Month: July 2019

Kemendikbud Terus Bersiap untuk Puncak Peringatan Hardiknas dan LKS SMK 2018

Kemendikbud Terus Bersiap untuk Puncak Peringatan Hardiknas dan LKS SMK 2018

Kemendikbud Terus Bersiap untuk Puncak Peringatan Hardiknas dan LKS SMK 2018
Kemendikbud Terus Bersiap untuk Puncak Peringatan Hardiknas dan LKS SMK 2018

Kemendikbud — Jelang puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Pembukaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 2018 yang akan digelar Senin (7/5), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan persiapan, salah satunya melalui Gladi Bersih yang berlangsung Minggu (6/5) di Lombok City Center, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seluruh pendukung acara yang terlibat dalam pelaksanaan puncak dan pembukaan LKS SMK 2018 hadir untuk mengikuti pelaksanaan Gladi Bersih tersebut.

Tampak hadir dalam Gladi Bersih Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi

beserta para pejabat eselon II. Gladi bersih dilakukan untuk mengecek persiapan panggung, pengisi acara dan tata suara termasuk stan bazar buku murah dan pameran hasil inovasi karya siswa SMK.

Puncak peringatan Hardiknas tahun ini digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain berbarengan dengan pembukaan LKS SMK 2018. Sebelumnya, rangkaian peringatan Hardiknas diselenggarakan di seluruh Indonesia secara serentak selama sepekan penuh, dimulai pada 21 April dan berakhir pada 27 April 2018.

Kegiatan peringatan Hardiknas dilanjutkan dengan upacara bendera pada 2 Mei 2018

yang dilaksanakan di kantor Kemendikbud Jakarta. Peringatan Hardiknas tahun ini juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan bermanfaat, seperti pawai budaya, bazar buku murah, pameran pendidikan dan kebudayaan, seminar dan dialog pendidikan, kemudian nonton bareng film pendidikan yang digelar hingga 9 Mei 2018 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Tempat pelaksanaan puncak Hardiknas 2018 akan diselenggarakan di Mataram,

Nusa Tenggara Barat (NTB). Rangkaian kegiatan seperti, Ziarah ke makam Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta dan Pahlawan Nasional Pendidikan asal NTB, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang berada di Lombok Timur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peringatan Hardiknas tahun ini.(Ryka Hapsari Putri)

 

Baca Juga :

 

 

Kemendikbud Mengapresiasi Peluncuran Album Baru Dendang Kencana untuk Anak Indonesia

Kemendikbud Mengapresiasi Peluncuran Album Baru Dendang Kencana untuk Anak Indonesia

Kemendikbud Mengapresiasi Peluncuran Album Baru Dendang Kencana untuk Anak Indonesia
Kemendikbud Mengapresiasi Peluncuran Album Baru Dendang Kencana untuk Anak Indonesia

Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

memberikan apresiasi atas peluncuran album baru “Dendang Kencana” di Plasa Insan Berprestasi, Kemendikbud, Senayan, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (2/5). Peluncuran tersebut sekaligus menjadi penanda dibukanya rangkaian program Dendang Kencana 2018 yang bertajuk “Dendang Sejuta Anak”.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengapresiasi peluncuran album ini, karena menurutnya selaras dengan kegiatan prioritas kementerian untuk menghidupkan kembali kesenian di sekolah-sekolah. Kementerian bahkan terbuka untuk dapat memutar lagu-lagu Dendang Kencana di televisi dan radio publik.

“Semoga ada kerja sama baik dari semua unsur. Saya juga mengapresiasi terhadap guru

yg sudah menciptakan lagu,” ujar Hilmar Farid.

Direktur Kompas Gramedia, Rikard Bangun menyambut baik kerja sama antara kedua belah pihak yang disatukan untuk membantu pendidikan, “Terutama dalam membentuk karakter dan sifat yang baik melalui lagu, setelah sekian lama langka lagu-lagu bersifat pendidikan,” jelas Rikard.

Album Dendang Kencana menyajikan 20 lagu anak terpilih hasil Lomba Cipta Lagu Anak Dendang Kencana yang diselenggarakan pada 2017 lalu. Lagu-lagu yang dipilih merupakan karya terbaik guru-guru untuk anak-anak Indonesia yang diseleksi secara ketat oleh dewan juri dari 699 lagu. Judul lagu yang terdapat di album ini antara lain, “Hai Lebah”, “Aku Suka Membaca”, “Kerlip Bintang”, dan “Aku Bisa”.

Pada acara tersebut, beberapa lagu ditampilkan secara langsung oleh penyanyi-penyanyi cilik

yang mengisi suaranya di album Dendang Kencana.

Setelah 21 tahun tidak bergaung, Dendang Kencana hadir kembali pada 2017. Program ini digagas pertama kali pada tahun 1990 bersama pengarang lagu anak, A.T. Mahmud, dan menjadi program berkala pada kurun waktu 1992 hingga 1996 dalam bentuk lomba paduan suara anak tingkat TK dan SD. (Prani Pramudita)

 

Sumber :

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ajfa/comment/view/11810/10136/10716

Hardiknas 2018: Mendikbud Apresiasi Kontribusi Semua Pihak dalam Pendidikan

Hardiknas 2018: Mendikbud Apresiasi Kontribusi Semua Pihak dalam Pendidikan

Hardiknas 2018 Mendikbud Apresiasi Kontribusi Semua Pihak dalam Pendidikan
Hardiknas 2018 Mendikbud Apresiasi Kontribusi Semua Pihak dalam Pendidikan

Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy

mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apresiasi tersebut juga diberikan kepada insan media yang telah membantu menginformasikan kebijakan maupun permasalahan dan capaian pemerintah dalam bidang pendidikan kepada masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada para wartawan baik media cetak, elektronik, maupun online, atas kerja samanya selama ini. Marilah kita tingkatkan kerja sama ini menuju Indonesia yang lebih baik,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 di Lapangan Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Terkait kritik dan masukan yang datang dari media maupun masyarakat,

Mendikbud mengatakan, pemerintah menerima dengan lapang dada semua kritik yang diarahkan kepada pemerintah, khususnya pelaku pendidikan dan kebudayaan, yakni jajaran Kemendikbud. Ia menuturkan, semua kritik dan masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi diri.

“Kita harus koreksi apa yang telah dikritik berbagai pihak untuk kita luruskan demi kemajuan pendidikan,” tuturnya.

Mendikbud juga mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama dalam memajukan pendidikan Indonesia.

“Marilah kita tingkatkan kerja sama ini menuju Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2018. Kita maju bersama. Kita bekerja sama demi kemajuan Indonesia, demi Indonesia sebagai bangsa yang besar, modern dan maju,” katanya. (Desliana Maulipaksi)

 

Sumber :

https://riviste.unimi.it/index.php/test03/comment/view/10097/73956/101125

Pengertian dan Pengelompokkan Pasar dalam Ekonomi

Pengertian dan Pengelompokkan Pasar dalam Ekonomi

Pengertian dan Pengelompokkan Pasar dalam Ekonomi

Siapa yang tidak mengenal pasar?

Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk untuk melakukan transaksi jualbeli berbagai produk atau jasa.  Pasar juga didefinisikan sebagai serangkaian sistem dan tidak hanya sebatas tempat  dimana sistem tersebut mampu mengatur kepentingan antara pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.  Sistem tersebut dijadikan sebagai aturan dari berbagai segmen termasuk semua pihak-pihak yang terkait diantaranya pihak penjual dan pihak pembeli, berbagai produk yang diperjual belikan dan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun  tidak tertulis yang mana telah disepakati oleh semua pihak terkait.  Pasar juga memiliki keterkaitannya dengan berbagai peraturan pemerintah sehingga dapat  saling berkesinambungan, berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Pasar dapat digolongkan menjadi dua kategori

yaitu pasar produksi dan pasar komoditas. pasar produksi merupakan keseluruhan dari penawaran serta permintaan berbagai faktor produksi yang terjadi diantara pengusaha dengan para pemilik dari faktor produksi didalam suatu daerah maupun wilayah.  Ada beberapa hal yang membedakan pasar produksi dengan pasar komoditas diantaranya adalah pihak yang melakukan penawaran dimana dalam pasar produksi pihak rumah tangga konsumen yang melakukan penawaran.

Perbedaan yang kedua

adalah pihak yang melakukan permintaan pada pasar produksi adalah pihak rumah tangga produsen. Yang ketiga, pemilik faktor produksi (rumah tangga konsumen) harga faktor produksi disebut dengan istilah sewa, upah, keuntungan, dan bunga.  Yang keempat, pengeluaran rumah tangga produsen pada pasar produksi  disebut biaya.  Dan yang terakhir, barang yang diperjualbelikan pada pasar produksi adalah faktor produksi.

Sedangkan pasar komoditas adalah bentuk interaksi dalam penentuan jumlah serta harga komoditas yang dilakukan diantara pembeli dan penjual.  Sebenarnya, pasar memiliki 3 fungsi yaitu fungsi distribusi (memperpendek jarak transaksi antara produsen dan konsumen), fungsi pembentukan harga (kesepakatan penentuan harga antara penjual dan pembeli), dan fungsi promosi. Sedangkan dalam wujudnya,pasar dibedakan menjadi pasar konkret (pasar yang dapat dilihat langsung) dan pasar abstrak (pasar yang transaksi dan lokasinya tidak dapat dilihat secara langsung).


Baca Artikel Lainnya:

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Fleksibilitasnya

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Fleksibilitasnya

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Fleksibilitasnya

Selain jumlah lapisan, PCB juga dapat dibedakan berdasarkan fleksibilitasnya. Berikut ini adalah jenis-jenis PCB berdasarkan fleksibilitasnya.

Rigid PCB

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Rigid berarti Kaku. Jadi yang dimaksud dengan Rigid PCB adalah Papan Rangkaian Cetak yang Kaku dan tidak dapat dilipat atau tidak Fleksibel. Rigid PCB terbuat dari bahan substrat yang padat dan kaku seperti fiberglass sehingga memang sengaja dibuat untuk tidak dapat dilipat atau dibengkokkan.

Flex PCB

Flex PCB atau Flexible PCB adalah PCB yang substrat-nya terbuat dari bahan plastik yang fleksibel. Bahan dasar ini memungkinkan PCB dibengkokkan tanpa merusak rangkaian yang ada pada PCB tersebut.

Rigid-Flex PCB

Rigid-Flex PCB merupakan gabungan dari teknologi Rigid PCB dan Flex PCB yaitu terdiri dari Rigid PCB dan Flex PCB. Umumnya, Rigid PCB dihubungkan dengan Flex PCB.


Sumber:

https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Lapisannya

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Lapisannya

Jenis-Jenis PCB Berdasarkan Jumlah Lapisannya

Berdasarkan jumlah lapisannya, PCB dapat dibagi menjadi Single Sided PCB, Double Sided PCB dan Multilayer PCB. Berikut ini adalah jenis-jenis PCB berdasarkan jumlah lapisannya.

Single Sided PCB

Single Sided PCB atau Papan Rangkaian Cetak satu sisi adalah jenis PCB yang hanya terdiri dari satu lapisan tembaga yang tertempel di satu sisi substrat PCB. PCB jenis ini biasanya digunakan pada rangkaian elektronik yang sederhana dan biaya produksinya juga relatif lebih murah.

Double Sided PCB

Double Sided PCB atau Papan Rangkaian Cetak dua sisi adalah jenis PCB yang terdiri dari dua lapisan tembaga. Lapisan Tembaga tersebut tertempel di kedua sisi substrat PCB. Lubang pada PCB double sided PCB juga berfungsi sebagai jalur penghubung antar satu lapisan tembaga di satu sisi dengan lapisan tembaga di sisi lainnya.

Multilayer PCB

Multilayer PCB adalah jenis PCB yang terdiri dari beberapa lapisan substrat dan lapisan tembaga yang dipisahkan oleh lapisan insulator. Multilayer PCB ini biasanya digunakan pada rangkaian elektronik yang kompleks. Umumnya terdiri dari 4 lapisan, 6 lapisan, 8 lapisan, 10 lapisan hingga 16 lapisan.


Sumber:

https://www.dosenpendidikan.co.id/

Pembabakan Zaman Praaksara berdasarkan Geologi

Pembabakan Zaman Praaksara berdasarkan Geologi

Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Berdasarkan geologi, terjadinya bumi sampai saat ini dibagi ke di dalam empat zaman. Zaman-zaman berikut merupakan periodisasi / pembabakan Praaksara yang terdiri dari:

a. ARKAEKUM / zaman tertua
Berlangsung kira-kira 2500 juta tahun, terhadap kala itu kulit bumi masih panas, agar tidak ada kehidupan.

b. PALEOZOIKUM / zaman primer atau zaman hidup tua
Berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul terhadap zaman ini, yakni seperti mikro organisme, ikan, ampibi, reptil & binatang yang tidak bertulang punggung.

c. MESOZOIKUM/zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan
Berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan style reptil menggapai tingkat yang terbesar agar terhadap zaman ini sering disebut terhitung bersama zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain yakni style burung & binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatannya. Sedangkan style reptilnya mengalami kepunahan. Selanjutnya berlangsunglah zaman hidup baru. NEOZOIKUM / zaman hidup baru

Zaman ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu:

1) Tersier / zaman ketiga
Zaman ini berjalan kira-kira 60 juta tahun. Yang terutama dari zaman ini ditandai bersama berkembangnya style binatang menyusui seperti style primat, contohnya kera.

2) Kuartier / Zaman keempat Zaman ini ditandai bersama terdapatnya kehidupan manusia agar merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi ulang menjadi dua zaman yakni yang disebut bersama zaman Pleistocen & Holocen

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :

Perekonomian Indonesia Zaman Soeharto

Perekonomian Indonesia Zaman Soeharto

Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial, dan terhitung pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka supaya bersama hasil yang baik menyebabkan keyakinan pihak barat pada prospek ekonomi Indonesia.

Sebelum rancangan pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik dan juga rehabilitasi ekonomi di didalam negeri. Selain itu, pemerintah terhitung menyusun Repelita secara bertahap bersama obyek yang jelas, IGGI terhitung menopang membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.
Dampak Repelita pada perekonomian Indonesia memadai mengagumkan, terlebih pada tingkat makro, pembangunan berjalan terlalu cepat bersama laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kebolehan kabinet yang dipimpin presiden didalam menyusun rencana, siasat dan kebijakan ekonomi, tapi terhitung berkat pendapatan ekspor yang terlalu besar dari minyak th. 1973 atau 1974, terhitung pinjaman luar negeri dan kegunaan PMA pada proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar.
Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.

1. REPELITA I
TUJUAN :
Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus letakkan dasar-dasar bagi pembangunan yang menekankan pada bidang pertanian untuk mencukupi keperluan dasar didalam bagian berikutnya.
SASARAN :
Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai bersama obyek untuk mengejar keterbelakangan ekonomi lewat proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
KEBIJAKAN :
Memberikan bibit unggul kepada petani dan jalankan lebih dari satu eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut.
Memperbaiki infrastuktur yang digunakan oleh sektor pertanian layaknya jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil pertanian.
Melakukan transmigrasi supaya lahan yang berada di kalimantan, sulawesi, maluku dan papua mampu diolah supaya menjadi lahan yang mengahasilkan bagi perekonomian.

SEJARAH SINGKAT REPELITA 1
REPELITA I ini merupakan lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 15 Agustus 1974.
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLI / MPRS / 1968 dibentuklah Kabinet Pembangunan bersama tugas pokok jalankan Panca Krida.
Dalam rangka jalankan krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan, yakni menyusun dan jalankan Rencana Pembangunan Lima Tahun, maka Pemerintah menyusun suatu rancangan pembangunan yang dituangkan didalam Ke-putusan Presiden No. 319 th. 1968 dan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun I atau Repelita I.
Pelaksanaan Repelita I diawali pada 1 April 1969 berte¬patan bersama dimulainya th. anggaran baru1969/70,dan dan berakhir pada 31 Maret 1974 bertepatan bersama berakhirnya th. anggaran 1973/74 Dengan demikian maka Repelita I meliputi th. anggaran 1969/70 hingga bersama th. ang¬garan 1973/74.
Pelaksanaan Repelita I tiap-tiap tahunnya dituangkan ke didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, supaya pelaksanaan th. demi th. terhitung penyediaan biayanya terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat didalam bentuk Undang-undang.

2. REPELITA II
TUJUAN : untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua rakyat dan letakkan landasan yang kuat untuk bagian pembangunan berikutnya.
SASARAN : Pengembangan sektor pertanian yang merupakan dasar untuk mencukupi keperluan pangan didalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu sasaran Repelita II ini terhitung perluasan lapangan kerja
KEBIJAKAN :
Pemerataan kesempatan kerja,
Pengembangan golongan ekonomi lemah didalam rangka pemerataan kesempatan berusaha,
Pengembangan koperasi,
Transmigrasi
Investasi Pemerintah yang dilakukan lewat anggaran pembangunan negara.
Menerapkan prinsip anggaran berimbang
Pengadaan program padat karya

SEJARAH SINGKAT REPELITA II
Laporan ini berisikan hasil pelaksanaan pembangunan selama lima th. periode Repelita II yang berjalan dari tanggal 1 April 1974 hingga bersama tanggal 31 Maret 1979 dan merupakan lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1979.
Hasil pelaksanaan dari masing-masing empat th. pertama Repelita II sudah disampaikan sebagai lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tiap-tiap tanggal 16 Agustus. Laporan kali ini tidak cuma melaporkan hasil pelaksanaan selama th. terakhir 1978/79, tapi terhitung perihal keseluruhan hasil pelaksanaan selama lima th. dari th. anggaran 1974/75 hingga bersama th. ang¬garan 1978/79.
Sesuai bersama GBHN maka obyek Repelita II adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua rakyat dan letakkan landasan yang kuat untuk bagian pembangunan Repelita III dan selanjutnya. Di didalam raih obyek berikut Repelita II melanjutkan usaha yang sudah dilakukan selama Repelita I. Di samping itu Repelita II terhitung mulai menggarap secara lebih didalam masalah-masalah yang sejak mula-mula disadari belum teratasi didalam Repelita I jika masalah perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan, masa¬lah pendidikan, kesehatan, koperasi, transmigrasi dan lain-lain.
Segala usaha yang dilakukan selama Repelita II ke arah obyek layaknya berikut di atas selamanya dilakukan secara bertahap, terpadu dan terus menerus dan selamanya berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yakni pemerataan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang memadai tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan ini selamanya diusahakan di didalam suatu keseimbangan yang selaras tanpa tersedia unsur yang dikorbankan. Usaha ini selama Repelita II ternyata bukanlah perihal yang ringan oleh karena banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi baik yang bersumber dari luar negeri oleh karena beragam krisis ekonomi dunia maupun yang bersumber dari didalam negeri layaknya krisis keuangan Pertamina dan hambatan-hambatan didalam memproduksi pangan.

PRESTASI REPELITA I & II
Pertumbuhan ekonomi 6 % per tahun
Investasi meningkat dari 11 % menjadi 24 % dari PDB selama 10 tahun
Kontribusi tabungan meningkat dari 23 % menjadi 55 % • Sumber pendapatan utama devisa adalah ekspor minyak bumi tidak cukup lebih 2/3 dari keseluruhan penerimaan
Inflasi rata-rata 17 persen
Porsi pelunasan hutang 9,3 % dan 11,8 % dari pengeluaran kondisi Boom minyak th. 1973 dan 1978. Kebijakan devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$

KESIMPULAN :
Dari hasil yang di torehkan oleh program Repelita 1 dan 2 pemerintah dan masyarakat Indonesia patut bangga karena hasil yang di raih sudah memadai memuaskan dibandingkan th. sebelum akan diadakannya program ini.

3. REPELITA III
Pada Repelita III prioritas utama pemerintahan didalam rancangan pembangunan perekonomian indonesia terletak pada sektor pertanian di mana sektor ini bertujuan pada swasembada pangan. Selain itu terhitung dilakukan peningkatan pada sektor industri yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Kebijakan pembangunan ini berorientasi pada pemenuhan keperluan pokok dan penyediaan lapangan kerja . Kewenangan pengelolaan dana pembangunan disentralisasikan oleh departemen / LPND tehnis lewat dokumen DIP dan desentralisasi oleh tempat lewat dokumen SPABP. Untuk mekanisme penyaluran dana pembangunan lewat sentarlisasi DIP dan anggaran didaerahkan (SPABP). adapun mekanisme perencanaan pembangunan yakni TOP DOWN TRANSISI BOTTOM UP . Untuk arah kebijakan program pembangunan pada era ini yakni berarah ke pembangunan sektor .
Jadi mampu diambil kesimpulan bahwa pada th. 1979-1984 atau pada era Repelita III pemerintah memfokuskan rancangan pembangunan perekonomian pada sektor pertanian yang menuju swasembada pangan dan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Di awali pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi pada th. 1980-1981 (1981 : 11%) dan kemudian merosot menjadi 2,2 % pada th. 1982 . dan untuk mennagulangi resesi ekonomi (kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil berharga negatif selama dua kuartal atau lebih didalam satu tahun) bersama program deregulasi dan liberalisasi (1983-1988).
Pada awal orde baru, siasat pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terlebih usaha untuk menekan laju inflasi yang terlalu tinggi. Strategi-strategi berikut kemudian dipertegas bersama ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat tiap-tiap Repelita (REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia) yakni:

Repelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984)
Titik Berat Repelita III: Pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang memproduksi bahan baku menjadi barang selanjutnya. Menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum terhitung berakhir. Sementara itu nampak tersedia kecendrungan harga minyak yang semakin menurun terlebih pada tahun-tahun terakhir Repelita III. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalakan ekspor mapun pajak-pajak didalam negeri.
Dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan bersama selamanya mencermati “logi” lainnya lewat kebijaksanaan delapan jalan pemerataan yang intinya adalah:
Pemerataan keperluan pokok rakyat , terlebih pangan, sandang, dan perumahan.
Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan.
Pemerataan pembagian pendapatan.
Pemerataan perluasan kesempatan kerja.
Pemerataan usaha, terlebih bagi golongan ekonomi lemah.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi, terlebih bagi generasi muda dan kaum wanita.
Pemerataan pembangunan antar daerah.
Pemerataan kesempatan mendapatkan keadilan.
Pada akhir th. Repelita III pertumbuhan yang berjalan di lingkup Internasional adalah bahwa nilai dollar menguat, tingkat bunga riil di AS menguat, dana mengalir ke AS, likuiditas Internasional meningkat dan semakin beratnya beban pinjaman negara-negara yang tengah berkembang.

4. REPELITA IV
Pada periode Pelita IV ini, letak titik beratnya hampir serupa bersama periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah jikalau di Pelita III lebih menekankan pada industri yang memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang mampu menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan. Selain itu, yang ditargetkan didalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan tempat tinggal untuk keluarga.
Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan didalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbukti bersama berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8 ton pada th. 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada th. 1985.
Berikut adalah lebih dari satu misal kebijakan pemerintah untuk periode ini :
1.Kebijakan INPRES no.5 th. 1985 yakni meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan ongkos tinggi bersama :
Pemberantasan pungutan liar (pungli)
Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman
Mempermudah prosedur kepabeanan
2.Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yakni mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanam modal.

3.Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung bersama kebijakan pinjaman luar negeri.

4.Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, moneter, dan penanam modal bersama cara :
Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
Proteksi memproduksi yang lebih efisien
Kebijakan penanam modal
5.Paket Kebijakan 15 Januari 1987. peningkatan efisiensi,inovasi dan produktivitas lebih dari satu sektor industri menengah keatas untuk meningkatkan ekspor nonmigas.

Program KB dan swasembada pangan berhasil tapi condong cuma terkandung di pulau Jawa saja. Beban Hutang luar negeri membesar. Terjadi resesi pada awal th. 1980 yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal supaya kelangsungan pembangunan ekonomi mampu dipertahankan.
Apa yang dialami pada periode Repelita III, ternyata masih dialami pada periode Repelita IV ini. Bahkan pada periode ini harga minyak bumi turun terlalu tajam. Masalah yang semakin nampak dan dirasakan adalah masalah tenaga kerja yang melaju pada tingkat tidak cukup lebih 2,7% per tahun. Pada th. 1983 jumlah tenaga kerja adalah 64 juta dan th. 1988 diperkirakan akan menjadi 73 juta. Sementara angka pertumbuhan direncanakan cuma 5% pertahun selama Pelita IV. Di samping beberapa ciri pokok dan pola unit memproduksi terhitung merupakan rintangan bagi berkembangnya ekspor Indonesia, apalagi menahan pertumbuhan secara keseluruhan.
Suatu perihal yang tidak mampu diabaikan didalam periode yang terlalu sulit ini adalah pada th. 1984 Indonesia sudah tidak ulang mengimpor beras (tahun 1980 indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton, th. 1981 mengimpor 0,54 juta ton, th. 1982 mengimpor 0,31 juta ton, th. 1983 mengimpor 0,78 juta ton). Dengan demikian devisa yang sebelumnya digunakan untuk mengimpor beras mampu digunakan untuk keperluan pembangunan. Pedoman pembangunan pada periode ini adalah GBHN th. 1983 yang pada intinya tidak mengalami perubahan dibandingkan bersama GBHN sebelumnya.
Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini semakin ditingkatkan bersama obyek utama meningkatkan efisiensi mekanisme pasar, terlebih yang berkaitan bersama faktor moneter, kelancaran arus barang yang tersedia pada giliran berikutnya diharapkan mampu meningkatkan memproduksi (Inpres No.4/1985). tapi bersama kondisi Internasional yang tidak menentu pada tahun1986/1987 Neraca Pembayaran Indonesia hadapi tekanan berat. Lebih-lebih karena turunnya harga minyak bumi. Untuk mengatasi ancaman itu, sekali ulang pemerintah memberlakukan kebijaksanaan devaluasi rupiah pada dollar AS sebesar 31% pada 12 September 1986. Tujuan utama devaluasi ini pada dasarnya untuk mengamankan neraca pembayaran tak sekedar untuk meningkatkan ekspor Indonesia, meningkatkan kekuatan saing produk Indonesia dan menahan larinya rupiah ke luar negeri. Namun harus diingat bahwa bersama devaluasi ini, jumlah hutang Indonesia semakin besar.
Untuk memperbaiki pola unit memproduksi yang menyebabkan ongkos ekonomi tinggi supaya produk Indonesia tidak cukup mampu bersaing di luar negeri, pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 Mei 1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi memproduksi didalam negeri dan kekuatan saing barang ekspor bukan migas lewat pemberian kemudahan tata niaga, sarana pembebasan dan pengembalian bea masuk dan juga pembentukkan kawasan berikat. Kemudian pada 30 Juni 1986 Sertifikat Ekspor dihapus. Kebijaksanaan 6 Mei ini kemudian dilengkapi bersama kebijaksanaan 25 Oktober 1986, sekaligus sebagai penunjang kebijaksanaan devaluasi 12 September 1986 yang intinya mendorong ekspor non-migas lewat penggantian proses bukan tarif menjadi proses tarif secara bertahap, terhitung penyempurnaan ketetapan bea masuk dan bea masuk tambahan. searah bersama itu bea fiskal ke luar negeri dinaikkan dari Rp 150.000,- per orang menjadi Rp 250.000,- perorang. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1986 ekspor didalam bentuk barang mentah (rotan, jangat, dan kulit) dilarang.
Pada tahun-tahun terakhir Repelita IV, perekonomian Indonesia semakin dibebani bersama meningkatnya hutang luar negeri sebagai akibat depresiasi mata uang dollar Amerika Serikat pada Yen dan DM tidak cukup lebih sebesar 35%. Namun didalam kondisi sulit layaknya ini, APBN th. 1987/1988 naik tidak cukup lebih 6,6% di bandingkan bersama anggaran sebelumnya.
Penyebab utamanya adalah bahwa negara minyak sudah meningkat pada tingkat rata-rata US$ 15 per barel. Yang terhitung sedikit menggembirakan adalah pada th. 1987 ekspor non-migas sudah mampu melampaui ekspor migas. oleh para pengamat naiknya ekspor non-migas ini disambut bersama dua pandangan. Di satu pihak beranggapan bahwa meningkatnya ekspor non-migas ini disebabkan karena deregulasi yang selama ini secara intensif dilakukan, tapi pengamat yang lain berpendapat bahwa naiknya ekspor non-migas ini disebabkan karena depresiasi dollar Amerika pada Yen dan DM, karena ternyata ekspor indonesia ke Jepang dan Jerman Barat merupakan anggota tindakan kecil dari keseluruhan ekspor Indonesia. Pengamatan masih harus dilakukan untuk menyusun kebijakan. Namun yang pasti bahwa obyek pertumbuhan sebesar 5% per th. selama Repelita IV terlalu sulit dicapai.

5. REPELITA V
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan memproduksi pertanian lainnya dan juga menghasilkan barang ekspor. Pada periode ini berjalan krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara terhitung Indonesia. Karena krisis moneter dan momen politik didalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang bagian pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yakni bersama mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan bersama kebolehan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Disamping itu Suharto sejak th. 1970-an terhitung menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, supaya pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada th. 1973 menjadi $10,6 miliar pada th. 1980. Puncaknya adalah pendapatan dari migas yang memiliki nilai serupa bersama 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, mampu dihitung sebagai masalah berhasil pembangunan ekonomi.
Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi supaya Indonesia mampu berswasembada pangan pada th. 1980-an diawali bersama pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman era Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan kekuatan terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas layaknya yang dilakukan Suharto pada era Orde Baru oleh Kwik Kian Gie dianggap sebenarnya diperlukan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir th. 1960.
Namun, bersama menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat mampu dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kebolehan yang berseberangan bersama Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.
Ekspansi aktivitas ekonomi selama tahun-tahun 1989-1991 tersedia sangkut pautnya bersama kebijaksanaan deregulasi pemerintah, yang sudah mulaid ilaksanakan secara bertahap sejak th. 1983. Rangkaian tindakan deregulasi di atas memberi semangat kuat pada aktivitas dunia swasta, yang lebih dari satu th. terakhir ini sudah menjadi faktor penggerak didalam ekspansi ekonomi.
Ekspansi ekonomi di atas sudah disertai oleh ekspansi moneter yang besar, sebagai akibat naiknya permintaan domestik (domestic demand) yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan pesat selama tiga th. berturut-turut ini dianggap terlalu panas (overheated) dari sudut kestabilan keuangan moneter (Soemitro Djojokusumo, 1993).

A. Masalah-masalah yang dihadapi
Kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi bersama-sama bersama ekspansi moneter, supaya ekonomi memanas (overheated) jikalau dibiarkan berjalan terus akan membahayakan kestabilan ahrga didalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita didalam jalinan ekonomi internasional (khususnya dibidang neraca pembayaran luar negeri).
a. IndikatorEkspansiEkonomi
Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat : 5,8% (1988), 7,5% (1989), 7,1 (1990)
Investasi dunia swasta yang meningkat : 15% (1983), 17% (1991). Pangsa investasi asing berkisar 25% dari keseluruhan nilai investasi swasta domestik.
b. IndikatorekspansiMoneter
Jumlah uang beredar meningkat : 40% (189), 44% (1990)
Kredit perbankan meningkat : 48% (1989), menjadi 54% (1991)
Laju inflasi meningkat : 5,5% (1988), 6,0% (1989) 9,5% (1990-1991)
Defisit th. berjalan meningkat : US$1.6 miliar (1989), US$3.7 miliar (1990) dan US$4.5 miliar (1991). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993)
B. Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah
Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi hingga aktivitas ekonomi meningkat cepat supaya memanas (overheated) berjalan selama th. ke 4, ke 5 pelaksanaan PELITA IV dan th. ke 1 PELITA V (1987/1988 – 1989/1990) dan ekonomi memanas ini berjalan terus selama PELITA V (1989/1990 – 1993/1994)
Kondisi ekonomi yang memanas harus didinginkan bersama kebijaksanaan uang ketat.
Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy)
Untuk “mendinginkan” kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan kebijaksanaan fiskal dan moneter/ perbankan :
Meningkatnya penerimaan didalam negeri : Rp 28.73 triliun (1989/1990), Rp 39,54 triliun (1990/1991), Rp 41,58 triliun (1991/1992)
Moneter / perbankan
C. Membatasi kredit bank lewat politik diskonto (suku bunga) didukung operasi pasar terbuka bersama instrument SBI dan SBPU.

D. Mengawasi likuiditas bank lewat ketetapan LDR (Loan to Deposit Ratio) dan CAR (Capital Adequacy Ratio).
Dampak TMP : pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% (1991) menjadi 6,3% (1992) dan inflasi menurun dari 9,5% (1991) menjadi 4,9% (1992). (Soemitro Djojohadikusumo, 1993: angka-angka : Nota Keuangan dan Rancangan APBN 1994/1995).

6. PELITA VI
Pada era ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan bersama industri dan pertanian dan juga pembangunan dan peningkatan mutu sumber kekuatan manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses terlepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir th. 1997.

Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan selanjutnya menjadi krisis keyakinan pada pemerintah. Pelita VI pun kandas ditengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk dilengkapi bersama KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, cuma mampu dinikmati oleh lebih dari satu kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan condong terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi terlalu rapuh. Kerusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup dan sumber kekuatan alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok didalam masyarakat mulai semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan cuma menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan tidak merata.
Tampak bersama ada kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi beban negara layaknya Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang setelah itu ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir th. 1997. Membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada era Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Faktor Penyebab Kegagalan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru
Ketika krisis moneter melanda Indonesia, semua pihak tersentak lihat indikator ekonomi Indonesia. Hanya didalam lebih dari satu bulan, krisis ekonomi sudah memporak-porandakan “keberhasilan” pertumbuhan ekonomi Indonesia (rata-rata 7-8 %) selama tiga dekade menjadi minus 13 %. Ironisnya, didalam lebih dari satu bulan kemudian, krisis justru semakin gawat dan mengarah pada potret ekonomi Indonesia yang suram. Misalnya, selama dilanda krisis, jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi 80 juta, angka pengangguran meroket menjadi 20 juta jiwa, apalagi laju inflasi mendekati angka 100 % (hiperinflasi).

Sikap mental Orde Baru yang tak ulang menjunjung supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM), demokratisasi dan lingkungan hidup sebenarnya tak seiring bersama gerakan reformasi. Orde Baru bukan menyangkut orang per orang, melainkan sikap mental dan pola pikir yang memengaruhi seseorang. Tanpa perubahan pada sikap mental itu, apa pun gerakan reformasi yang dilakukan takkan berhasil. Karena itu, mentalitas Orde Baru harus diubah. Gerakan reformasi, lanjutnya, mampu berhasil walau dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi pejabat Orde Baru. Asalkan, mereka sudah mengubur mentalitas Orde Baru dan juga mengubahnya menjadi sikap mental yang sesuai bersama gerakan reformasi. Sebaliknya, reformasi mampu gagal walau dilakukan oleh orang lain, yang bukan mantan pejabat Orde Baru, tapi mereka memiliki mentalitas Orde Baru. Mentalitas Orde Baru, nampak karena penguasa mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding rakyat. Akibatnya, aparat pun mulai harus dilayani oleh rakyat, dan menempatkan rakyat bagai peminta-minta pelayanan. Padahal, aparat sebenarnya harus berperan melayani masyarakat.

Bahkan, bersama porsi kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tak mampu berbuat apa-apa. Dalam masalah pertanahan misalnya, rakyat yang mulai haknya dirampas cuma mampu berunjuk rasa atau membangun tenda di atas tanahnya. Namun itu tidak akan bertahan lama. Rakyat pun pasti kalah, BPN tengah jalankan perubahan sikap mental aparatnya. Pelayanan kepada rakyat di bidang pertanahan kini semakin dipermudah. Orde Baru bagaikan seorang raksasa yang kini tengah hadapi sakratul maut. Bahkan kemungkinan secara medis raksasa Orde Baru itu sudah mati. Tetapi layaknya mahluk hidup, yang hadapi ajalnya, raksasa Orde Baru kini tengah mengge-lepar-gelepar sekarat dan lebih dari satu anggota tubuhnya bergerak tidak terkendali.

Dibutuhkan selagi yang panjang untuk mampu mengendalikan gerakan “bagian tubuh” Orde Baru yang tidak teratasi itu. Pemerintah mampu jalankan kekerasan untuk mempercepat kematian Orde Baru. Tetapi ini akan menghasilkan raksasa baru yang kemungkinan akan dihadapi rakyat, layaknya hadapi Orde Lama maupun Orde Baru, 10-20 th. yang akan datang. Sebab itu, pemerintah dan ABRI pilih pendekatan persuasif, sekalipun butuh selagi dan kesabaran.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah dan juga ABRI didalam mengatasi beragam kerusuhan, sebenarnya bukan suatu yang populer. Akibatnya, ABRI dan pemerintah dianggap lemah. Banyak tokoh masyarakat yang menghujat pemerintah. Pemerintah selagi ini selamanya didalam posisi terpojok, kalah, dan selamanya salah. Sebaliknya, kalangan humas pemerintah tidak cukup mampu hadapi pendapat masyarakat yang menyudutkan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan belumlah pasti sebuah keberhasilan. Bahkan, keberhasilan pembangunan-khususnya selama Orde Baru, mampu menjadi perusakan alam dan kerugian besar untuk masyarakat daerah. Ini terjadi, karena pelaksanaan pembangunan tidak cukup mencermati kesimpulan efek sosial. Juga efek banyaknya pejabat-pejabat yang menguasai sistem-sistem untuk keperluan diri mereka masing-masing sebagaimana yang sudah menjadi ciri dari pemerintahan dan masyarakat Orde Baru.

Suatu golongan yang tidak disenangi kemudian menjadi disenangi, akan ikut menopang memperlancar perubahan. Namun suatu golongan yang sudah berada didalam kondisi yang menyenangkan, nikmati banyak hak istimewa, kekuasaan dan duit, mereka akan bertahan sekuat mungkin. Itulah kondisi yang berjalan sekarang, golongan standing quo terlalu kuat.

Para pejabat Orde Baru selamanya memperlihatkan penguasaan mereka atas sumber-sumber ekonomi politik dan birokratik itu untuk keperluan pembangunan bangsa, bersama pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga janji-janji pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Namun pada dasawarsa 1980-an, gerakan mahasiswa secara jitu mendapatkan fakta bahwa “pembangunan sudah memakan korban” bagi warga masyarakat yang justru tergusur dari tanah mereka. Setiap upaya mempersoalkan nasib rakyat tak jarang diperhadapkan bersama tudingan “mengganggu jalannya pembangunan”. Jika mempersoalkannya ke tingkat internasional, aparat Orde Baru menudingnya sebagai “menjelek-jelekkan bangsa” atau “menjual bangsa” ke pihak asing.

Tujuan nasionalisme Orde Baru terlalu jelas, yakni mempertahankan keperluan KKN mereka bersama dua target.:
Kekuatan-kekuatan rakyat tak mampu berkembang dan selamanya lumpuh, supaya rakyat tak mampu bersuara atas praktik KKN Orde Baru.
Mengobarkan nasionalisme untuk menahan dan mengacaukan upaya aktivis hak asasi manusia untuk memperkarakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (human rights violation).
Hasil yang diharapkan pemimpin Orde Baru yang mengobarkan nasionalisme sempit itu, tersedia dua hal. Pertama, mereka kebal dari hukum (impunity). Semua praktik KKN yang mereka jalankan, tidak mampu dihukum, supaya kepentingan-kepentingannya selamanya lestari. Mereka untouchable-tidak mampu dijangkau hukum. Kedua, mereka terhitung bebas bergentayangan jalankan penindasan hak asasi manusia, memangsa korban dari bangsanya sendiri.

Nasionalisme yang digembor-gemborkan oleh Orde Baru jelas berupaya keras mematikan gerak aktivis hak asasi manusia bersama beragam siasat dan intrik yang kotor. Dengan siasat dan intrik kotor itulah pengibar nasionalisme ini mengelabui kita semua, supaya beragam pelanggaran hak asasi manusia tidak diungkap dan tidak pula diperkarakan.

Otoritarianisme Orde Baru sudah berulang kali menuduh para aktivis hak asasi manusia sebagai “agen asing” atau “agen Barat” sambil terus menyebabkan korban-korban atas bangsanya sendiri. Kita semua konsisten berupaya dibenamkan didalam perangkap kesadaran untuk membiarkan kekejaman yang diperbuat Orde Baru atas bangsanya sendiri.
Nasionalisme Orde Baru tak acuhkan jatuhnya korban dari bangsanya sendiri yang terhempas menemui ajalnya sejauh keperluan KKN tidak digugat rakyat. Bahkan bersama praktik yang berkualifikasi kejahatan pada kemanusiaan (crimes against humanity) – kejahatan yang merupakan musuh semua umat manusia – jikalau harus dilakukannya. Untuk menutupinya pejabat Orde Baru dan pewarisnya kerap menangkalnya bersama pernyataan angkuh: “jangan campuri urusan didalam negeri Indonesia”.

Pembangunan yang berjalan di zaman Orde Baru pada awalnya mampu menyebabkan pendapatan per kapita naik empat kali, dari sekitar US$ 250 hingga sekitar US$ 1.000 per kapita setahun. Namun kemudian Orde Baru ternyata cuma menyuburkan korupsi dan jadi besar kesenjangan sosial. Di lain pihak, secara statistik terhitung mampu dibuktikan bahwa tingkat kemiskinan berkurang. Tingkat kesejahteraan, yang mampu diukur bersama konsumsi per kapita beras, gandum, BBM, listrik, sarana kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan sebagainya, semua naik banyak. Kalau sekarang, lima th. sehabis digempur krisis ekonomi yang dahsyat, tingkat konsumsi publik masih memadai dan lebih dari satu terbesar masyarakat tidak lapar dan merana –dibandingkan bersama th. 1966– maka sepenuhnya ini adalah hasil perbekalan dari zaman Orde Baru.

Sedangkan penanaman modal asing terlalu diperlukan karena divestasi perusahaan-perusahaan yang karena krisis dikuasai oleh negara, dan terhitung akibat dari skema debt-equity swap yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang besar beban utangnya kepada pihak luar negeri. Begitu terhitung kebijakan lalu lintas devisa sudah tidak baik dipadukan bersama proses nilai ganti mata uang tetap, tanpa fundamental ekonomi yang kuat pada efek globalisasi. Memang pemerintahan yang tidak baik (bad governance) tercermin didalam maraknya KKN bukan penyebab utama masuknya Indonesia ke didalam krisis, tapi perihal itu jelas terlalu memperburuk keadaan.

Setting kapitalisme world pada Indonesia bukanlah suartu perihal yang baru dilakukan. Kenaikan rezim Soeharto pernah sedikit banyaknya mendapat pemberian dari negara-negara maju. Setting itu terhitung dimainkan untuk menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya karena praktik korupsi memadai parah, pemberian yang tadinya diberikan lambat laun dicabut hingga selanjutnya Soeharto terjungkal. Pada era krisis ekonomi sebelum akan kejatuhannya, Soeharto terlihat 1/2 hati menjalankan kebijakan Bank Dunia dan IMF. Tetapi karena Soeharto tidak sudi membubarkan anak-anak dan kroninya, renacana peminjaman dana itu ditarik kembali. Padahal sebagaian besar Bank-bank itu sudah didalam kedaan kacau.

Kelemahan Soeharto adalah terlalu membela anak-anak keluarga dan kroninya. Sehingga Bank Duniapun ditentangnya. Sehingga Saoeharto tidak mampu pemberian dan jatuh. Bahkan entrepreneur dan militer sebagai penopang utama kekuasaannyapun pada selanjutnya tidak beri tambahan pemberian karena sudah tidak lihat tersedia prospek ulang didalam kekuasaannya. Setelah Soeharto jatuh, Bank Dunia tidak dan juga merta mampu langsung jalankan pemeriksaan pada penguasa baru di Indonesia.

Rezim pemerintahan Orde Baru yang pada selagi itu sudah memangalami banyak persoalan tidak cepat-cepat membereskan masalahnya supaya cuma mempersulit dan meningkatkan beban bagi rakyat yang sudah lama mulai tidak puas. Ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan semakin di malah bersama naiknya harga-harga keperluan pokok layaknya beras, lauk-pauk, BBM, yang notabene merupakan keperluan yang terlalu signifikan bagi rakyat.

Rezim Orde Baru Soeharto selanjutnya memiliki banyak cacatnya yang menjadi fatal karena tidak terkoreksi secara dini. Seandainya Pak Harto sudi mundur pada pertengahan 1980-an dan cengkeraman sosial-politiknya mampu dikendurkan, kondisi kemungkinan sekali tidak separah sekarang. Negara, dan para pemimpinnya, yang mampu membanting setir demikian adalah RRC, yang proses politiknya masih dikendalikan Partai Komunis, akan tapi ekonominya direformasikan berdasarkan proses pasar terbuka yang memadai bebas. Proses otonomi tempat di RRC selamanya mampu dikendalikan Beijing, karena semua gubernur dan bupati diangkat dan diberhentikan pemerintah pusat.

Pembangunan politik dan ekonomi untuk negara besar layaknya Indonesia selamanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Ini cuma tersedia selama zaman Soeharto, tapi bersama pengorbanan demokrasi politik dan sosial. Satu-satunya era pendek yang kemungkinan mampu kita pelajari kembali, jikalau melacak percontohan, adalah era 1950-1957. Pada era itu, efek asing (kebanyakan sebenarnya Belanda) masih kuat. Orientasi kebijakan ekonomi masih rasional dan terbuka pada jalinan bersama dunia luar. Kehidupan politik masih memadai demokratis, dan partai opisisi ada. Beberapa tokoh yang pragmatik berpengaruh di bidang ekonomi, yakni Bung Hatta, Sjafruddin, Djuanda, Leimena, Sumitro, Wilopo, dan sebagainya. Bung Karno masih tersedia bersama pengaruhnya yang karismatik dan menyatukan bangsa, akan tapi ia belum menjadi penguasa utama. Tetapi, bibit-bibit perpecahan politik sudah ada, dan konflik dunia, demokrasi lawan komunisme, sudah mulai masuk ke negeri ini. Indonesia sebenarnya tidak pernah mampu mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia, baik politik maupun ekonomi.

Dalam membangun negara, kita harus membedakan antara state building dan nation building. Dalam bagian pertama, kita lebih berhasil didalam perihal nation building, dan jasa Bung Karno tidak boleh dilupakan. Nation building selama 50 th. dilakukan dan dilestarikan berdasarkan wacana melting pot, layaknya di Amerika, di mana suku-suku bangsa kaum imigran yang menyusun Amerika harus melebur diri menjadi prototipe bangsa Amerika yang Anglosax dan Protestan. Ikanya lebih perlu daripada bhinnekanya. Setelah 50 tahun, model nation building ini harus kita tinggalkan. Kebinekaan harus lebih ditonjolkan, akan tapi kesatuan bangsa dan negara harus dipelihara, jikalau mampu secara alami, atas dasar keyakinan nasional bahwa hidup sebagai warga bangsa besar lebih sentosa daripada sebagai warga negara kecil. Tetapi, terlebih elite politik di Jakarta dan di Jawa, ulang pula TNI, harus membuat perubahan wacana-wacananya. Sampai sekarang, konsensus yang praktis masih dicari.

State building rupanya jauh lebih sulit daripada nation building. Para peninjau asing yang kompeten (ahli ilmu politik) pada biasanya tidak terlalu mencurigakan bahwa Indonesia kelak pecah layaknya Uni Soviet dan Yugoslavia. Semangat nasionalisme masih memadai kuat, walau sudah mengalami erosi. Yang menyebabkan risiko besar perpecahan RI adalah bahwa pemerintahnya lemah. “Indonesia is not a failed state but a weak state”. Pemerintah di Jakarta lemah oleh karena terjerat didalam proses demokratisasi.

Lemahnya pemerintah dan negara dewasa ini oleh karena alat-alat penegak kekuasaan tidak berfungsi: tentara, polisi, jaksa, hakim, proses peradilan, dan sebagainya. Moral dan juga perasaan tanggung jawabnya dirusak oleh KKN dan oleh karena negara tidak mampu menanggung gaji dan balas jasa yang wajar. Maka, krisis ekonomi memperparah efektivitas aparat pemerintah dan negara. Anggaran belanja pemerintah terlalu digerogoti pembayaran ulang pinjaman dan bunga. Beban pinjaman ini ikut menyebabkan weak state. Ini mempermasalahkan menguntungkan dan ruginya pemberian internasional, terhitung peran asing (dan yang “nonpribumi”) di perekonomian kita.

Baca Juga :

Kuliah Online Makin Marak di Amerika

Kuliah Online Makin Marak di Amerika

Kuliah Online Makin Marak di Amerika
Kuliah Online Makin Marak di Amerika

Ide besar dalam pendidikan tinggi di Amerika saat ini adalah dengan makin maraknya kuliah massal

yang dilakukan secara online.
Institut Teknologi Massachusetts (MIT) baru-baru ini memulai Massive Open Online Courses (MOOC) atau kuliah online terbuka massal yang perdana. Universitas itu berencana menawarkan berbagai mata kuliah non-kredit gratis melalui proyek yang disebut MITx.

Sejauh ini, kebanyakan mata kuliah yang ditawarkan secara online adalah ilmu komputer, teknologi, mekanika, dan enjinering. Contohnya, mahasiswa di seluruh dunia mengambil mata kuliah gratis yang disebut “Building a Computer Search Engine.” Dua ilmuwan komputer, Sebastian Thrun dan David Evans, menawarkan mata kuliah ini melalui udacity.com.

Evans cuti dari Universitas Virginia, di mana ia menjadi asisten guru besar

. Thrun adalah guru besar peneliti pada Universitas Stanford dan sekaligus peneliti yang disponsori Google serta menciptakan mobil dengan kemudi otomatis.

Tidak ada persyaratan yang diberlakukan untuk mengambil mata kuliah itu. Mahasiswa menonton video-video pendek. Kemudian, ujar Evans, mereka ikut tes informal yang tidak diberi nilai setelah menonton video-video itu setiap minggu selama enam minggu.

“Tes-tes merupakan bagian dari mata kuliah itu untuk membuat mahasiswa terus terlibat dan berpikir, sehingga mereka bisa tahu apakah mereka paham dengan apa yang kami ajarkan. Tes-tes itu tidak dinilai dan mahasiswa bisa ikut tes-tes itu sesering yang mereka inginkan,” papar Evans.

Mereka bisa berulang kali menonton video-video itu dan ikut tes-tes kapanpun mereka ingin.

 

Mahasiswa juga diberi pekerjaan rumah. Mereka ikut dalam kelompok-kelompok online untuk saling bertukar pertanyaan dan jawaban mengenai mata kuliah itu.

Dosen menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan yang dikirim mahasiswa kepada mereka. Mereka juga memberi pertanyaan dan pengamatan terhadap mahasiswa.

Mahasiswa mengikuti ujian akhir untuk mengetahui peringkat mereka. Bagi yang selesai mengambil mata kuliah itu diberi nilai akhir dan diploma.

Thrun memulai Udacity, yang mendukung MOOC gratis. Udacity berharap bisa membuat keuntungan pada masa depan dengan menghubungkan perusahaan-perusahaan dan mahasiswa yang tertarik bekerja di perusahaan ini. Di situs internet Stanford-nya ia mengatakan ingin “mendemokratisasi” pendidikan. Pendidikan, ujarnya, harus gratis, bisa diperoleh semua orang di mana saja dan kapan saja.

 

Baca Juga :

Pakistan Basmi Ekstrimisme lewat Bangku Sekolah

Pakistan Basmi Ekstrimisme lewat Bangku Sekolah

Pakistan Basmi Ekstrimisme lewat Bangku Sekolah
Pakistan Basmi Ekstrimisme lewat Bangku Sekolah

Walaupun terancam sewaktu-waktu diserbu, sebuah sekolah di daerah Pashtun,

Pakistan, yang konservatif, membuka pintunya bagi murid perempuan.

Shama dan teman sekelasnya mengenakan seragam dan menyanyikan lagu anak-anak. Ini sebuah gambaran yang lazim di sekolah-sekolah modern di pusat-pusat kota yang lebih makmur di Pakistan.

Tapi, gadis cilik berusia 7 tahun ini tidak berada di daerah seperti itu. Ia belajar di sebuah ruang kelas yang gelap tanpa aliran listrik di Pashtun, sebuah desa miskin di daerah yang terkenal konservatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, para militan Islam memiliki pengaruh besar di seluruh Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Serangan biadab yang sering mereka lakukan menjadikan ibukota provinsi Peshwawar yang dulu dikenal tentram ini, kini berada dalam keadaan waspada. Sekolah, terutama yang berani mendidik anak perempuan, terancam sewaktu-waktu diserang.

Tapi sekolah Shama tersebut, yang dioperasikan oleh sebuah lembaga amal lokal di Mathra, sebuah desa di pinggiran Peshawar, berdiri sebagai tempat yang tenang dan terbuka bagi semua orang. “Saya senang dengan semuanya di sekolah ini,” kata Shama. “Saya suka belajar di ruang kelas maupun bermain di luar.”

Campuran antara Tradisional dan Modern

Sekolah Shama yang didirikan enam tahun lalu oleh Yayasan Pendidikan Baacha Khan, nama yang diambil dari seorang tokoh Pashtun terkenal. Ini adalah salah satu dari 14 sekolah serupa yang dijalankan yayasan tersebut dengan tujuan membantu melawan gelombang ekstremisme di wilayah tersebut.

Gambar bola dunia yang dibuat Shama dan teman-teman sekelasnya bertuliskan “Dunia Tanpa Kekerasan.”

Gambar bola dunia yang dibuat Shama dan teman-teman sekelasnya bertuliskan “Dunia Tanpa Kekerasan.”
Ini dimulai dengan upaya mengakhiri budaya kekerasan di dalam kelas. Walaupun hukuman cambuk dan pemukulan murid yang bahkan berusia lebih muda dari Shama merupakan yang biasa di sekolah-sekolah Pakistan, baik di madrasah yang disponsori negara atau lembaga swasta yang eksklusif, tapi hukuman fisik dilarang di sini.

Pendekatan pendidikan yang diambil adalah campuran dari metode modern dan tradisional Pashtun yang mempromosikan komunitas dan komitmen terhadap pluralisme. Perempuan merupakan mayoritas dari 3.000 siswa di sekolah tersebut, dan sebagian besar gurunya adalah perempuan. Untuk mempersiapkan siswa lebih baik di untuk masa depan, pendidikan keterampilan didorong, bukan hapalan.

Tariq Rahim, guru seni Shama, mengatakan bahwa ia menggunakan puisi Pashtu

dan cerita rakyat untuk membantu murid-muridnya menggali sisi kreatif mereka. “Kami ingin siswa kami senang saat belajar. Kami tidak memiliki budaya diam di sini,” kata Rahim. “Mereka bisa berbicara dengan bebas dan tidak pernah dimarahi jika mereka diam. Kami tidak menghukum. Kami ingin mereka untuk berhenti berpikir tentang kekerasan yang mereka lihat di sekitar mereka.”

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/RZMNGXN