Hukum Illegal Logging

Hukum Illegal Logging

Hukum Illegal Logging

Hukum Illegal Logging

Pengertian Illegal Logging

Menurut konsep manajemen hutan, penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (reduced impact logging).
Pengertian Illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan exploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.
Ilegal logging dalam konsep hukum adminitrasi tidak berarti tidak mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (illegal), sehingga muncul istilah iilegal logging. Sehingga ada perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki izin akan tetapi mengandung cacat yuridis. Adapun pelaku tindak pidana illegal logging adalah:
a.     Pengusaha HPH/IPK/IUPHH;
b.     Pengusaha non HPH/IPK/IUPHH;
c.     Koperasi;
d.     Yayasan;
e.     LSM;
f.      Pengusaha transpotasi;
g.     Pengusaha industri kayu;
h.     Expedisi pengiriman kapal laut;
i.       Perorangan.
Kayu yang tidak memiliki izin bisa saja didapat dari hasil pencurian atau pembalakan liar. Dalam konteks ini aparat Kepolisian dapat menangkap pencurian tersebut dan diproses dengan dakwaan pencurian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikinan illegal logging masuk dalam ranah pidana. Di sisi lain akan berbeda apabila kayu-kayu yang ditebang tersebut ada izinnya, tapi terdapat cacat yuridis. Dalam hal ini ada cacat prosedur atas izin, dengan demikian yang diperbaiki adalah kelemahan prosedur yang ada, sedangkan cacat substansi harus mengulangi permohonan ijin dari awal untuk kayu-kayu tersebut.
Illegal logging sebagai tindakan perusakan hutan dan pembalakan/penebangan liar, merupakan salah satu pelanggaran Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama Pasal 50 yang berbunyi:
(1)  Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(2)  Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
(3)   Setiap orang dilarang:
a.     Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/netcut-pro-apk/

Posted on: April 15, 2020, by :