Pemerintah Bakal Batasi Penggunaan Gadget pada Anak

Pemerintah Bakal Batasi Penggunaan Gadget pada Anak

Pemerintah Bakal Batasi Penggunaan Gadget pada Anak

Pemerintah Bakal Batasi Penggunaan Gadget pada Anak
Pemerintah Bakal Batasi Penggunaan Gadget pada Anak

Pemerintah mewacanakan akan adanya pembatasan penggunaan telepon selular atau handphone pada anak. Tujuannya agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal negatif yang bisa merusak pikiran akibat kecanduan handphone.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana

Susana Yembise mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Menteri Kominfo telah menyampaikan ke saya. Kami bertiga akan membuat satu keputusan tiga menteri, yang isinya tentang pembatasan penggunaan handphone pada anak,” ujar Yohana saat melakukan temu wicara dengan kader Posdaya Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Bandung Barat.

Yohana menyatakan, pembatasan penggunaan telepon selular pada anak harus secepatnya diterapkan. Ia beralasan, penggunaan gatget pada anak sangat berbahaya jika tak dikontrol. Terutama dengan banyaknya konten negatif yang bisa ditiru anak.

“Saya belum tahu batas usia anak yang tidak boleh menggunakan handphone. Nanti akan dibicarakan dalam rapat bersama tiga menteri. Tapi saya harap bisa secepatnya diterapkan,” tuturnya.

Menurut dia, penggunaan handphone bagi anak harus dibatasi. Handphone hanya

bisa digunakan atas seizin guru sekolah. Seperti untuk mencari bahan atau materi pembelajaran dari internet. Dia juga meminta orang tua mendukung pembatasan handphone. Jangan sampai seluruh waktu anak dihabiskan untuk bermain handphone.

Menurutnya, harus terbentuk hubungan antara anak dan orang tua. Anak harus diajak mengalihkan perhatiannya terhadap handphone. Contohnya seperti mengajaknya ke taman, berenang ataupun kegiatan positif lainnya.

“Kalau tak seperti itu, anak-anak akan terbiasa seperti ini dan sangat disayangkan,” bebernya seperti dinlansir Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).

Dia menyatakan, upaya itu juga dilakukan agar Indonesia bebas dari kekerasan kepada anak dan perempuan pada tahun 2030. Guna mendukung langkah tersebut, pihaknya juga akan memberdayakan keberadaan Satgas PPA yang tugasnya menghentikan, mendeteksi, dan melaporkan ketika ada kejadian kekerasan pada anak dan perempuan.

Selain masalah ketergantungan anak terhadap handphone, lanjut Yohana, Kementerian PPA

juga tengah menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia yang menyebabkan anak mengalami kasus kekerasan.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik penerbitan perda ketahanan keluarga untuk membangun komitmen pemerintah dengan masyarakat sehingga bisa mempertahankan hubungan harmonis di keluarga.

“Harus diakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan, semua kabupaten/kota di Indonesia harus menjadi daerah layak anak dan perempuan. Tingginya angka kekerasan pada perempuan karena biasanya mental yang belum siap menikah, akhirnya terjadi perceraian, imbasnya dialami anak-anak,” terangnya.

 

Sumber :

http://www.pearltrees.com/danuaji88/item261349768

Posted on: July 5, 2019, by : 9faxj