Hukum – hukum yang terkait dengan pencurian terumbu karang

 Hukum – hukum yang terkait dengan pencurian terumbu karang

Perairan indonesia sangat luas dimana setiap perairan terdapat masyarakat yang memanfaatkannya. Pemanfaatan perairan khusnya perairan laut dimana diatur oleh undang-undang dan peratuaran daerah dimana masih dibawah undang-undang pusat. Undang-undang dan peraturan daerah sangat berbeda-beda dan beragam, disesuaikan dengan kondisi suku dan budaya, namun dalam perbedaan undang-undang dan peraturan tersebut terdapat suatu kesamaan, yaitu bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan laut dan termasuk terumbu karang. Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  pemerintah berusaha dengan aktif untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, baik darat laut dan udara dimana tertuang dalam Pada pasal 87 ayat 1 tentang Perusakan Lingkungan dan Pasal 109 tentang Ancaman Perusakan Lingkungan.

2.5  Solusi yang diambil

Beberapa solusi untuk mengurangi kerusakn terumbu karang akibat pencurian diantaranya adalah:
·         Melibatkan secara langsung masyarakat pesisir dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan perairan teerumbu karang
·         Membentuk pengawas pantai dan laut tiap-tiap daerah dibawah Dinas kelautan dan perikanan
·         Sering mengadakan controlling terhadap kondisi perairan terumbu karang.
·         Aktif dalam menjaga dan memelihara perairan laut khususnya terumbu karang.
·         Memberikan penyuluhan tetang fungsi ekologis dari terumbu karang sehingga diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya terumbu karang.

·         Memberikan sanksi yang cukup tegas dan berat bagi masyarakat yang melanggar peraturan-paraturan tentang konservasi dan perusakan terumbu karang.

RECENT POSTS

Posted on: July 18, 2020, by :