Month: June 2019

Trend Ke Depan Telematika

Trend Ke Depan Telematika

Trend Ke Depan Telematika
Trend Ke Depan Telematika

 

TREND KEDEPAN TELEMATIKA

            Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga tidak akan kalah dengan perkembangan TIK saat ini. Perangkat komputasi berskala terabyte, penggunaan multicore processor, penggunaan memori dengan multi slot serta peningkatan kapasitas harddisk multi terabyte akan banyak bermunculan dengan harga yang masuk akal. Komputasi berskala terabyte ini juga didukung dengan akses wireless dan wireline dengan akses bandwidth yang mencapai terabyte juga. Hal ini berakibat menumbuhkan faktor baru dari perkembangan teknologi.

 

Antarmuka pun sudah semakin bersahabat

lihat saja software Microsoft, desktop Ubuntu, GoogleApps, YahooApps Live semua berlomba menampilkan antarmuka yang terbaik dan lebih bersahabat dengan kecepatan akses yang semakin tinggi. Hal ini ditunjang oleh search engine yang semakin cepat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.

 

Pada akhirnya, era robotic akan segera muncul.

Segenap mesin dengan kemampuan adaptif dan kemampuan belajar yang mandiri sudah banyak dibuat dalam skala industri kecil dan menengah, termasuk di tanah air. Jadi, dengan adanya teknologi manusia akan terus berkembang sehingga akan ada harapan-harapan tentang masa depan yang lebih baik.

Perkembangan telematika

dari tahun ke tahun semakin terus berkembang, ini menandakan bahwa telematika terus mengikuti perkembangan teknologinya. Dengan terus berkembangnya telematika, maka akan mempermudah aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaannya.

Sumber : https://jeffmatsuda.com/pengertian-diskusi/

pengertian arsitektur pada client dan server

pengertian arsitektur pada client dan server

pengertian arsitektur pada client dan server
pengertian arsitektur pada client dan server

 

Client-server adalah

 suatu bentuk arsitektur, dimana client adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi (software komputer) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya.

Dengan arsitektur client/server

query data ke server dapat terlayani dengan lebih cepat karena yang ditransfer bukanlah file, tetapi hanyalah hasil dari query tersebut. RPC (Remote Procedure Calls) memegang peranan penting pada arsitektur client/server. Arsitektur Client-Server Telematika terdiri dari 2 buah arsitektur yakni, arsitektur sisi client dan sisi server-nya.

 

Arsitektur Sisi Client

Istilah ini merujuk pada pelaksanaan atau penyimpanan data pada browser (koneksi HTPP atau client) sisi koneksi HTTP. JavaScript adalah sebuah contoh dari sisi eksekusi client dan Cookie adalah contoh dari sisi penyimpanan pada Client. Lihat Cookie, Server Side.

Karakteristik Client

Selalu memulai permintaan ke server.

Menunggu balasan.

 

Menerima balasan.

Biasanya terhubung ke sejumlah kecil dari server pada satu waktu.

Biasanya berinteraksi langsung dengan pengguna akhir dengan menggunakan  antarmuka pengguna seperti antarmuka pengguna grafis.

Khusus jenis klien mencakup: web browser, e-mail klien, dan online chat klien

Arsitektur Sisi Server

Sebuah eksekusi sisi server adalah server Web khusus eksekusi yang melampaui standar metode HTTP itu harus mendukung. Sebagai contoh, penggunaan CGI script sisi server khusus tag tertanam di halaman HTML; tag ini memicu tindakan terjadi atau program untuk mengeksekusi.

Karakteristik Server

Selalu menunggu permintaan dari salah satu klien.

Melayani klien permintaan kemudian menjawab dengan data yang diminta ke klien.

Sebuah server dapat berkomunikasi dengan server lain untuk melayani permintaan klien.

Jenis server khusus mencakup: web server, FTP server, database server, E-mail server, file server, print server. Kebanyakan web layanan ini juga jenis server.

Jadi, secara umum Arsitektur Client-Server atau jaringan komputer adalah sebuah aplikasi terdistribusi arsitektur yang partisi tugas atau beban kerja antara penyedia layanan (server) dan pelayanan pemohon, disebut klien. Sering kali klien dan server beroperasi melalui jaringan komputer pada hardware terpisah.

Sumber : https://jeffmatsuda.com/arti-sinonim-antonim-dan-homonim/

Reaktivasi KA Garut Cibatu Dipastikan Tahun Ini

Reaktivasi KA Garut Cibatu Dipastikan Tahun Ini

Reaktivasi KA Garut Cibatu Dipastikan Tahun Ini
Reaktivasi KA Garut Cibatu Dipastikan Tahun Ini

BANDUNG – Rencana raktivasi jalur kereta api terus bergulir.

Khusus untuk perkembangannya Jalur Cibatu- Garut ditargetkan sudah akan selesai tahun pada tahun ini karena semua pembebasan tanah juga sudah selesai dilakukan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dengan selesainya Cibatu Garut, maka prioritas kedua adalah reaktivasi  jalur Rancaekek – Jatinangor-Tanjungsari.

“Yang paling menantang adalah jalur Bandung – Ciwidey.

Kalau lihat dari hasil survei memang ada pabrik, ada rumah, ada macam -macam yang mangambil jalur eksisting. Sehingga ada rencana pembebasan atau elevated sedang dibahas,” tandasnya.

Sementara itu Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan jalur Rancaekek – Jatinangor-  Tanjungsari akan menjadi prioritas setelah Garut selesai. Alasannya adalah semakin tingginya kegiatan ekonomi dan pendidikan dikawasan tersebut.

“Masyarakat membutuhkan kepastian waktu dan moda yang lancar,

kawasan pendidikannya sudah berkembang pesat,” tegasnya.

Selain itu jika jalur tersbeut berhasil reaktivasi, maka akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bandara Kertajati.

“Ini bisa menjadi titik menuju BIJB lewat kereta api, selain jalan tol Cipali dan Cisumdawu,” tegasnya. jo

 

Baca Juga :

Gubernur: Perlu Program dan Perencanaan Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran

Gubernur: Perlu Program dan Perencanaan Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran

Gubernur Perlu Program dan Perencanaan Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran
Gubernur Perlu Program dan Perencanaan Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran

BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Mochamad  Ridwan Kamil

meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan proyek infrastruktur di jalur Tol antara Jakarta-Bekasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2019.

“Tadi sudah diputuskan penghentian proyek Ada 4 proyek besar disepanjang jalur Jakarta menuju Bekasi, iyu H-7 hingga H+7 akan dihentikan sehingga tidak ada kegiatan,” kata Gubernur, usai menggelar rapat koordinasi angkutan lebaran tahun 2019 di Gedung Sate, Selasa (07/05).

Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan motor saat mudik nanti dan jika terpaksa pengguna motor harus menjaga fisik maupun kesiapan kendaraan yang akan digunakan

“Perilaku pemudik kita himbau mengurangi pemotor kalau pun naik

motor terpaksa maksimal 100 km jaraknya sehingga potensi kelelahan luar biasa,” ucapnya.

Gubernur juga meminta untuk dibangun rest area- rest area sementara dijalur-jalur selama arus mudik dan balik lebaran guna memberikan kemudahan dan tempat bagi pemudik yang akan istirahat.

“Pa Menteri Pehubungan sudah berbaik hati semua jembatan timbang akan dihentikan selama masa mudik dan dikonversi menjadi rest area yang menjual produk UKM, kuliner-kuliner produk desa atau wilayah setempat,” ujarnya.

Menurut Gubernur, dengan cara-cara seperti itu maka konsep Guyub

Rukun dan Selamat dapat tercermin dari ukuran berkurangnya kecelakaan lancarnya proses arus mudik dan ekonomi bermanfaat kepada wilayah-wilayah yang dilalui.

“Kami juga sudah perintahkan agar tidak ada pasar tumpah, mengkonfensasi delman-delman yang memacetkan, mengurangi orang nyemberang dengan pembatas jalan, membuat rute-rute tambahan, intinya berinprovisasilah para Kadishub dan Kepala Daerah tapi dengan terkoordinasi kepada kementerian dan kepolisian,” tuturnya

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/suparYanto212

Tamu Kunjungan Hotel di Jabar Naik

Tamu Kunjungan Hotel di Jabar Naik

Tamu Kunjungan Hotel di Jabar Naik
Tamu Kunjungan Hotel di Jabar Naik

BANDUNG – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat

pada Maret 2019 mencapai 48,81 persen, naik 0,73 poin dibandingkan TPK Februari 2019 yang mencapai 48,08 persen. Baik TPK hotel bintang maupun nonbintang mengalami peningkatan.

Badan Pusat statistik (NPS) Jawa Barat menyebutkan TPK hotel bintang pada Maret 2019 sebesar 52,69 persen, naik 1,12 poin dibandingkan TPK Februari 2019 yang mencapai 51,57 persen. TPK tertinggi menurut kelas hotel bintang Maret 2019 tercatat pada hotel bintang 5 sebesar 69,54 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 38,50 persen.

“TPK hotel nonbintang pada Maret 2019 sebesar 34,60 persen, naik 2,12 poin

dibandingkan Februari 2019 yang tercatat 32,48 persen,” ujar Kepala BPS Dody Herlando.

TPK tertinggi untuk hotel nonbintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar diatas 40 unitsebesar 36,31 persen. Sedangkan TPK hotel non bintang yang terendah sebesar 18,51 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar kurang dari 10.

Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang Maret 2019 tercatat 1,89 hari dan di hotel non bintang selama 1,76 hari. Tamu asing menginap di hotel bintang rata-rata selama 4,28 hari dan di hotel non bintang selama 1,74 hari, sedangkan tamu asal Indonesia menginap rata-rata selama 1,76 hari di hotel bintang dan 1,21 hari di hotel non bintang.

Sementara itu disebutkan kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husein

Sastranegara pada Maret 2019 sebanyak 16.397 orang mengalami kenaikan 8,47 persen dibanding Februari 2019 yang tercatat 15.116 orang. Wisman yang datang melalui Pelabuhan Muarajati Cirebon seluruhnya adalah crew kapal sebanyak 43 orang, turun 23,21 persen dibanding Februari 2019 yang tercatat sebanyak 56 orang. Jo

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/partaIbeng

Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana
Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

 

Ada dua belas ketentuan dalam undang-undang

ini yang dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi adminsitrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Keduabelas alasan yang dapat dikenai sanksi administratif itu adalah terhadap:

  • Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak memberikan kontribusi dalam pelayanan;
  • Penyelenggara telekomunikasi tidak memberikan catatan atau rekaman yang diperlukan pengguna;
  • Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunkasi;
  • Penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum;
  • Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;
  • Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosesntase pendapatan;
  • Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan keperluan pertahanan keamanan negara yang menyambungkan telekomunikasinya ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya;
  • Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang menyambungkan telekomunikasinya ke penyelenggara telekomunikasi lainnya tetapi tidak digunakan untuk keperluan penyiaran;
  • Pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak mendapat izin dari Pemerintah;
  • Pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan yang saling menggaggu.
  • Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi;

 

Pengguna orbit satelit yang tidak membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

Dalam UU no.36 th.1999 juga terdapat pasal yang menyangkut tentang penyidikan yaitu terdapat pada pasal 44 ayat 1 dan ayat 2.

Ayat 1:” Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.”

Ayat 2:” Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a.       melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

b.      melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomuniksi.

c.       menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

d.      memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e.       melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f.        menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

g.       menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomuniksi yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

h.      meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan

i.         mengadakan penghentian penyidikan.”

Selain Undang-undang Hukum acara pidana di UU no.36 th.1999 juga disebutkan pasal yang mengenai sanksi-sanksinya yaitu pasal 45 dan pasal 46. Untuk ketentuan Pidana disebutkan pada pasal 47 sampai pasal 59.

Baca Juga : 

Penyelenggaraan Telekomunikasi

 Penyelenggaraan Telekomunikasi

 Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah

melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam posisi yang demikian, pelaksanaan pembinaan telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat, berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Pelaksanaan peran serta masyarakat diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. Lembaga seperti ini keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga masih akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah mengetahui pasal yang menyebutkan azas dan tujuan di UU no.36 th.1999 disebutkan juga tentang penyelenggaraan telekomunikasi yaitu:

Pasal 7:

Ayat1: “Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggaraaan jasa telekomunikasi;

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”

Dari pasal 7 juga disebutkan dalam ayat 2:”hal-hal yang diperhatikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagai berikut :

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;

b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;

c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. peran serta masyarakat.”

Jadi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 dan 2:

Ayat 1: “Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c. badan usaha swasta; atau

d. koperasi;”

Ayat 2: “Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :
a. perseorangan;

b. instansi pemerintah ;

c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;”

Sumber : http://litsproject.com/tingkatkan-otak-anak-dengan-permainan-seru/

Peraturan dan Regulasi (UU No. 36 Tentang Telekomunikasi)

Peraturan dan Regulasi (UU No. 36 Tentang Telekomunikasi)

Peraturan dan Regulasi (UU No. 36 Tentang Telekomunikasi)

Azas dan Tujuan Telekomunikasi

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memprhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil- hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi

khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan

dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi, dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan

dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Didalam UU no.36 th.1999 terdapat pasal yang menyebutkan tentang azas dan tujuan yaitu terdapat pada

  • Pasal 2: “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri”
  • Pasal 3: “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.”

Sumber : http://www.harborcollege.org/teknik-membaca-cepat-untuk-siswa-sd-agar-mudah-diingat/

Telkom Foundation Optimalkan Jaringan

Telkom Foundation Optimalkan Jaringan

Telkom Foundation Optimalkan Jaringan
Telkom Foundation Optimalkan Jaringan

KABUPATEN BANDUNG- Bertepatan ddengan Hari Kebangkitan Nasional,

Selasa (20/05), Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom kini resmi mengubah nama menjadi Telkom Foundation.

Ketua Telkom Foundation Johni Girsang mengharapkan, perubahan brand tersebut mampu membangkitkan akselesasi kinerja yayasan dalam mencerdaskan anak bangsa di bidang pendidikan.

“Dengan tagline Building the Civilization, kami bertekad untuk membangun peradaban dengan ciri individu yang cerdas dan tangguh serta mampu meningkatkan kinerja yayasan, serta untuk mengoptimalkan jaringan yayasan,” ucapnya.

Menurut Johni, dengan semakin luas jaringan diharapkan akan mempermudah

dalam ikatan bekerjasama dalam upaya untuk membantu para siswa dalam melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan yang berkualitas.

“Perubahan ini menjadi strategi agar kita semakin besar dan cepat membantu masyarakat khususnya bidang pendidikan,” kata Johni,  dalam konferensi pers di Kampus Telkom University, Jalan Terusan Buahbatu, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa (20/05).

Johni menyatakan, sejak mengabdikan diri di bidang pendidikan sejak 34 tahun lalu, sebanyak 44 sekolah mulai dari tingkat Playgroup dan TK, SD, SMP SMA, SMK dan Perguruan Tinggi telah berdiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Untuk menunjang proses pendidikan Telkom Foundation telah mengelola 15 perusahaan

yang bergerak di berbagai bidang,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor Telkom University, Mohamad Ashari mengungkapkan, jumlah mahasiswa yang mengenyam pendidikan yang berada di bawah naungan Telkom Foundation mencapai 20.000 orang.
“Setiap tahun sekitar 2.200 siswa SD dan menengah serta 3.000 mahasiswa lulus dari lembaga pendidikan Telkom Foundation,” katanya.

 

Baca Juga :

 

 

Unpad Pagelarkan Karya Seniman Legendaris

Unpad Pagelarkan Karya Seniman Legendaris

Unpad Pagelarkan Karya Seniman Legendaris
Unpad Pagelarkan Karya Seniman Legendaris

BANDUNG – Universitas Padjadjaran Rabu (28/5) mempergelarkan karya-karya para seniman Sunda

legendaris yang sudah tiada. Menurut Rektor Unpad Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, pagelaran itu untuk membuktikan bahwa karya-karya seniman besar itu tidak pernah akan dilupakan.

“Mereka memang sudah tiada kini, tetapi karya-karyanya akan tetap hidup dikenang dan menginspirasi seniman generasi sekarang” ujarnya di Aula Sanusi Hardjaninata, Kampus Unpad Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

Selain itu menurut Ganjar Kurnia, Unpad sebagai lembaga pendidikan pusat

pengembangan budaya Jawa Barat merasa berkewajiban melestarikan karya-karya seniman legendaris.

“Sudah sepantasnya Unpad sebagai lembaga akademis turut bertanggung jawab melestarikan karya-karya monumental para seniman”

 

Para seniman yang yang dipagelarkan kembali karya-karyannya

antara lain adalah Nano S, Euis Komariah, Wa Kepoh, Kang Ibing, Kang Aom, Apung S. Wiraatmadja, dan Darso.

 

Sumber :

https://www.mindstick.com/Articles/95820/understanding-of-speaking-skills-and-forms-platforms-objectives-and-examples