Author: 9faxj

Apa yang dimaksud dengan kinerja

Apa yang dimaksud dengan kinerja

Apa yang dimaksud dengan kinerja
Apa yang dimaksud dengan kinerja

Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif. Dalam interaksi sehari-hari, antara atasan dan bawahan, berbagai asumsi dan harapan lain muncul. Ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang sering agak berbeda, perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.(Rivai & Basri, 2004: 14 ).
Apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. (Rivai & Basri, 2004:16.

Baca Juga :

Pendekatan dalam Penilaian Kinerja

Pendekatan dalam Penilaian Kinerja

Pendekatan dalam Penilaian Kinerja
Pendekatan dalam Penilaian Kinerja

Seperti di pembahasan sebelumnya mengenai Penilaian Kinerja Karyawan ada beberapa pendekatan -pendekatan penilaian kinerja ( Noe et al ., 2000 ; Schuler & Jackson,1996 ):

1. Pendekatan perbandingan (Comparative approach).

a. Rangking langsung. (Ranking)
Dalam rangking langsung, atasan mengurutkan para pemegang jabatan, dari yang terbaik sampai yang terburuk, yang biasanya berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Rangking semacam ini hanya cocok dalam organisasi kecil karena semakin banyak pemegang jabatan maka semakin sulit melihat perbedaan-perbedaan kinerja mereka.
b. Rangking alternatif.
Penilai akan memilih pekerja yang terbaik untuk posisi teratas dan pekerja terburuk di posisi terburuk. Kemudian memilih pekerja kedua terbaik di posisi kedua terbaik dan pekerja terburuk kedua di posisi kedua terburuk. Demikian seterusnya hingga posisi yang tengah dapat terakhir diisi.
c. Perbandingan berpasangan. (Paired Comparison)
Pendekatan perbandingan berpasangan melibatkan perbandingan tiap individu dengan individu lainnya, dua orang sekaligus, dengan standar tunggal untuk menentukan siapa yang lebih baik. Urutan rangking individu dapat diperoleh dengan menghitung berapa kali masing-masing individu terpilih sebagai yang lebih baik untuk satu buah pasangan.
d. Metode distribusi paksaan. (Forced distribution)
Istilah distribusi paksaan digunakan untuk menggambarkan format penilaian dimana penilai dipaksa mendistribusikan orang yang dinilai kepada beberapa kategori kinerja. Penilaian tersebut biasanya menggunakan beberapa kategori yaitu dari terendah (mewakili kinerja yang buruk) sampai dengan tingkat tertinggi (Mewakili kinerja yang sangat baik)


2. Pendekatan berdasarkan sifat (attribute approach).

a. Skala rating grafik. (Graphic Rating Scale)
Pada metode ini, penilai menentukan dimensi kinerja yang akan dinilai. Kemudian penilai menentukan kategori penilaian yang akan dilakukan. Kategori penilaian ini menggunakan angka 5 untuk yang terbaik dan angka 1 untuk yang terburuk. Kemudian penilai langsung menilai kinerja dari individu tersebut dan nilai yang dihasilkan akan dijumlahkan. Individu dengan nilai yang tertinggi merupakan individu dengan kinerja yang terbaik dan individu dengan nilai yang terendah merupakan individu dengan kinerja terburuk.
b. Skala standar campuran.(Mixed standart scale)
Pada metode ini penilai membuat beberapa pernyataan untuk menguji apakah karyawan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih dari yang diminta atau bahkan kurang dari yang diminta oleh atasan. Beberapa pernyataan tersebut haruslah berhubungan dengan kemauan, kepandaian dan juga hubungan dengan masyarakat. Apabila individu tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan penyataan tersebut maka akan diberi nilai 0, jika kurang yang ada dalam penyataan maka akan diberi nilai – dan jika lebih dari yang diminta maka akan
diberi nilai +. Selanjutnya semua pernyataan tersebut akan diberitingkatan (level) untuk menentukan nilai. Nilai disetiap kategori pernyataan tersebut yang akan menentukan tingkat kinerja dari individu tersebut.

3. Pendekatan Berdasarkan Hasil (Result approach) (Schuler&Jackson,1996 : 205)

a. Manajemen berdasarkan sasaran (Management by objectives)
Penilai pada metode ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan berkinerja tinggi yang dapat mengembangkan strategi mereka sendiri. Cara kerja dari metode ini adalah bagaimana suatu sasaran dapat tercapai dengan menguraingi ambiguitas dan juga hambatan yang mungkin dapat menghalangi tercapainya sasaran. Penilaian yang dilakukan dapat secara sederhana maupun secara rumit, bergantung pada kebutuhan sasaran yang akan dicapai. Atasan dan bawahan akan sama-sama melakukan evaluasi atas kegagalan yang mungkin terjadi dankemudian memutuskan sasaran-sasaran baru yang dimungkinkan bagi sasaran yang belum tercapai sebelumnya. Rata-rata sistem MBO membutuhkan waktu 2 tahun sesudah penerapannya untuk berjalan dengan efektif.

b. Pendekatan standar kinerja.
Pendekatan ini mirip dengan MBO hanya saja pendekatan ini lebih banyak menggunakan ukuran langsung, dengan penekanan pada pengujian kinerja. Standar yang digunakan adalah indikator-indikator kinerja yang diharapkan dan juga kinerja yang tidak biasanya dilakukan.
c. Pendekatan Indeks langsung.
Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria impersonal obyektif, seperti produktivitas, absensi dan keluar-masuknya karyawan. Ukuran-ukuran itu juga dapat dipecah menjadi ukuran kuantitas yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu.

4. Pendekatan berdasarkan perilaku. (Schuler&Jackson, 1996 : 209)
a. kejadian kritis (Critical incident)
Pendekatan dengan metode ini memerlukan kejelian dari penilai dalam mengamati setiap perilaku orang yang dinilai. Penilai diharuskan untuk mencatat apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut apabila pada suatu waktu terjadi suatu kejadian yang berbeda dengan yang biasa dia alami. Penilai melihat respon dari orang yang dinilai, apakah orang tersebut dapat tetap fokus dan mendukung sasaran yang telah ditetapkan
atau bahkan malah menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
b. Skala rating yang diberi bobot menurut perilaku (Behaviorally Anchored rating scales/ BARS).
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam metode ini adalah mengumpulkan data yang menggambarkan perilaku yang baik, rata-rata, dan buruk untuk masing-masing kategori jabatan. Kejadian-kejadian ini kemudian dikelompokkan menjadi dasar penilaian yang akan dilakukan. Kemudian kejadian-kejadian tersebut diberi nilai sesuai dengan kontribusinya pada kinerjanya.
c. Skala pengamatan perilaku (Behavioral Observation Scales).
Metode ini sangat mirip dengan BARS atau dengan Skala standar campuran. Perbedaan ini adalah bahwa BOS menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara megamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis (critical incidents) serta frerkuensi kejadian-kejadian tersebut. Nilai diperoleh tiap pelaku dengan memberi angkakepada penilaian frekuensi secara keseluruhan.

Sumber : https://pesantrenkilat.id/

 

Skala pengamatan perilaku

Skala pengamatan perilaku

Skala pengamatan perilaku
Skala pengamatan perilaku

Skala Pengukuran Perilaku (Behavioral Observation Scales/BOS) merupakan Pendekatan berdasarkan perilaku dalam metode penilaian kerja karyawan.Berikut sedikit pembahasan mengenai Skala Pengukuran Perilaku (Behavioral Observation Scales/BOS) :

Latar belakang rasionalisasi Behavioral Observation Scale (BOS) adalah sebagai berikut : kinerja karyawan yang baik bisa dilihat dari sering atau tidaknya kejadian-kejadian yang memberi kontribusi positif maupun negatif (frequency of critical incidents) terhadap organisasi/perusahaan yang dilakukan oleh karyawan yang hendak dinilai (Carell etal, 1992;Cascio, 1992; Flippo, 1984).

Definisi Behavioral Observation Scales (BOS)
Behavioral Observation Scales adalah metode untuk menilai kombinasi dari kejadian-kejadian kritis (critical incidents) serta frekuensi dari kejadian tersebut. Para pekerja diobservasi kemudian dinilai secara keseluruhan
(www.stehouwer.com/IOPsyOHch7.pdf).
Latham dan Wexley telah mengembangkan Behavioral Observation Scales (BOS) pada tahun 1977, yang mempercayai bahwa penilaian BOS dan BARS memerlukan pengamat dalam membuat keputusan / pendapat. Wexley dan Latham juga menyatakan bahwa BOS adalah sebuah metode yang menilai kejadian-kejadian kritis (critical incidents) dimana pengamat
harus memberi penilaian dari frekuensi kejadian-kejadian tersebut secara keseluruhan ( www.rpi.edu/verwyc/TMOH17.htm). BOS dapat juga diartikan sebagai salah satu metode penilaian kinerja yang memfokuskan pada frekuensi kejadian-kejadian kritis (critical incidents) yang kemudian dinilai secara keseluruhan (www.eridlc.com/resources/index).

Sumber :https://obatwasirambeien.id/

Mudahkan Peternak, Sediakan Kontak Ahli

Mudahkan Peternak, Sediakan Kontak Ahli

Mudahkan Peternak, Sediakan Kontak Ahli
Mudahkan Peternak, Sediakan Kontak Ahli

Pemerintah terus berusaha mewujudkan swasembada nasional daging sapi.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan upaya khusus. Berupa sapi indukan wajib bunting (SIWAB).
Menurut Peneliti Peternakan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumsel drh Aulia Evi Susanti MSc. Masalah umum yang sering dijumpai adalah kesehatan sapi. Dan gangguan reproduksi ternak sapi. “Penyebabnya, karena rendahnya pengetahuan petani. Maupun petugas akan kesehatan ternak sapi,” katanya kepada Sumatera Ekspres, kemarin (11/2).

Padahal, sebut dia, pengenalan dan penanganan dini terhadap kesehatan. Dan penyakit sapi merupakan salah satu cara paling ampuh untuk menghindari kerugian atas kematian sapi. “Selama ini informasi mengenai kesehatan sapi hanya bersumber pada buku atau diktat. Yang sulit dipahami dan sulit diakses masyarakat,” tambahnya.

Karena itu, sebut drh Aulia, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Veteriner

mengembangkan aplikasi berbasis Android. Yang diberi nama Teknologi Android Kesehatan Sapi (TAKESI). Aplikasi TAKESI ini untuk memudahkan masyarakat. Khususnya peternak sapi, penyuluh, maupun mahasiswa untuk mengakses informasi kesehatan ternak sapi. “Untuk menggunakannya cukup dengan cara mendowload aplikasi ini. Melalui google playstore secara gratis,” tandasnya.

Dikatakannya aplikasi TAKESI terdiri dari empat komponen utama. Pertama, berisi penyakit

dan gangguan reproduksi pada sapi indukan. Kedua, penyakit gangguan pada anak sapi. Ketiga, manajemen kesehatan sapi. Terakhir, kontak ahli pengguna untuk mencari informasi singkat mengenai pertanyaan. Dan permasalahan terkait kesehatan sapi yang dihadapi dengan memilih salah satu komponen diatas.

“Untuk masing-masing penyakit dan gejala reproduksi yang dicari. Informasi yang didapat adalah penjelasan singkat tentang penyakit atau gangguan reproduksi. Gejala klinis, cara penularan, pengobatan, dan pencegahannya,” urainya.

 

Baca Juga :

Staf Khusus Gubernur Isi Tausiah di SMAN 1 Palembang

Staf Khusus Gubernur Isi Tausiah di SMAN 1 Palembang

Staf Khusus Gubernur Isi Tausiah di SMAN 1 Palembang
Staf Khusus Gubernur Isi Tausiah di SMAN 1 Palembang

Ada yang berbeda dari rutinitas di SMA Negeri 1 Palembang. Betapa tidak

, Tausiah rutin diadakan setiap Jumat itu, hari ini (1/2). Kedatangan Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Hubungan Antar Agama KH Amiruddin Nahrawi MPdI. Dan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Widodo MPd. Kegiatan tausiah dilanjutkan dengan sholat duha.

Dalam tausiahnya, Amiruddin menjelaskan. Bahwa hidup berbangsa ini untuk saling menghargai satu sama lain. Sesuai dengan yang disampai Allah SWT lewat Alquran, yakni bagiku agamaku, bagimu agamamu.

“Jangan semua orang dikapir-kapirkan, tidak boleh begitu

,” katanya. Saat dihadapan lebih dari 400 siswa di Gedung Serba Guna Serba Guna SMA Negeri 1 Palembang, Jumat (1/2).
Lanjutnya, ribuan malaikat mendoakan bagi orang yang mendengarkan tausiah. “Kita patut bersyukur telah mempunyai kesempatan berkumpul mendapatkan ilmu disini,” ujarnya.

Selain itu ia mengajak para siswa untuk bertaqwa. Artinya takut kepa Allah SWT. “Initi sari dalam taqwa adalah mengerjakan perintah Allah menjauhi larangannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Widido MPd dalam sambutanya

mengatakan. Memberanikan diri menjadikan SMA Negeri 1 Palembang menggunakan 2 kurikulum. Yakni kurikulum nasional dengan kurikilum cambridge. Tujuannya agar bisa bersaing tidak hanya di nasional, namun juga di internasional.

“Diluar sana banyak yang berdesakan ingin masuk di sekokah ini. Yang didalam sini buktikan bahwa sekolah ini memang pantas menggunakan 2 kurikulum,” katanya.

 

Sumber :

https://obatsipilisampuh.id/

Hadapi UNBK, Proktor dan Teknisi Digembleng

Hadapi UNBK, Proktor dan Teknisi Digembleng

Hadapi UNBK, Proktor dan Teknisi Digembleng
Hadapi UNBK, Proktor dan Teknisi Digembleng

Agar pelaksanaan UNBK pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten OI berlangsung

sukses dan hasilnya memuaskan. Seluruh Proktor dan Teknisi SMP se-Kabupaten OI menjalani penggemblengan selama dua hari, 23-24 Januari 2019. Acara dipusatkan di Aula SMPN I Indralaya. Dan dibuka langsung oleh Plt Kadisdik Pemkab OI DR Arianto MPd, Rabu (23/1).

Kasi Kurikulum SMP Disdikbud Pemkab OI Dra Hj Zumrodah MM mengatakan. Peserta proktor

dan teknisi tingkat SMP yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 160 orang. Atau setiap sekolah dari 80 SMP Negeri dan swasta masing-masing dua utusan , satu tenaga proktor dan satu teknisi.

“Pada tahun ini seluruh SMP Negeri dan swasta atau sebanyak 80 sekolah. Seluruhnya mengikuti UNBK, sedangkan tahun sebelumnya hanya 26 SMP yang mengikuti,”kata Zumrodah.

Atas pertimbangan itulah. Maka seluruh tenaga Proktor dan teknisi dari masing –masing

sekolah diberikan pembekalan dan pelatihan selama dua hari. ”Silakan bertanya kepada narasumber, agar jelas mengerti dan paham. Sehingga akan menambah nilai kompetensi,”tukasnya.

Plt Kadisdikbud Pemkab OI DR Arianto MPd mengatakan. Pentingnya pelatihan ini guna menggali seluas-luas ilmu yang didapat.”Sukses tidaknya UNBK , peran Proktor dan Teknisi sangat menentukan. Makanya ikuti pelatihan ini sebaik mungkin,”kata Arianto.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/

CONTOH KASUS PENDEKATAN SISTEM

CONTOH KASUS PENDEKATAN SISTEM

CONTOH KASUS PENDEKATAN SISTEM
CONTOH KASUS PENDEKATAN SISTEM

Suatu perusahaan yang telah berjalan 20 tahun dan dalam 10 tahun terakhir ini menggunakan sistem komputer dengan menggunakan sistem lama.Dan disini perusahaan ingin memajukan dan  memodernisasi sistem komputerisasinya.Saat ini komputer yang berada di perusahaan tersebut masih menggunakan sistem windows xp sedangkan kepala perusahaan ingin memodernisasi perushaannya dengan windows 7 dengan sistem yang lebih baru.Tetapi disini bagian analisis komputerisasi mempertimbangkan beberapa hal yang terjadi pada perusahaan sehingga perusahaan harus meninjau lebih jauh agar kemajuan komputer ini tidak merugikan perusahaan.Solusinya pihak p-engembang sistem harus berbicara kepada kepala perusahaan yang bertanggung jawab dan staffnya untuk membicarakan hal atau apa-apa saja yang harus diganti atau tidak karena hal ini dapat lebih efisien dan tidak membuang biasa pada saat pengubahan sistem dan kegunaan dan tujuan untuk memodernisasikan sistem komputer diperusahaan itu jelas.

Baca Juga :

SDM PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SIM

SDM PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SIM

SDM PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SIM
SDM PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SIM

Masalah yang terjadi pada lembaga pendidikan adalah sistem yang tidak tertata dengan rapi.Banyak kita lihat banyak masalah yang terjadi disebabkan oleh lembaga pendidikan tidak memiliki urutan yang jelas dalam teknis pengajaran atau pendistribusian pendidikan itu sendiri.Pada zaman modern seperti saat ini sudah banyak hal-hal modern yang dapat membantu kita dalam hal apa saja termasuk dunia pendidikan.Pada dunia komputer terdapat SIM yang mengatur teknis pengerjaan yang berurutan yang dapat memudahkan suatu masalah untuk diselesaikan.
Pada umumnya masalah standard yang dihadapi dunia pendidikan adalah kurangnya penataan dalam dunia pendidikan itu sendiri oleh karena itu dibutuhkan penyusunan tingkat agar mudah melakukan tugas tidak dilakukan oleh satu orang saja.Masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah bagaimana cara meluaskan pendidikan yang terdapat dipusat kedaerah-daerah yang belum mengerti tentang penggunaan komputer sebagai  alat pengatur dunia pendidikan ini sendiri.
Pemecahan masalah diatas adalah pilih rancangan untuk tingkatan yang akan diisi lalu pilih oran-orang yang tepat untuk mengisi tingkatan tersebut jangan lupa siapkan satu aturan yang bersifat tegas sebagai pengontrol tingkatan-tingkatan yang ada ini.Setelah semua tingkatan telah terbuat lakukan langkah pendistribusian dengan komputasi yang efisien dan tidak membingungkan agar orang yang menerima informasi dari hasil sistem komputasi ini dapat menerima dengan mudah dan tak ada kesulitan penerimaan informasi yang sekarang terjadi di daerah-daerah.

Sumber : https://obatpenyakitherpes.id/

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI PEMBANGUNAN

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI PEMBANGUNAN

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI PEMBANGUNAN
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI PEMBANGUNAN

Sejak timbulnya gerakan reformasi dan demokratisaasi di indonesia pada akhir dasawarsa 1990-an yang ternyata telah berhasil mengakhiri secara formal tatanan dan instrumentasi demokrasi semu di era orde baru, dan secara perlahan menapaki era baru orde reformasi, mulai berkembang pemikiran perlunya merekonseptualisasi dan meresponsisi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi dalam arti mendasar. Dan sesuai dengan undang undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional didalam kurikulum pendidikan tinggi telah ditetapkan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan(kewiraan) sebagai salah satu komponen dari kelompok mata kuliah umum. Sampai saat ini secara umum mata kuliah ini mencakup materi pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan untuk mengembangkan mahasiswa agar mampu berperan aktif sebagai warga negara dalam kontek bela negara. Hal ini dapat dipahami karena memang pada awalnya, yakni sebelum ada undang-undang no. 2 tahun 1989itu, mata kuliah ini lebih dikenal sebagai mata kuliah kewiraan. Dan kini telah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan  dari jalur pendidikan formal akan menjadi warga negara yang memiliki berbagai kemampuan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan menjadi agent perubahan bagi masyarakatnya serta mampu melakukan proses pembelajaran diri, proses pengewanjatahan nilai-nilai dan pengalihan prinsip-prinsip dalam kehidupan nyata.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan pasal ayat 1 uu no.20/2003) dalam kontek pendidikan nasional pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk menwujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung  keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya kewarganegaraan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik tentunya tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Pendidikam kewarganegaraan, khususnya sepanjang pemerintahan orde baru, telah direkayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan pancasila, dan tindakan paradoks penguasa orde baru. Sikap paradoks orde baru terlihat dari tidak jalannya antara program pendidikan kewiraan dan pancasila dengan perilaku elit orde baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). Besarnya jumlah masyarakat indonesia yang awam tentang demokrasi , maka membutuhkan sebuah model pendidikan kewarganegaraan yang memperdayakan dan membebaskan rakyat dari keawaman demokrasi tersebut.

Penggunaan pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif  civic education tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu: demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif  civic education tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu: demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif  civic education tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu: demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan paradigma demokratis yakni orientasi yang menekankan pada upaya penberdayaan mahasiswa sebagai warga negara indonesia secara demokratis. Paradigma demokratis dalam pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek aktif, pendidik sebagai mitra peserta didik dalam proses pembelajaran.sedangkan tujuan dari paradigma demokrasi ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahuai sesuatu melainkan dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial serta belajar untuk melakukan sesuatu  yang didasari oleh pengetahuan yang memilikinya.

Sebagai output dari pendidikan yang demokratis, kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi di Barat bisa menjadi referensi adanya keterkaitan antara sikap-sikap demokratis warga negara dan program pendidikan demokrasi, populer dengan sebutan civic education (pendidikan kewarganegaraan), yang ditempuh melalui jalur pendidikan formal.

        Bagi negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan yang mampu memperkuat barisan masyarakat sipil yang beradab dan demokratis amat penting diakukan.

       Pendidikan kewarganegaraan bukanlah barang baru dalam sejarah pendidikan nasional. Di era Soekarno, misalnya, pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan civic.

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

Mengaca pada realitas demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi yang disubordinasikan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan konsep itu sudah saatnya dilakukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab.

Orientasi lama pengajaran PPKn yang lebih menekankan kepatuhan peserta didik kepada negara sudah saatnya diubah ke arah pengajaran yang berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi warga negara yang kritis, aktif, toleran, dan mandiri.

Jika orientasi pendidikan PPKn masa lalu telah terbukti gagal melahirkan manusia Indonesia yang mandiri dan kreatif, karena terlalu kuatnya muatan “pengarahan” negara atas warga negara, pendidikan kewarganegaraan mendatang seharusnya diarahkan untuk membangun daya kreativitas dan inovasi peserta didik melalui pola-pola pendidikan yang demokratis dan partisipatif.

Perilaku budaya demokrasi harus terus dikembangkan dalam kehidupan demokrasi, baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur. Perilaku budaya demokrasi yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menghasilkan demokrasi yang berbudaya dan peradaban. Kondisi demikian merupakan iklim yang cukup mendukung terwujudnya masyarakat madani.

Untuk membentuk suatu negara yang demokratis, maka negara tersebut harus melaksanakan prinsip demokrasi yang didukung oleh warga negara. Prinsip demokrasi adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut antara lain : adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, tanggung jawab ,dan kerja sama.

Sistem politik demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Politik Demokrasi Pancasila. Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanaan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan bersama sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keinginan rakyat dapat tersalurkan baik dalam lembaga suprastruktur politik (lembaga negara), maupun dalam infrastruktur politik (partai politik, organisasi massa, dan media politik lainnya).

           Membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan di lingkungan keluarga ,maupun lingkungan sekolah, di organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol), serta di DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang.

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung  keberlangsungan bangsa dan negara.

Penggunaan pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi .pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

APA KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

APA KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

APA KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
APA KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Anggota koperasimemiliki peran ganda, sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko. Sebagai pengguna, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut. Tetapi bila hak tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.

Anggota koperasi berkewajiban :

  1. mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
  2. menanda tangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota bemar benar sebagi pasar tetap dan potensial bagi koperasi.
  3. menjadi pelangan tetap
  4. memodali koperasi
  5. mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan
  6. menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar
  7. menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor.

Anggota koperasi berhak :

  1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
  2. memilih pengurus dan pengawas
  3. dipilih sebagai pengurus atau pengawas
  4. meminta diadakan rapat anggota
  5. mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak
  6. memnfaatka pelayanan koerasi dan mendapat pelayanan yang samadengan anggota lain,
  7. mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
  8. menyetujui atau mengubah AD / ART sera ketetapan lainya.

Struktur Organisasi Koperasi

  • Rapat Anggota
  • Pengawas
  • Pengurus
  • Manajer
  • Komite

Baca Juga :