Pendidikan

Gedung Sdn Tajur 1 DiBangun, Para Siswa DiUngsingkan

Gedung Sdn Tajur 1 DiBangun, Para Siswa DiUngsingkan

Gedung Sdn Tajur 1 DiBangun, Para Siswa DiUngsingkan
Gedung Sdn Tajur 1 DiBangun, Para Siswa DiUngsingkan

 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) peserta didik di SDN Tajur 1, Jalan Raya Tajur,

Kelurahan Tajur, terpaksa diungsikan ke SDN Bangka 3 dan SDN Otista, Jalan Oto­iskandardinata, Kelurahan Baranangsi­ang. Sebab, beberapa ruang kelas akan dibangun. Ini dilakukan agar KBM peserta didik tidak terganggu.

”Benar, KBM mulai kami dialihkan ke SDN Bangka 3 dan SDN Otista. Mengingat sebentar lagi sekolah kami akan direvitalisasi. Sehingga KBM tidak terganggu, walaupun jarak menuju sekolah cukup lumayan,” ujar Kepala SDN Tajur 1, Dede M Ilyas.

Menurut Dede, beralihnya KBM di dua sekolah tersebut karena ruang kelas sekolah

terdekat tidak mencu­kupi. Sehingga atas kesepakatan ko­mite sekolah dan orang tua siswa, KBM dilaksanakan di sekolah tersebut. ”Sebelum dialihkan, terlebih dulu kita rapat dengan orang tua siswa. Ternyata orang tua siswa setuju,” ka­tanya.

Sementara itu, orang tua kelas III, Ina, menyambut baik dibangunnya sekolah tersebut.

”Ya, kami menerima saja apa yang sudah menjadi kepu­tusan rapat orang tua murid, walaupun akan menambah biaya transportasi. Sebab, pembangunan gedung sekolah itu demi kenyamanan anak-anak kami,” ujar warga Tajur itu.

Baca Juga :

Sabet Penghargaan, Biasakan Jaga Lingkungan Bersih

Sabet Penghargaan, Biasakan Jaga Lingkungan Bersih

Sabet Penghargaan, Biasakan Jaga Lingkungan Bersih
Sabet Penghargaan, Biasakan Jaga Lingkungan Bersih

Demi terciptanya sekolah bersih dan sehat, seorang ibu dengan ikhlas menata

dan membersihkan lingkungan SDN Kedungbadak 2 di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra No.3, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor.

BAHKAN, sekolah penyandang ser­tifikat piagam penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kota Bogor yang diberikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada 10 Febuari 2017 lalu, terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kedisiplinan dan ke­bersihan terhadap lingkungan sekolah.

”Sejauh ini kami terus mengopti­malkan kedisiplinan dan kebersihan lingkungan sekolah

dengan cara mem­biasakan menjaga lingkungan agar tetap bersih kepada siswa dengan membuang sampah pada tempatnya,” ujar Kepala SDN Kedungbadak 2, Siti Nurmi, saat ditemui di sekolah, Jumat, (31/8/2018).

Siti menjelaskan, untuk menerapkan disiplin terhadap perserta didik, pi­haknya berkerjasama

dengan komite sekolah dan orangtua siswa. Bahkan, ada orang tua murid, rela membersi­hkan lingkungan sekolah, tanpa di­beri honor. ”Kami memanfaatkan barang bekas (botol mineral) untuk dibuat pot bunga dan memilah sam­pah kering dan basah untuk dibuat ekobrik yang digunakan untuk mem­buat pagar yang mana bunga dan barang bekas ini dikumpulkan oleh siswa dan orang tua pun turut ber­partisipasi di dalamnya,” paparnya.

Katanya, upaya yang kita lakukan bukan untuk memberatkan siswa. Tetapi, kami membiasakan saat ini, agar kedepan mereka sudah terbi­asa menjaga kebersihan lingkungan dan lihat sampah ambil (LISA) bukan hanya slogan tetapi harus diterapkan.”Kami mendidik siswa agar memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah dari hati nurani sendiri betapa pentingnya kebersi­han bagi kesehatan karena kebersi­han pangkal kesehatan,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

SMPN 1 Kota Bogor Wajibkan Mapel Pramuka

SMPN 1 Kota Bogor Wajibkan Mapel Pramuka

SMPN 1 Kota Bogor Wajibkan Mapel Pramuka
SMPN 1 Kota Bogor Wajibkan Mapel Pramuka

Setiap Selasa, siswa SMPN 1 Kota Bogor ’wajib’ mengikuti kegiatan mata pelajaran

(mapel) aktualisasi pramuka di la­pangan. Tujuannya, untuk menerap­kan karakter kepramukaan yang di­integrasikan dengan mapel tertentu.

”Mapel Pramuka itu ditujukan ke­pada semua kelas dan terjadwal.

Jadi, kalau untuk kelas VII yang berkaitan dengan Mapel PKn, kelas VIII, mapel agama dan bagi kelas IX mapelnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),” kata Kepala SMP Negeri 1 Kota Bogor, Sri Sugiarti, saat ditemui di sekolahnya, Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Paledang, kemarin.

Menurut Sri, pendidikan kepramu­kaan yang dilaksanakan di sekolah ini

berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2015. Tapi, implementasi pendidikan kepramukaan berbeda dengan pramuka. ”Kalau pendidikan kepramukaan adalah proses pemben­tukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghaya­tan dan pengamalan nilai-nilai ke­pramukaan. Jadi, kegiatan kepramu­kaan adalah salah satu kegiatan se­bagai aplikasi dari konsep mata pe­lajaran,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Mendikbud: Setiap Sekolah Wajib Taati Zonasi PPDB 2019

Mendikbud: Setiap Sekolah Wajib Taati Zonasi PPDB 2019

Mendikbud Setiap Sekolah Wajib Taati Zonasi PPDB 2019
Mendikbud Setiap Sekolah Wajib Taati Zonasi PPDB 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, menjelaskan,

sistem zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa menjadi acuan sekaligus memetakan persoalan pendidikan di daerah. “Dengan sistem zonasi, akhirnya kita akan tahu persoalan pendidikan. Misalnya terkait sebaran dan kualitas guru, sarana dan prasarana (gedung sekolah, red) maupun kurikulumnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Muhadjir meminta zonasi PPDB 2019 ditaati semua sekolah negeri. Sebab, zonasi PPDB bisa mengetahui persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah. Ia mencontohkan di satu kecamatan, ternyata SMP-nya kurang. Sehingga banyak siswa di wilayah tersebut yang terpaksa sekolah di tempat lain.

”Kalau ke daerah biasanya saya sambil melihat kondisi di lapangan

. Misal ada sekolah yang ternyata gurunya semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi ada sekolah lain di kecamatan yang PNS-nya hanya kepala sekolah. Sedangkan guru-gurunya masih honorer. Padahal, harusnya berimbang,” tuturnya.

Sejak Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB dikeluarkan pada Januari 2019, ada waktu lima bulan untuk asistensi PPDB di provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Bahkan di Kemendikbud sekarang ada semacam unit yang memantau/asistensi mengenai zonasi PPDB di daerah. Dengan harapan ditaati karena manfaatnya banyak. ”Jika tidak ditaati, semua instrumen dari Kemenkeu bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai reward (penghargaan) dan punishment (hukuman),” tuturnya.

Jika dilanggar, sambung Muhadjir, pasti ada sanksi yang diberikan pada daerah bersangkutan.

Mulai dari teguran, peringatan keras hingga penanganan khusus yang berkaitan dengan anggaran. ”Kami juga punya data soal kepala daerah yang peduli maupun yang tidak peduli terhadap pendidikan. Jadi, bisa diketahui mana daerah yang perlu diintervensi Kemendikbud,” pungkasnya

 

Baca Juga :

SKTM Masih Berlaku di Kota Bogor

SKTM Masih Berlaku di Kota Bogor

SKTM Masih Berlaku di Kota Bogor
SKTM Masih Berlaku di Kota Bogor

Persentase pengangguran lulusan SMA/SMK meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran SMA pada 2018 sebesar 74 persen dan SMK 33 persen.

Berkaca pada data tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) sigap merespons. Menurutnya, peningkatan persentase pengangguran lulusan SMK dan SMA harus disikapi serius melalui sejumlah cara. Pertama, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi sistem pendidikan. Misalnya, dengan memperbanyak sekolah kejuruan.

”Diharapkan para lulusan siap bekerja dan mengembangkan pendidikan vokasi

berorientasi industri yang berbasis pada potensi lokal,” kata Ketua DPR Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta agar meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas tersebut juga harus dibuka bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. ”Dengan demikian, akan membuka peluang usaha yang sesuai keahlian masing-masing,” katanya.

Ketiga, Bamsoet mengimbau Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar merespons peningkatan pengangguran SMA dan SMK. Lembaga yang saat ini dipimpin oleh Imam Nahrawi itu membuat programprogram pelatihan kerja yang bisa meningkatkan kemampuan remaja di Indonesia.

”Kemenpora diminta melakukan sosialisasi terkait pentingnya kompetensi diri ke sekolah-sekolah

agar generasi muda di Indonesia memiliki tingkat intelegensi tinggi dan kemampuan yang tidak mudah tergantikan oleh teknologi,” ujarnya.

Berikutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diimbau memotivasi penganggur muda supaya menjadi wirausahawan agar mereka tidak bergantung terhadap lowongan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SM2DBGP

Selamat! Lulusan SMAN 1 Bojonggede Tembus PTN

Selamat! Lulusan SMAN 1 Bojonggede Tembus PTN

Selamat! Lulusan SMAN 1 Bojonggede Tembus PTN
Selamat! Lulusan SMAN 1 Bojonggede Tembus PTN

SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, patut berbangga. Sebab, lulusannya

tembus ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kepala SMAN 1 Bojonggede, Wawan, mengatakan, mulanya tak ada satu pun siswa yang tembus. Namun sejak dipimpin Wawan, lulusan sekolah ini berhasil masuk PTN. “Alhamdulillah pada

tahun pertama saya menduduki jabatan kepala SMAN 1 Bojonggede, tercatat tujuh

pelajar masuk PTN,” katanya. Tak sampai di situ, sambung Wawan, jumlah lulusannya yang melanjutkan ke PTN pun terus bertambah. “Khusus tahun ini bisa tembus lebih dari 26 orang. Artinya, untuk lulusan 2019 SMA Negeri 1 Bojonggede bisa tembus PTN hampir 200 persen,” katanya.

Awalnya, Wawan mengaku prihatin lantaran tidak satu pun siswa yang bisa masuk PTN.

Namun berkat tekad sekolah mencetak generasi handal, pihak sekolah terus berusaha menggenjot kemampuan belajar siswa.

“Berkat kerja keras dan kegigihan para guru, akhirnya SMA Negeri 1 Bojonggede kini mampu berbicara secara global dan sejajar dengan SMA negeri lainnya, baik kabupaten maupun Kota Bogor, dengan menunjukkan prestasi luar biasa,”tandansya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/STBR97L

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

PENYELENGGARAAN Bagian Pertama
PENYELENGGARAAN Bagian Pertama

Pasal 7

1)    Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

  1. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
  2. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  3. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

2)   Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
  2. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
  3. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
  4. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 8

1)    Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  3. badan usaha swasta; atau
  4. koperasi.

2)   Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:

  1. perseorangan;
  2. instansi pemerintah;
  3. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

3)   Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

1)    Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

2)   Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

3)   Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk:

  1. keperluan sendiri;
  2. keperluan pertahanan keamanan negara;
  3. keperluan penyiaran.

4)   Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan:

  1. perseorangan;
  2. instansi pemerintah;
  3. dinas khusus;
  4. badan hukum.

5)   Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

1)    Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

2)   Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

1)    Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:

  1. tata cara yang sederhana;
  2. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
  3. penyelesaian dalam waktu yang singkat.

3)   Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

1)    Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.

2)   Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.

3)   Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

1)    Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

2)   Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

3)   Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

1)    Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

2)   Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

          penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.

3)   Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

  1. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
  2. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
  3. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

1)    Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.

2)   Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

3)   Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

  1. keamanan negara;
  2. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
  3. bencana alam;
  4. marabahaya; dan atau
  5. wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan

telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

  1. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
  2. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
  3. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 23

1)    Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.

2)   Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

1)    Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

2)   Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

3)   Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

1)     Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.

2)   Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.

3)   Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.

4)   Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

5)   Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : https://earlraytomblin.com/

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI
UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam

bertelekomunikasi;

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan

mendukung berfungsinya telekomunikasi;

  1. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan

gelombang radio;

  1. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan

kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

  1. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan

bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

  1. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
  2. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
  3. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
  4. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
  5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  8. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
  9. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
  10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang       telekomunikasi.

Sumber : https://cloudsoftwareprogram.org/

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII
SMAN 7 Jambi Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII

Pelepasan siswa siswi SMAN 7 Kota Jambi pada Kamis (25/04) kemarin di halaman depan SMAN 7 Jambi

berlangsung khikmad dan sukses.

Acara pelepasan siswa ini begitu meriah dengan diisi oleh berbagai kegiatan penampilan kreasi seni siswa. Berbagai penampilan tersebut mampu mengundang decak kagum undangan yang hadir.

Kepala SMAN 7 Kota Jambi, Samuri, SPd menuturkan, pelepasan siswa SMAN 7 Kota Jambi pada tahun 2019 ini mengusung tema Show Up Your Dream : You came and go but memories stay forever : Kalian datang dan pergi tapi kenangan tetap bersama.

“Yang dilepas berjumlah 141 siswa, IPA dan IPS,” terangnya.

Dia berharap siswa siswi yang akan dilepas bisa terus belajar dan mengejar cita-citanya

. Tetapi yang terpenting tidak ada yang memganggur. Meski pun harus bekerja, semoga sukses nantinya.

Perwakilan orangtua siswa Sulman, S.Pd mengungkapkan rasa bangganya sekaligus penghargan dan terima kasih kepada keluarga besar SMAN 7 Kota Jambi. DImana mereka telah berhasil memgantarkan anak-anak kelas XII pada gerbang kelulusan. Dirinyaa menyampaikan maaf jika ada sikap siswa siswi yang tidak berkenan.

“Ini tanda bahwa kami telah menerima anak kami dengan situasi yang berbeda. Bertambah ilmunya. Kita doa kan semoga berhasil semua. Perpisahan ini merupakan awal untuk perjuangan yang lainnya,” tandasnya.

Ia juga menghimbau agar alumni senantiasa menjaga almamater SMAN 7 Kota Jambi. Dengan terus belajar

dan mengukir prestasi. Agar mampu menghadapi tantangan yang semakin pesat.

Ubaydillah, S.Pd, M.Pd, Ketua panitia pelaksana mengucaokan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bersama-sama mensukseskan kegiatan ini.

Persiapan sudah dilakukan dari jauh hari. Pada moment ini siswa siswi menampilkan berbagai kreasi seni, baik tari, vocal, dan lain sebagainya.

 

Baca Juga :