanan dokumen rekam medis bersama dengan mensejajarkanfolder/dokumen rekam medis berdasarkan alur nomor rekam medis terhadap 2 angka kelompok akhir.
20 15 80
III II I
Keuntungan :
RM akan tersebar di 100 seksi
Bila ada RM baru akan tingkatkan file dijajaran seksi primer yang sama
Pekerjaan penyimpanan atau pengambilan sanggup dibagi secara merata
Misfile (salah simpan) sanggup dicegah,karena petugas hanya menyimak 2 angka akhir saja dalam menuju wilayah kelompok angka akhir
Kelemahan :
Perlu kala dalam melatih petugas
Contoh :
56 60 25 97 05 75 98 99 80
57 60 25 98 05 75 99 99 80
58 60 25 99 05 75 00 00 81
59 60 25 00 06 75 01 00 81
60 60 25 01 06 75 02 00 81
61 60 25 02 06 75 03 00 81
62 60 25 03 06 75 04 00 81
Itulah tadi Sistem Penjajaran Berkas Rekam Medis. Semoga bermanfaat!

Baca juga :

 

Disperindag Jabar Ungkap Persiapan Peralihan Pengelolaan Kemetrologian

Disperindag Jabar Ungkap Persiapan Peralihan Pengelolaan Kemetrologian

Disperindag Jabar Ungkap Persiapan Peralihan Pengelolaan Kemetrologian
Disperindag Jabar Ungkap Persiapan Peralihan Pengelolaan Kemetrologian

KARAWANG-Kadis Perindag Jabar, Hening Widiatmoko

, Selasa (3/5) dalam pertemuan dengan DPRD Jabar di Kantor Balai  Kemetrologian Disperindag Jabar unit Karawang memaparkan persiapan peralihan kewenangan kemetrologian dari pihak Pemerintah Provinsi ke pada pihak Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut  Hening,  ada beberapa masalah saat ini

dengan diberlakunya  UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada UU tersebut , ada perubahan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa, pengawasan  yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat, seluruh daerah di Indonesia, banyak daerah  belum siap.

Untuk Di Jabar, hanya  dua daerah yang siap dari 27 Kabupaten

Kota yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Demikian juga untuk SDM di Jabar, dari fungsional penera dari 87 orang yang siap pindah ke Kabupaten/Kota baru 15.

Solusi menghadapi persoalan untuk daerah yang sudah siap menerima peralihan kewenangan bidang Kemetrologian tersebut, ujar  Hening sudah disiapkan antara lain : penyerahan aset Kemetrologian hasil inventarisasi dan penyerahan dokumen Kemetrologian. (NR)

 

Baca Juga :

Sensus Hasilkan Potret Kegiatan Usaha

Sensus Hasilkan Potret Kegiatan Usaha

Sensus Hasilkan Potret Kegiatan Usaha
Sensus Hasilkan Potret Kegiatan Usaha

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Suryamin

mengatakan, hasil sensus ekonomi yang dilakukan di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan selama bulan Mei 2016 ini, akan diketahui potret kegiatan usaha ekonomi masyarakat mulai.

“Potret  kegiatan seluruh sektor ekonomi

akan kita dapatkan, setiap berapa yang mikro, berapa mikro di setiap kegiatan, yang mikro pengolahan hasil pertanian, pedagang baso, yang mikro pedagang keliling,” ucapnya.

Menurut Suryamin, dengan sensus ekonomi

ini pihaknya akan mengetahui secara lengkap data usaha masyarakat yang dilakukan di suatu daerah atau wilayah. “Melihat dari jumlah lapangan usaha yang di data dalam sensus ekonomi kali ini, sangat besar wilayah pendataannya, sehingga kita dapat meihat potensi perekonomian lebih luas,” kata Suryamin, kepada www.Jabarprov.go.id, dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

 

Sumber :

https://www.lapor.go.id/profil/1783719

Indonesia Tiongkok Kerjasama Kembangkan Sepak Bola

Indonesia Tiongkok Kerjasama Kembangkan Sepak Bola

Indonesia Tiongkok Kerjasama Kembangkan Sepak Bola
Indonesia Tiongkok Kerjasama Kembangkan Sepak Bola

BANDUNG – Indonesia dan Tiongkok atau China

akan kerjasama mengembangkan sepak bola. Menurut Ketua Perhimpunan Kerukunan Masyarakat Indonesia-China dr. Demin Shen yang juga direktur RS Rajawali Bandung, Indonesia Tiongkok memiliki permasalahan yang sama di dunia olah raga sepak bola, baik keorganisasian dan pemain.

“Kita akan kerjasama dalam sepak bola dimana Indonesia

dan China memiliki permasalahan yang mirip soal sepakbola, baik dalam keorganisasian maupun SDM pemainnya” katanya.

Menurut Demin, di Tiongkok itu sekarang sudah dimulai

pembinaan bibit pemain sepak bola mulai dari umur 9 tahun secara serius oleh pemerintahnya. “Kita juga harus seperti itu, pemain harus dibina sejak dini secara serius oleh pemerintah, jangan hanya mengandalkan pemain asing dalam kompetisi. Saya yakin masih banyak bibit unggul dari tanah air sendiri” katanya.

Salah satu kerjasama pengembangan sepak bola itu menurut Demin adalah dengan menggelar pertandingan persahabatan. (Pun)

 

Sumber :

https://www.lapor.go.id/profil/1783064

Delapan Langkah Perbaikan Rumput GBLA

Delapan Langkah Perbaikan Rumput GBLA

Delapan Langkah Perbaikan Rumput GBLA
Delapan Langkah Perbaikan Rumput GBLA

BANDUNG-Kabid Upacara PON, Nunung Sobari

, mengatakan setelah perhelatan ini, rumput GBLA akan mengalami kekeringan dan kekurangan “nutrisi” yang menyebabkan kuningnya lapisan atas rumput. “Untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala langkah recovernya ada 8,” tuturnya.

Langkah pertama adalah pemeriksaan daun, akar, serta proses penyiangan. Di proses ini para pekerja tim rumput akan menyisir dan memisahkan rumput yang mati. “Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan menyiapkan tunas-tunas baru yang akan tumbuh,” katanya.

Kedua, pekerja akan melakukan pemampatan

dan pemberian nutrisi, dimana akan diisi oleh campuran nutrisi tanah. Hal ini, menurutnya, akan merangsang pemberian nutrisi dan percepatan pertumbuhan tunas baru. “Ketiga, dilakukan penyesuaian tingkat keasaman (Ph) tanah dan rekayasa Ph tanah,” ujarnya.

Di proses ini juga dilakukan metode rekayasa PH agar rumput jenis zoya mer yang akan ditanam di GBLA mendapatkan medium yang ideal dan dapat dilaksanakan.

“Selanjutnya pemberian nutrisi, lalu pemberian mikroba

dan materi organik, proses oksidasi pada rumput baru, penyemaian rumput baru, dan terakhir perawatan rumput baru,” katanya.

Nunung memastikan dalam proses ideal ini akan menjadikan rumput GBLA kembali sehat seperti semula.

 

Baca Juga :