Author: 9faxj

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama
PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

Pasal 7

1)    Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

  1. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
  2. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  3. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

2)   Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
  2. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
  3. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
  4. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 8

1)    Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  3. badan usaha swasta; atau
  4. koperasi.

2)   Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:

  1. perseorangan;
  2. instansi pemerintah;
  3. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

3)   Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1)    Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

2)   Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

3)   Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk:

  1. keperluan sendiri;
  2. keperluan pertahanan keamanan negara;
  3. keperluan penyiaran.

4)   Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan:

  1. perseorangan;
  2. instansi pemerintah;
  3. dinas khusus;
  4. badan hukum.

5)   Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

1)    Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

1)    Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:

  1. tata cara yang sederhana;
  2. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
  3. penyelesaian dalam waktu yang singkat.

3)   Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

1)    Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.

2)   Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.

3)   Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

1)    Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

2)   Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

3)   Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

1)    Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

2)   Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

          penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.

3)   Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

  1. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
  2. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
  3. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

1)    Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.

2)   Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

3)   Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

  1. keamanan negara;
  2. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
  3. bencana alam;
  4. marabahaya; dan atau
  5. wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan

telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

  1. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
  2. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
  3. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 23

1)    Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.

2)   Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

1)    Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

2)   Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

3)   Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

1)     Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.

2)   Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.

3)   Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.

4)   Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

5)   Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : https://earlraytomblin.com/

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI
UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam

bertelekomunikasi;

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan

mendukung berfungsinya telekomunikasi;

  1. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan

gelombang radio;

  1. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan

kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

  1. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan

bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

  1. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  2. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  3. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  4. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  8. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  9. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang       telekomunikasi.

Sumber : https://cloudsoftwareprogram.org/

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII
SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

Pelepasan siswa siswi SMAN 7 Kota Jambi pada Kamis (25/04) kemarin di halaman depan SMAN 7 Jambi

berlangsung khikmad dan sukses.

Acara pelepasan siswa ini begitu meriah dengan diisi oleh berbagai kegiatan penampilan kreasi seni siswa. Berbagai penampilan tersebut mampu mengundang decak kagum undangan yang hadir.

Kepala SMAN 7 Kota Jambi, Samuri, SPd menuturkan, pelepasan siswa SMAN 7 Kota Jambi pada tahun 2019 ini mengusung tema Show Up Your Dream : You came and go but memories stay forever : Kalian datang dan pergi tapi kenangan tetap bersama.

“Yang dilepas berjumlah 141 siswa, IPA dan IPS,” terangnya.

Dia berharap siswa siswi yang akan dilepas bisa terus belajar dan mengejar cita-citanya

. Tetapi yang terpenting tidak ada yang memganggur. Meski pun harus bekerja, semoga sukses nantinya.

Perwakilan orangtua siswa Sulman, S.Pd mengungkapkan rasa bangganya sekaligus penghargan dan terima kasih kepada keluarga besar SMAN 7 Kota Jambi. DImana mereka telah berhasil memgantarkan anak-anak kelas XII pada gerbang kelulusan. Dirinyaa menyampaikan maaf jika ada sikap siswa siswi yang tidak berkenan.

“Ini tanda bahwa kami telah menerima anak kami dengan situasi yang berbeda. Bertambah ilmunya. Kita doa kan semoga berhasil semua. Perpisahan ini merupakan awal untuk perjuangan yang lainnya,” tandasnya.

Ia juga menghimbau agar alumni senantiasa menjaga almamater SMAN 7 Kota Jambi. Dengan terus belajar

dan mengukir prestasi. Agar mampu menghadapi tantangan yang semakin pesat.

Ubaydillah, S.Pd, M.Pd, Ketua panitia pelaksana mengucaokan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersama-sama mensukseskan kegiatan ini.

Persiapan sudah dilakukan dari jauh hari. Pada moment ini siswa siswi menampilkan berbagai kreasi seni, baik tari, vocal, dan lain sebagainya.

 

Baca Juga :

Kwarda Jambi Gelar Rakor Sekretaris se-Kab/Kota

Kwarda Jambi Gelar Rakor Sekretaris se-Kab/Kota

Kwarda Jambi Gelar Rakor Sekretaris se-Kab Kota
Kwarda Jambi Gelar Rakor Sekretaris se-Kab Kota

Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris se-Kwarda Jambi pada 23-25 Juli 2019 resmi

digelar di aula Kwarda Jambi. Kegiatan ini dihadiri unsur Pimpinan Kwarda Jambi, para Andalan dan 22 peserta yang berasal dari utusan Kwarcab kabupaten/kota.

Ketua Panitia yang juga Bendahara Kwarda Jambi, Suharmiati mengatakan, sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan peranan sekretaris dalam melaksanakan organisasi kwartir, meningkatkan pemahaman akan tupoksi  sekretaris dalam mengelola sekretariat kwartir.

“Ini juga merupakan kebijakan umum Kwarda Jambi masa bakti 2017-2022 serta pemberian informasi hasil Munas X 2018 dan Rakernas 2019. Menggali dan merumuskan solusi  atas persoalan pengelolaan  Sekretariat Kwartir Cabang se-Provinsi Jambi, dan testimoni Perda Kota Jambi tentang Pendidikan Kepramukaan,” akunya.

Sementara itu Ketua Kwarda Jambi, H. Sudirman SH MH melalui Waka Binawasa, Drs. H. Mohd

. Damiri menambahkan, Gerakan Pramuka merupakan sebuah gerakan yang ditugaskan oleh Negara, untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia.

Karena itu, dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, organisasi kwartir sangat startegis mengingat fungsinya sebagai pengendali adminitrasi dan operasional pendidikan kepramukaan dalam suatu wilayah.

“Untuk kwarcab mengkoordinasikan kwartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka

, di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan kawartir daerah mengkoordinasikan kwartir cabang dan pimpinan satuan karya pramuka diwilayah Provinsi,” terang Waka Binawasa.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kwartir sebagai pengendali administrasi dan operasional di wilayahnya, maka diperlukan sinergitas antara kawrir daerah dan kwartir cabang dalam jajarannya, sehingga dalam melaksanakan fungsi pembinaan organisasi serta manajemen, dapat tercapai.

Persamaan persepsi terhadap pengelolaan organisasi kwartir juga menjadi tolak ukur keaktifan dan organisasi kwartir.

“Untuk itu ditahun 2019 ini, Kawarda Jambi melaksanakan Rakor bagi Sekretaris se-Kwarda Jambi. Sekretaris Kwartir sebagai penanggung jawab administrasi, hendak pula memahami tugas dan fungsi, di organisasi kwartir. Peran kepala administrator melekat pada sekretaris. Karena itu penguasaan atas fungsi dan kedudukan sekretaris sangat diharapkan,” paparnya.

Penerapan sistem administrasi kwartir yang baku, juga harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas keseharian kesekretariatan. Sehingga kwartir dapat berjalan dengan dinamis, modern, dan fungsi pelayanan dapat tercapai dengan baik. Kegiatan ini pun baru pertama kali diadakan Kwarda Jambi, dan akan berlanjut dilaskanakan ditahun-tahun yang akan datang.

 

Sumber :

http://bit.ly/2oyHcy2

Kakwarda Lantik Pengurus Puslitbang Gerakan Pramuka

Kakwarda Lantik Pengurus Puslitbang Gerakan Pramuka

Kakwarda Lantik Pengurus Puslitbang Gerakan Pramuka
Kakwarda Lantik Pengurus Puslitbang Gerakan Pramuka

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jambi, H. Sudirman, SH, MH melantik sejumlah

pengurus Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kwarda Gerakan Pramuka Jambi masa bakti 2017-2022 di aula Kwarda Jambi pada Sabtu (22/6) lalu.

Kepala Pusat Puslitbang Kwarda Gerakan Pramuka Jambi yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Donie Iskandar, S.Sos, MT mengatakan, Puslitbang sangat  penting dan strategis untuk Gerakan Pramuka saat ini.

“Gerakan Pramuka akan selalu eksis dan diminati oleh kaum muda. Bila memiliki data-data

yang up to date, tentang perkembangan dan kemajuan Gerakan Pramuka. Kami beserta pengurus Puslitbng bertekad  untuk mengaktifkan Puslitbang Kwarda Gerakan Pramuka Jambi,” aku Donie.

Sementara Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jambi, H. Sudirman, SH MH menambahkan, Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal. Hal ini untuk melengkapi pendidikan formal dan informal yang memiliki potensi sebagai perekat serta penyelamat bangsa, dari perepcahan, disintegerasi NKRI.

Gerakan Pramuka pada hakikatnya merupakan wadah pendidikan dan pembinaan yang dilakukan

oleh orang dewasa bagi anak muda. Tujuannya agar anak muda dapat menjadi manusia yang berakhlak, beriman, terampil dan berwawasan.

“Sehingga diharapkan dapat menjadi manusia yang tangguh dan dapat menjadi aset  utama dalam pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang,” ujar Sudirman.

Tugas dan peran anggota dewasa khususnya pengurus Mabi dan Kwartir, dituntut untuk lebih progresif, intensif serta proaktif dalam melaksanakan visi, misi, kode kehormatan, prinsip dasar, metode kepramukaan. Hal ini untuk mendukung upaya pencapaian tujuan. Puslitbang, merupakan badan integral dari Kwartir yang berfungsi sebagai wadah pelaksana penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

“Dengan terbentuknya Puslitbang di Kwarda Jambi, diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan dalam Gerakan Pramuka, khususnya dalam jajaran Provinsi Jambi. Tujuannya untuk mendukung program Kwarda Gerakan Pramuka Jambi di tahun 2022,” paparnya.

Dirinya berharap kepada seluruh pengurus Puslitbang agar dapat menajdi tenaga yang cakap dan mampu, serta memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan roda organisasi dalam upaya mencapai tujuan Gerakan Pramuka di Provinsi Jambi.

“Kepada pengurus yang dilantik, bekerjalah secara professional dan progresif dengan tetap berpegenag teguh pada kode kehormatan Gerakan Pramuka,” tandasnya.

Dalam kegiatan turut hadir Unsur Pimpinan Kwarda Jambi, Ketua LPK, Pengurus Badan Kelengkapan Kwarda Jambi, Dirut PT. PMP, Ketua Dewan Kerja Daerah Jambi beserta anggota, para Andalan Gerakan Pramuka Jambi dan tamu undangan lain.

 

Sumber :

http://bit.ly/2MtBR31

CERPEN LUCU KEJUJURAN

CERPEN LUCU KEJUJURAN

Rasanya hari-hari ku pilu dan bingung tanpa arah, karena sudah beberapa bulan aku menunggu panggilan kerja namun tidak kunjung ada. Kerjaan ku di rumah hanya luntang lantung tidak jelas. Aku bingung harus berbuat apa, ingin usaha tapi tidak punya modal. Hingga suatu hari akhirnya kuputuskan untuk menemui teman-teman ku dan berbagi masalahku saat ini.

Aku melihat sebuah dompet berwarna hitam di samping jalan ujung trotoar saat di perjalanan menuju rumah temanku. Tanpa pikir panjang aku langsung menghampiri dompet itu dan ku buka untuk melihat isinya.

Terdapat sebuah KTP, SIM A, tabungan yang isinya cukup fantastis serta beberapa surat-surat penting dan sebuah kartu kredit. Dalam pikiran licik ku muncul bisikan untuk menggunakan isi dari dompet itu.

Akan tetapi aku tidak melakukan hal demikian, aku harus tetap mengembalikan dompet ini kepada yang punya. Dengan modal alamat yang tertera dalam KTP itu, setelah pulang dari rumah teman akan segera ku kembalikan dompet itu.

Akhirnya aku dapat menemukan rumah yang beralamat di perumahan elit yang dekat dengan hotel Grand Palace. Lalu ku tekan bel dan tidak lama kemudian oleh seorang tukang kebun yang bekerja di rumah tersebut.

“Permisi pak, apakah benar ini alamat rumahnya pak Budi?” tanyaku pada tukang kebun itu.

“Iya benar, anda siapa?” tukang kebun itu balik bertanya.

“Perkenalkan nama saya Adi, saya ingin bertemu dengan pak Budi, ada suatu urusan yang sangat penting”.

“Kalau begitu baiklah, silakan masuk, kebetulan bapak sedang ada di dalam”, pinta tukang kebun tersebut menyuruhku masuk.

Dengan rasa sedikit malu, ku beranikan diri untuk masuk ke dalam rumah megah pemilik dari dompet yang aku temukan ini.

“Kamu siapa, ada perlu apa mencari saya?” tanya pemilik rumah tersebut kepada ku.

“Sebelumnya mohon maaf pak, perkenalkan pak saya Adi, saya menemukan dompet bapak di trotoar dekat hotel”. Jawabku menjelaskan.

“Oh iya Nak silhkan duduk”. Perintah pak Budi.

Kemudian aku duduk di dekat pak Budi dan kuserahkan dompet yang kutemukan tersebut. Dengan penasaran pak Budi memberi ku pertanyaan “Kamu tinggal di mana nak Wagino? Serta bekerja di mana?’

“Saya tinggal di kompleks Griya Cempaka pak. Sudah berbulan-bulan saya melamar akan tetapi masih belum dapat panggilan juga”.

“Kamu sarjana apa nak? Tanya pak Budi asalkan seru.

“Saya lulusan jurusan manajemen pak”. Jawabku.

“Kalau begitu pas sekali, di perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Apabila nak Adi tertarik langsung saja besok pagi jam 9 menuju ke kantor”.

“Ini kartu nama saya” sambung pak Budi dengan menyodorkan sebuah kartu nama kepada ku.

“Apakah dengan membeli sepatu di jajaran seperti ini akan mendapatkan harga yang lebih murah?” tanyaku pada diri sendiri.

“Ini seperti sebuah keajaiban dan sedikit masih belum percaya”.

Baca Juga :

Tips Menambahkan Subtitle di YouTube

Tips Menambahkan Subtitle di YouTube

Apa kamu suka membuat video di YouTube? Atau kamu baru akan mencoba membuat konten di aplikasi tersebut?

Ya, akhir-akhir ini banyak orang yang membuat video pada akun YouTube-nya. Beragam macam konten sepertinya bisa ditemukan di dalam platform berbagi video milik Google tersebut.

Tidak perlu panik jika kamu ingin membuat konten berbahasa Inggris dengan subtitles di dalamnya.

Bagaimana caranya?

Cara pertama yang harus dilakukan jika ingin menambahkan teks dalam video adalah membuka akun YouTube milikmu, lalu klik Video Manager.

Langkah selanjutnya, temukan video yang ingin ditambahkan subtitle dan klik ikon segitiga terbalik di samping kata Edit.

Kemudian klik Subtitles/CC, pilih bahasa yang ingin kamu gunakan dalam video. Setelah itu, jika sudah dipilih, klik Add Subtitles/CC untuk menambahkan bahasanya.

Berikutnya, akan muncul tiga opsi dalam layar untuk penambahan subtitle. Ketiga opsi tersebut di antaranya Unggah File, Transkripsikan dan sinkron otomatis, serta Buat subtitle/CC baru.

Tentukan Posisi Penempatan Subtitle

Untuk menambahkan subtitle dalam video, pilih Buat subtitle/CC baru, dan tentukan posisi penempatan subtitle.

Kemudian ketikkan kata-kata atau kalimat yang ingin ditambahkan, terakhir klik tombol plus (+) yang ada dalam layar.

Ulangi proses ini untuk semua kata yang diucapkan dalam video. Jika dirasa sudah cukup, klik Submit untuk menyelesaikan semuanya.

Sumber : pro.co.id/

Manfaat Bahasa Inggris di Era Globalisasi

Manfaat Bahasa Inggris di Era Globalisasi

Jika anda memandang bahasa Inggris tersebut tidak dipenting, tentunya anda salah besar. Karena, di era canggih seperti ketika ini, penerapan bahasa Inggris dalam kehidupan keseharian sangat urgen untuk menjadikan anda lebih tampak pintar.

Bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional dan sudah tidak sedikit pula negara yang menjadikan bahasa inggris sebagai bahasa yang resmi. Manfaat kamu dapat bahasa inggris ialah sebagai inilah :

1. Bekerja sebagai translator

Pada dasarnya, kegiatan translator di Indonesia itu lumayan dibutuhkan. Dengan menguasai bahasa Inggris, anda pun dapat mendapatkan pendapatan dari urusan tersebut.

2. Dapat beradaptasi dengan lingkungan baru

Seseorang yang pandai berbahasa inggris pasti akan cepat memahami dan mengetahui tentang pemakaian bahasa di lingkungan baru tersebut, sebab memang telah jelas bahwa bahasa Inggris adalahbahasa universal

3. Bisa menjadi mentor atau pengajar

Menjadi Mentor atau Pengajar ialah satu profesi yang tidak sedikit orang pilih saat mereka mempunyai skill bahasa Inggris yang mumpuni.Di samping berguna untuk orang lain, menguasai bahasa Inggris pasti saja dapat menghasilkan uang.

4. Bisa bisa beasiswa di luar negeri

Beasiswa di luar negeri ialah impian untuk banyak orang. Maka, guna belajar bahasa Inggris dapat mengantarkan mereka guna mendapatkan beasiswa tersebut.

5. Sebagai sarana guna memperkenalkan kebiasaan negeri

Untuk orang yang berjiwa nasionalis, guna belajar bahasa Inggris di Era Globalisasi pasti sangat dapat dibanggakan guna mereka. Pasalnya, guna mereka yang dapat berbahasa Inggris, mereka dapat membantu Indonesia untuk mengenalkan budaya-budayanya ke ranah dunia. Memang, Indonesia mempunyai ragam kebiasaan dan juga ragam ragam wisata yang paling mengagumkan.

Dan inilah sejumlah negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional: Singapura, Filipina, Jamaika, Irlandia, India, Kanada, Kenya, Kiribati, Fiji, Gambia.

Sumber : studybahasainggris.com/

Retur Penjualan

Retur Penjualan

Retur Penjualan
Retur Penjualan

Retur penjualan adalah pengembalian barang dari customer  karena hal tertentu, mungkin karena rusak dalam perjalanan atau pengiriman barang yang tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan customer dll.

Banyak akuntan menyelesaikan masalah retur ini dengan membatalkan atau menghapus atau merevisi Dokumen penjualan. Hal ini memang merupakan cara termudah namun ada informasi yang mungkin penting yang dihilangkan dengan cara tersebut. Pada laporan penjualan juga akan terlihat nomor urut yang hilang sehingga menimbulkan keragu2an bagi penerima laporan, sehingga timbul tidak percaya sehingga lemah dalam pengawasan. Manajemen perusahaan perlu mengetahui dan mengevaluasi kenapa barang tersebut dikembalikan oleh customer untuk menghindari atau meminimalkan hal serupa terjadi dimasa yang akan datang, karena bagaimanapun hal tersebut menyebabkan kerugian  bagi perusahaan dalam hal waktu, daya dan juga biaya. Ketiga hal tersebut adalah faktor penting yang terbuang sia-sia yang seharusnya perlu dicatat, diperiksa dan dievaluasi. Sekaligus juga menhindari peluang terjadinya perilaku tidak sehat dalam usaha anda.

Mencatat Retur penjualan

Dalam mencatat penerimaan retur sering terdapat persepsi yang berbeda karena sering dibandingkan dengan penjualan sehingga bila terjadi retur akan mengurangi penjualan maka akan dicatat mengurangi Pengeluaran hal ini sama hasilnya dengan menghapus, merevisi atau membatalkan dokumen penjualan termasuk pembatalan faktur pajak. Dalam persepsi lain kami memandang bahwa retur adalah unsur penerimaan yang akan menambah persediaan sejumlah barang retur yang diterima dan menjadi Bukti bagi bagian akuntansi untuk mendebet retur penjualan dan mengkredit piutang sehingga nilai penjualan dan piutang berkurang serta persediaan akan bertambah. Dengan persepsi ini Pengeluaran tidak sebanding dengan penjualan. Cara mana yang akan digunakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila dicatat mengurangi Pengeluaran maka akan terlihat Pengeluaran selalu sebanding dengan penjualan sedangkan bila dicatat sebagai penerimaan maka akan terlihat angka Pengeluaran lebih besar dari penjualan dan selisihnya adalah angka yang menunjukan pemborosan yang terjadi. Pemborosan tersebut adalah hal yang perlu mendapat perhatian. Bila anda tidak memerlukan ini maka anda dapat lakukan cara yang dilakukan pada persepsi yang pertama tanpa perlu menggunakan form Credit Note sebagai Bukti penerimaan barang retur.

Baca Juga :