Pendidikan

Pengelola Siap Tata Kebon Binatang Bandung

Pengelola Siap Tata Kebon Binatang Bandung

Pengelola Siap Tata Kebon Binatang Bandung
Pengelola Siap Tata Kebon Binatang Bandung

BANDUNG-Pembina Yayasan Taman Margasatwa Bandung, Tony Sumampau menyatakan

, pihaknya akan melakukan berbagai perbaikan tidak hanya infrastruktur pendukung di dalam Kebon Binatang tetapi juga penataan manajemen pengelolaan Kebon Binatang.

“Kami masuk dalam manajemen, khususnya dalam pengelolaan satwa termasuk kebocoran-kebocoran,” ucap Tony, disela-sela diskusi bertema “Pembahasan Hasil Studi Populasi dan Habitat Macan Tutul Jawa dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Suaka Margasatwa Gunung Sawal, Ciamis”, di Aula Gedung Kesenian Kebon Binatang Bandung, Selasa (25/04).

Menurut Tony, dalam waktu 3 bulan kedepan ini ada beberapa sarana yang saat ini krusial

untuk segera dibangun, diantaranya kandang Harimau Sumatera, kandang beruang baik yang ada di dalam maupun di luar.

“Saya harap, saat libur Lebaran nanti, Kebon Binatang Bandung ini sudah lebih baik dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat yang akan mengisi liburannya di Kebon Binatang,” katanya.

Tony mengaku, perbaikan manajemen Kebon Binatang dilakukan setelah sebelumnya

ada permintaan dari pengelola Yayasan Taman Margasatwa Bandung serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami diminta untuk mendukung manajemennya Kebon Binatang, mereka sangat mengharapkan kami masuk didalam pengelolaan,” ujarnya.

 

Baca Juga :

 

 

Telkom Ajak Pelanggannya Nikmati Film

Telkom Ajak Pelanggannya Nikmati Film

Telkom Ajak Pelanggannya Nikmati Film
Telkom Ajak Pelanggannya Nikmati Film

BANDUNG-Sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan Indihome, Telkom memborong 250 tiket

Cinema XXI untuk pelanggan Indihome yang dipakai dalam Acara Nobar film “Guardians of The Galaxy Vol.2” di Cinema XXI Cihampelas Walk.

Antusias dari pelanggan Indihome dapat dilihat dari kemeriahan acara Nobar (Nonton Bareng) bersama IndiHome. Penyelenggaraan Nobar ini selain sebagai apreasiasi Telkom kepada pelanggannya, juga untuk memperkenalkan bahwa layanan Indihome memiliki berbagai macam konten digital yang sangat menarik bagi pelanggan IndiHome.

Selain melalui undangan untuk pelanggan, nobar ini juga dihadiri oleh para pemenang kuis

IndiHome melalui twitter @telkompromo dan komunitas blogger di Bandung.

 

“Selain Nobar bersama pelanggan. IndiHome juga mempersembahkan program ‘IndiHome Movie Card’ (IMC)

sebagai bonus bagi pelanggan IndiHome yang melakukan regitrasi berlangganan IndiHome dengan kecepatan 50 dan 100 Mbps melalui aplikasi My IndiHome atau bagi pelanggan yang melakukan upgrade kecepatan internetnya ke 50 dan 100 Mbps, serta bagi pelanggan yang melakukan registrasi melalui Tele Account marketing (TAM) Telkom,” Jelas Mohamad Khamdan selaku Deputi EVP Marketing TELKOM Regional 3 Jabar.

IndiHome Movie Card (IMC) merupakan kartu yang dapat digunakan untuk menonton film di seluruh Cinema XXI,

21, dan The Premiere serta Cafe XXI di 19 kota di Indonesia. Untuk di area Bandung, IMC dapat digunakan di Cinema XXI di Cihampelas Walk, Festival City Link, Trans Studio Mall, dan Bandung Trade Center. Kartu perdana IMC ini berisi senilai Rp 150 ribu dan selanjutnya bisa dilakukan Top Up, dan yang lebih istimewa, pemegang kartu ini akan berada di jalur antrian khusus (tidak mengantri dengan penonton lain).

Pelanggan IndiHome sebenarnya juga dapat menikmati berbagai film yang tersedia di UseeTV melalui channel-channel movie dan fitur Video On Demand. Bahkan pelanggan IndiHome dapat menonton berbagai film box office, blockbuster Holywood, dan serial drama Korea di rumah atau melalui smartphone kapan pun dimana pun melalui OTT Video Streaming Iflix dan HOOQ.

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702851/pengembangan-ide-kreatif-dan-inovatif/

Pemilihan Anggota DPD Melalui Pansel Tidak Masuk Akal

Pemilihan Anggota DPD Melalui Pansel Tidak Masuk Akal

Pekerja BUMN Harus Ikut Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Pekerja BUMN Harus Ikut Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

BANDUNF-Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ayi Hambali mengatakan pemilihan anggota DPD melalui pansel sangat tidak masuk akal karena bertentangan dengan logika hukum tata negara.

“Ini jangan-jangan ada semacam target terselubung untuk mengerdilkan DPD.

Kalau mau menghapuskan bikin amandemen karena DPD ada di konstitusi,”katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (1/5/2017)

Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa pemilihan anggota DPD harus melalui pansel (DPRD, provinsi, dan gubernur).

“Ini tidak layak dan aneh karena masa iya DPD yang sejajar dengan DPR dan presiden tapi dipilih pansel yang notabene di bawahnya,”ujarnya.

Ayi memaparkan, isu besar di DPD adalah orang mempertanyakan bagaimana caranya orang partai ada di DPD. Hal Itu tidak melanggar.

“Memang UU yang pertama di tahun 2002 tidak membolehkannya tapi kemudian di 2014 diubah oleh DPR bahwa anggota DPD boleh dari partai,”imbuhnya.

Ayi menilai jika orang-orang partai akan menguatkan kinerja DPD.

Kini banyak politisi Hanura yang menghuni di DPD, selain itu juga beberapa anggota lain seperti Golkar dan PKS.

“Menurut UU, DPD adalah rezim pemilu. Maka yang layak menentukan ya pemilu. Kalau sekarang banyak isu anggota DPD tidak berkualitas, bukan itu. Tetapi kewenangannya tidak ada,”tuturnya.

Selain itu, pertimbangan mengenai anggaran banyak disusun DPD

seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum, tapi karena kewenangan sedikit dianggapnya DPD kurang seksi dan tidak bekerja. Dengan alasan itulah mereka mengecilkan DPD.

“Menurut saya 90% anggota DPD berkualitas dan menguasai masalah. Tetapi ga ada kewenangan. Kalau ada kewenagang lebih maka akan lebih terlihat. Kami tidak meminta semua UU dibahas Tripartit bersama pemerintah dan DPR. Tapi sebatas yang menjadi domain kami seperti otonomi daerah,”paparnya.

Ayi menegaskan penguatan DPD bukan untuk anggotanya saja tapi untuk mendudukkan dan meluruskan masalah ketatanegaraan. Sedangkan permasalahannya terdapat sistem dua kamar hanya satu saja yang penuh.

“Selama ini apa yang kami sampaikan dari desa ke DPR, hanya menguap begitu saja.Kami tidak meminta lebih, tapi tolong apa yang diaspirasikan masyarakat supaya disampaikan,”pungkasnya. (MAT)

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702863/manfaat-gotong-royong/

 

April, Bulan Peduli ABK Siap Digelar

April, Bulan Peduli ABK Siap Digelar

 

 

Bulan Peduli ABK

Bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan inklusif dan kesempatan berkembangnya bagi individu penyandang autisme sesuai dengan potensinya, komunitas peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) akan mengadakan Bulan Peduli ABK dan peresmian Light It Up Blue.

Rencananya, kegiatan tersebut akan dimulai pada 2 April mendatang selama sebulan penuh. Beragam agenda telah disiapkan pihak panitia mulai dari konsultasi gratis dan pembagian flyer edukasi, talkshow, Walk of Autisme hingga pentas seni ABK.

Wali Kota Bogor Bima Arya

Hal itu terungkap saat sejumlah perwakilan komunitas ABK melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua TP PKK Kota Bogor Yane Ardian di Ruang Paseban Punta, Balaikota, Kamis (09/03/17). Selain itu juga dalam rangka persiapan memperingati Hari Anak Autis pada 2 April 2017.

“Melalui kegiatan ini juga mempertegas Kota Bogor sebagai Kota Inklusi selaras dengan isi deklarasi Bogor Ramah ABK. Acara ini juga nantinya mengajak seluruh masyarakat Bogor untuk berpartipasi dalam memperingati Hari Peduli Autisme Sedunia,” tutur ketua panitia, Maya Ramayanthi.

Bulan Peduli ABK

Bulan Peduli ABK dan peresmian Light It Up Blue, lanjutnya, sekaligus mengikutsertakan Bogor dalam pelaksanaan kampanye global bersama dengan ratusan kota lain di berbagai belahan dunia.

“Aksi ini pula untuk menghormati perjuangan jutaan individu penyandang autisme dan keluarga mereka dalam mengusahakan kehidupan yang layak dan bermartabat di masa depan,” ujarnya.

 

Artikel terkait :

Lokasi Kawasan Perumahan

Lokasi Kawasan Perumahan

Lokasi Kawasan Perumahan

Luhst (1997) menyebutkan bahwa kualitas kehidupan yang berupa kenyamanan

keamanan dari suatu rumah tinggal sangat ditentukan oleh lokasinya, dalam arti daya tarik dari suatu lokasi ditentukan oleh dua hal yaitu lingkungan dan aksesibilitas.

Lingkungan oleh Luhst didefenisikan sebagai suatu wilayah yang secara geografis dibatasi dengan batas nyata, dan  biasanya dihuni oleh kelompok penduduk. Lingkungan mengandung unsur-unsur fisik dan sosial yang menimbulkan kegiatan dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur tersebut berupa gedung-gedung sekolah, bangunan pertokoan, pasar, daerah terbuka untuk rekreasi, jalan mobil dan sebagainya.

Aksesibilitas merupakan daya tarik suatu lokasi dikarenakan akan memperoleh kemudahan dalam pencapaiannya dari berbagai pusat kegiatan seperti pusat perdagangan, pusat pendidikan, daerah industri, jasa pelayanan perbankan, tempat rekreasi, pelayanan pemerintahan, jasa profesional dan bahkan merupakan perpaduan antara semua kegiatan tersebut. Penilaian dari aksesibilitas bisa berupa jarak dari Central Business Distrik atau CBD, kemudahan mendapat pelayanan dari transportasi umum yang menuju lokasi bersangkutan atau bisa juga dilihat dari lebar jalan yaitu semakin sempit lebar jalan suatu lahan, maka berarti aksesibilitas dari tempat yang bersangkutan kurang baik.

Pertimbangan lain yang sangat menentukan pemilihan lokasi perumahan adalah nilai tanah, seperti diungkapkan oleh Richard M Hurds dalam Haikal Ali (1996) dengan teori Bid-rent yang menyatakan bahwa nilai lahan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk membayar karena faktor ekonomi dan keinginan tinggal di lokasi dan kedekatan.

 

Teori ini muncul karena semakin mahalnya harga lahan di perkotaan

untuk mendapatkan harga lahan yang murah maka penduduk bergerak kearah pinggiran kota.  Dengan kata lain seamakin jauh lokasinya dari pusat kota, semakin menurun permintaan akan tanah. Dan apabila tanah banyak, maka sewa yang ditawarkan orang untuk membayar tanah per meter bujur sangkarnya menurun mengikuti jaraknya dari pusat kota. Dengan demikian tanah dipinggiran luar kota, persaingannya berkurang dan harga yang ditawarkan untuk tanah perumahan lebih tinggi harganya dibandingkan tanah tersebut ditawarkan untuk pendirian toko, karena tanah dipinggiran kota lebih banyak diperuntukan bagi perumahan.

 

Berry dan Harton dalam Nasucha (1995)

menjelaskan hubungan antara harga tanah dengan pencapaian atau aksesibilitas yang diukur dengan jarak dari pusat kota. Pencapaian atau akses akan semakin menurun secara bertahap kesemua arah dari pusat kota, sehingga harga tanah akan semakin berkurang seiring dengan makin jauhnya lokasi tersebut terhadap pusat kota. Tanah yang berada di sepanjang jalan utama harga sewanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa tanah yang tidak berada di jalan utama.

Baca Juga : 

Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan Wilayah Perkotaan
Pengembangan Wilayah Perkotaan

Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia

selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial (keruangan) lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya konsep pengembanan wilayah perkotaan yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah perkotaan yang didasarkan pada penataan ruang.

 

Kaitan dengan perihal diatas, ada tiga kelompok

konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan desentralisasi(Alkadri et all, Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (trickle down effect). Penerapan konsep ini di Indonesia telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan dalam RTRWN.

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.

 

Pendekatan tersebut mempunyai berbagai kelemahan.

Dari kondisi ini muncullah beberapa konsep untuk menanggapi kelemahan tersebut. Konsep tersebut antara lain people center approach yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, natural resources-based development yang menekankan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, serta technology based development yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi konsep tersebut kurang berhasil dalam membawa kesejahteraan rakyat.

Fenomena persaingan antar wilayah, tren perdagangan global yang sering memaksa penerapan sistem outsourcing, kemajuan teknologi yang telah merubah dunia menjadi lebih dinamis, perubahan mendasar dalam sistem kemasyarakatan seperti demokratisasi, otonomi, keterbukaan dan meningkatnya kreatifitas masyarakat telah mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah. Dengan semakin kompleksnya masalah tersebut dapat dibayangkan akan sangat sulit untuk mengelola pembangunan secara terpusat, seperti pada konsep-konsep yang dijelaskan di atas.

Pilihan yang tepat adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang dikenal dengan bubble economics, sudah usang karena terbukti tak tahan terhadap gelombang krisis. Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah ber-metamorfose dari hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut (Alkadri etal, 1999).

 

Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula diperoleh dari kemampuan

untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara menerus. Menurut Porter (1990) dalam Tiga Pilar pengembangan Wilayah (1999) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, yakni adanya inovasi untuk pembaruan. Suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui empat hal yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan inovasi, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya investasi.

 

Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya

yang mengandalkan tiga pilar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi elemen tersebut mencerminkan kinerja dari suatu wilayah. Kinerja tersebut akan berbeda dengan kinerja wilayah lainnya, sehingga mendorong terciptanya spesialisasi spesifik wilayah. Dengan demikian akan terjadi persaingan antar wilayah untuk menjadi pusat spatial network dari wilayah-wilayah lain secara nasional. Namun pendekatan ini mempunyai kelemahan yang antara lain apabila salah didalam mengelola spatial network tadi tidak mustahil menjadi awal dari proses disintegrasi. Untuk itu harus diterapkan konsep pareto pertumbuhan yang bisa mengendalikan keseimbangan pertumbuhan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Konsep pareto ini diharapkan mampu memberikan keserasian pertumbuhan antar wilayah perkotaan dengan penerapan insentif-insentif kepada wilayah perkotaan yang kurang berkembang.

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Teori Desain Spasial Kota

Teori Desain Spasial Kota

Teori Desain Spasial Kota
Teori Desain Spasial Kota

 

Menurut Tracik (1986)

dalam suatu lingkungan permukiman ada rangkaian antara figure ground, linkage dan palce. Figure ground menekankan adanya public civics space atau open space pada kota sebagai figure.

Melalui figure ground plan dapat diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void yang merupakan elemtal kawasan atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya. Komunikasi antara privat dan publik tercipta secara langsung. Ruang yang mengurung (enclosure) merupakan void yang paling dominan, berskala manusia (dalam lingkup sudut pandang mata 25-30 derajat) void adalah ruang luar yang berskala interior, dimana ruang tersebut seperti di dalam bangunan, sehingga ruang luar yang enclosure terasa seperti interior. Diperlukan keakraban antara bangunan sebagai private domain dan ruang luar sebagai public dominan yang menyatu.

 

Dalam ¨lingkage theory¨

sirkulasi merupakan penekanan pada hubungan pergerakan yang meruakan kontribusi yang sangat penting. Menurut Fumihiko Maki, Linkage secara sederhana adalah perekat, yaitu suatu kegiatan yang menyatukan seluruh lapisan aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik kota, dalam teorinya dibedakan menjadi tiga tipe ruang kota formal, yaitu : Composition form, Megaform dan groupform. Teori linkage yang dapat diterapkan dalam kajian ini adalah group form yang merupakan ciri khas dari bentuk-bentuk spasial kota yang mempunyai kajian sejarah. Linkage ini tidak terbentuk secara langsung tetapi selalu dihubungkan dengan karakteristik fisik skala manusia, rentetan-rentetan space yang dipertegas oleh bangunan, dinding, pentu gerbang, dan juga jalan yang membentuk fasade suatu lingungan perkampungan. Linkage theory ini dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan arahan dalam penataan suatu kawasan (lingkungan). Dalam konteks urban design, linkage menunjukkan hubungan pergerakan yang terjadi pada beberapa bagian zone makro dan mikro, dengan atau tanpa aspek keragaman fungsi yang berkaitan dengan fisik, historis, ekonomi, sosial, budaya dan politik (danarti Karsono, 1996).

 

Menurut Shirvani (1985)

linkage menggambarkan keterkaitan elemen bentuk dan tatanan masa bangunan, dimana pengertian bentuk dan tatanan massa bangunan tersebut akan meningkatkan fungsi kehidupan dan makna dari tempat tersebut. Karena konfigurasi dan penampilan massa bangunan dapat membentuk, mengarahkan, menjadi orientasi yang mendukung elemen linkage tersebut.

Bila pada figure ground theory dan linkage theory ditekankan pada konfigurasi massa fisik, dalam place theory ditekankan bahwa integrasi kota tidak hanya terletak pada konfigurasi fisik morfologi, tetapi integrasi antara aspek fisik morfologi ruang dengan masyarakat atau manusia yang merupakan tujuan utama dari teori ini, melalui pandangan bahwa urban design pada dasarnya bertujuan untuk memberikan wadah kehidupan yang baik untuk penggunaan ruang kota baik publik maupun privat.

 

Pentingnya place theory

dalam spasial design yaitu pemahaman tentang culture dan karakteristik suatu daerah yang ada menjadi ciri khas untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan agar penghuni (masyarakat) tidak merasa asing di dalam lingkungannya. Sebagaimana tempat mempunyai masa lalu (linkage history), tempat juga terus berkembang pada masa berikutnya. Artinya, nilai sejarah sangat penting dalam suatu kawasan kota. Aspek spesifik lingkungan menjadi indikator yang sangat penting dalam menggali potensi, mengatur tingkat perubahan serta kemungkinan pengembangan di masa datang, teori ini memberikan pengertian bahwa semakin penting nilai-nilai sosial dan budaya, dengan kaitan sejarah di dalam suatu ruang kota.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Mengenal Jasa Umum Pada Retribusi Daerah

Mengenal Jasa Umum Pada Retribusi Daerah

Mengenal Jasa Umum Pada Retribusi Daerah
Mengenal Jasa Umum Pada Retribusi Daerah

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Terdapat penambahan 4 (empat)  jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan,dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1)        Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,  balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2)        Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

  1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
  2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
  3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3)        Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4)        Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5)        Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6)        Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7)        Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8)        Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9)        Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10)    Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

 Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11)    Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

12)    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

13)    Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

14)    Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).


Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Tentang Metode Mengajar

Mengenal Tentang Metode Mengajar

Mengenal Tentang Metode Mengajar
Mengenal Tentang Metode Mengajar
  1. Pengertian Metode Mengajar

               Metode mengajar  merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran, kegiatan yang menghasilkan interaksi unsur – unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Winarno Surakhmad (2002: 148) metode mengajar adalah cara – cara pelaksanaan dari proses suatu pengajaran, atau sebagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran di berikan kepada siswa- siswa di sekolah. Metode mengajar adalah cara yang digunakan  guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat belangsungnya pengajaran (Nana Sudjana, 1987:76).

              Metode mengajar adalah teknik penyajian yang digunakan oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas agar pelajaran tersebut ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Metode mengajar untuk menyapaikan informasi kepada siswa akan berbeda dengan cara – cara yang memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap (Roes N.K dan Yumiati Suharto, 2001:1).

Menjadi guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih metode pembelajaran yang efektif, hal ini penting terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  Cara guru melakukan suatu kegaiatan pembelajaran mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pembelajaran lainnya.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah cara – cara yang digunakan dalam proses pengajaran di kelas sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang optimal, penggunaan metode mengajar harus disesuaikan dengan dengan konteks belajar dan tujuan yang akan dicapai. Metode mengajar guru merupakan cara untuk melakukan aktivitas yang sistematis dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru dan siswa untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga  proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Peran guru di kelas sebagai implikasi dari proses pembelajaran yang optimal adalah sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kemampuan belajar anak. Dengan kata lain guru harus menguasai berbagai metode mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran bagi siswa.

  1. Jenis – Jenis Metode Mengajar

Begitu banyak metode mengajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Syaiful Bahri Djamara dan Aswan Zain (2006: 83-98), menyebutkan macam – macam metode mengajar antara lain: metode proyek, metode eksperimen, metode tugas dan resitasi, metode diskusi, metode demontrasi, metode Problem Solving, metode karyawisata, metode tanya jawab, metode latihan, metode ceramah, metode studi kasus.

  1. Manfaat Metode Mengajar

Dalam mengajar suatu pokok bahasan (materi) tertentu harus dipilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu dalam memilih suatu metode pembelajaran harus memiliki beberapa pertimbangan misalnya materi pembelajaran, tingkat perkembangan kongnitif siswa, dan sasaran atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam proses belajar mengajar, metode mengajar mempunyai manfaat yang besar. Prestasi belajar siswa akan ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka akan dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan suatu pembelajaran akan dapat diketahui setelah diadakan evaluasi yang sesuai dengan rumusan pembelajaran.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Tentang Teori Politik

Mengenal Tentang Teori Politik

Mengenal Tentang Teori Politik
Mengenal Tentang Teori Politik
  1. Pengertian Teori Politik

Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara : 

  1. Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik.
  2. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substantif teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik.
  3. Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik.
  4. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.


B. Pembagian Teori Politik 

Kegiatan Belajar 2 membahas tentang lingkup teori politik yang meliputi : 

  1. Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai meliputi:
    1. Filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan.
    2. Teori politik sistematis yaitu merealisir norma-norma yang sudah ada dalam program-program politik.
    3. Ideologi politik.
  2. Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai.

Dan pada umumnya teori ini biasanya digunakan oleh penguasa yang status quo. 

C. Hubungan Teori Politik dengan Ilmu Sosial lainnya 

Kegiatan Belajar ini membahas hubungan teori politik dengan ilmuilmu sosial lainnya. 

  1. Hubungan teori politik dengan Sejarah
  2. Hubungan teori politik dengan Filsafat
  3. Hubungan teori politik dengan Antropologi
  4. Hubungan teori politik dengan Sosiologi
  5. Hubungan teori politik dengan Ekonomi.

Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap ilmu pasti saling membutuhkan untuk dapat memecahkan masalah kehidupan manusia dalam berbagai bidang. 

D. Perkembangan Teori Politik 

Kegiatan Belajar 4 ini membahas tentang perkembangan teori politik dilihat dari sudut pendekatan sebagai berikut : 

  1. Pendekatan Tradisional yang memfokuskan perkembangan teori politik dari sudut kelembagaan politik seperti:
    • Sifat dari Undang-Undang Dasar
    • Kedaulatan
    • Kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal.
  2. Pendekatan perilaku dalam perkembangan teori politik yang memfokuskan analisis pada prilaku pemegang lembaga.
  3. Pendekatan Pasca Perilaku dalam teori politik yang dalam analisis politik menggunakan teori sistem politik dengan aliran struktural fungsional.
  4. Pendekatan Marxis dan perkembangan teori politik yang dominan menganalisis konflik politik yang berdasarkan pada pertentangan kelas dan teori politik yang dikembangkan yaitu ekonomi – politik.


(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)