Pengertian dan Landasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian dan Landasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pada peluang kali admin dapat menyebutkan Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara. Sudah kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.
Menurut Wikipedia Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca yang artinya lima dan śīla artinya komitmen atau asas. Pancasila yakni rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima lambang pokok penyusun Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dicantumkan terhadap paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 negara.

Pengertian Pancasila Dari Historis dan Terminologis

1. Pengertian Pancasila Dari Historis
Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak lepas dari histori perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia untuk merenggut kemerdekaan. Pada jaman pendudukan Jepang th. 1942, berawal bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih tragis dari terhadap pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah terlihat perlawanan terhadap Jepang Pada th. 1943 posisi Jepang jadi genting gara-gara menghadapi gempuran tentara Sekutu.
Di samping itu, mereka juga melawan perlawanan di tiap tiap daerah. Kondisi semacam ini merupakan keuntungan bagi bangsa Indonesia untuk menindak Jepang sehingga mau beri tambahan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata meraih tanggapan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso menjanjikan kemerdekaan nanti di sesudah itu hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoshakai terhadap 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 bagian berasal dari Indonesia, 4 bagian keturunan Cina, satu bagian keturunan Belanda dan satu bagian dari keturunan Arab. Dalam tidak benar satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Joni 1945, udah diadakan percakapan yang menyinggung dasar negara Indonesia.
Proses Perumusan Pancasila didasari di dalam sidang BPUPKI I dr. Radjiman Widyadiningrat, tiga orang pembicara yakni Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.
Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar terhadap pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus dimana dicantumkan isikan rumusan 5 komitmen dasar negara yang diberi nama Pancasila, Dari itulah sebutan Pancasila jadi B. Indonesia dan arti umum.

2. Pengertian Pancasila Dari Terminologis
Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu udah mengeluarkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi instrumen-instrumen perlengkapan negara sebagaimana harusnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) langsung melangsungkan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 udah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yakni Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang memuat 37 pasal, 1 Aturan-Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Hukum, Cita-cita Bangsa Dan Ideologi Bangsa
1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Sumber hukum (staatsfundamentalnorm) artinya sumber yang dijadikan sebagai materi untuk penyusunan aturan perundang-undangan, baik berwujud sumber hukum tertera maupun lisan. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang meyakinkan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari teratur hukum di Indonesia.Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sumber hukum maka seluruh pembentukan hukum, penggunaan, dan pelaksanannya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengundang tiap tiap perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Hal ini diharuskan sehingga tiap tiap pembentukan aturan perundang-undangan berperan untuk mencapai nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila.
Akan tetapi dengan penempatan Pancasila sebagai sumber hukum artinya menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Apabila demikian, Pancasila tidak juga di dalam definisi konstitusi, gara-gara berada di atas konstitusi.
2. Pancasila Sebagai Cita-Cita Bangsa
Setiap bangsa harus mempunyai cita-cita. Untuk itulah mereka bersatu jadi satu bangsa. Cita-cita bangsa tersedia yang tertera dan tersedia yang tidak tertulis. Cita-cita bangsa Indonesia dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pencurahan jiwa-jiwa yang terdapat di di dalam Pancasila. Cita-cita tersebut tepatnya berada terhadap alinea pertama dan kedua.
Pancasila mempunyai manfaat mutlak untuk menciptakan cita-cita tersebut. Pengamalan terhadap sila-sila Pancasila ialah tidak benar satu cara untuk menciptakan cita-cita luhur Bangsa Indonesia, yakni Pancasila itu sendiri.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
Sebagai bangsa yang udah merdeka, Indonesia juga membutuhkan ideologi nasional. Di di dalam ideologi tersebut mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan bisa diterima bagi seluruh rakyatnya. Nilai-nilai dan norma-noma itulah yang dibuat sebagai pedoman untuk mencapai target hidup bangsa. Bangsa Indonesia udah sepakat bahwa nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang dicantumkan di dalam Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional dari bangsa Indonesia.

Empat Landasan Pendidikan Pancasila
a. Landasan Historis
Bangsa Indonesia tercipta dari sistem yang panjang dari jaman kerajaan sampai datangnya para penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan mempunyai suatu asas yang tersimpul di dalam paradigma hidup dan juga filsafat hidup, di dalamnya terdapat ciri khas, karakter karakter bangsa yang tidak serupa dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (the founding father) dirumuskan secara simple tetapi mendalam yang meliputi lima komitmen (sila) dan diberi nama Pancasila.Dalam jaman reformasi bangsa Indonesia harus membawa visi dan paradigma hidup yang besar (nasionalisme) sehingga tidak terkatung-katung di tengah masyarakat internasional. Hal ini bisa terwujud dengan kesadaran berbangsa yang berasal terhadap histori bangsa.
Landasan Pendidikan Pancasila Secara historis yang artinya nilai-nilai yang dicantumkan di dalam tiap tiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan jadi dasar negara Indonesia secara objektif historis udah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga awal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain ialah dari bangsa Indonesia itu sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

b. Landasan Kultural
Bangsa Indonesia mendasarkan paradigma hidupnya di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap sebuah asas kultural yang dimiliki dan akrab terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang dicantumkan di dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan ialah sebuah hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki dari sistem refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh gara-gara itu generasi penerus khususnya kalangan intelektual universitas udah harusnya untuk mendalami dan juga meneliti karya besar tersebut di dalam bisnis untuk mengabdikan secara pantas di dalam makna memajukan sesuai dengan tuntutan jaman.

c. Landasan Yuridis
Landasan Pendidikan Pancasila khususnya perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi secara yuridis diatur di dalam UU No.2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 membuktikan : Isi kurikulum tiap tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan harus memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, harus diberikan di dalam kurikulum tiap tiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, perihal Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK mempunyai tujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas faktor historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agarmahasiswa bisa mengambil alih sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengetahui masalah hidup khususnya kehidupan rakyat, mengetahui perubahan dan juga bisa memaknai moment sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

d. Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh gara-gara itu udah merupakan suatu keharusan ethical untuk secara berkesinambungan merealisasikan di dalam tiap tiap faktor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara ialah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia yakni makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap faktor penyelenggaraan negara harus bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila juga sistem aturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh gara-gara itu di dalam realisasi kenegaraan juga di dalam sistem reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai di dalam pelaksanaan kenegaraan, baik di dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Sumber : https://www.ruangguru.co.id/download-contoh-surat-penawaran-harga-yang-benar/

Posted on: May 29, 2019, by : 9faxj