Pengertian Hukum Agraria

Karena pada kesempatan ini kita akan membahas definisi hukum pertanian, sumber-sumber hukum pertanian, prinsip-prinsip hukum pertanian dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan ulasan di bawah ini.

Hukum Agraria

Memahami hukum pertanian menurut para ahli
Hukum agraria adalah hukum pertanahan yang hanya mengatur masalah pertanian atau mengenai permukaan tanah dan kerak bumi.

Memahami hukum agraria dalam arti luas adalah semua aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur masalah tanah, air dalam batas-batas tertentu dan ruang serta sumber daya alam yang terkandung di bumi.

Definisi hukum pertanian menurut beberapa ahli:
Ada beberapa ahli hukum yang mengungkapkan pandangan mereka tentang hukum pertanian, khususnya:

1. Bpk. Boedi Harsono
Menurut Bapak Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria adalah aturan hukum yang mengatur bumi, air dalam batas-batas tertentu, serta ruang dan sumber daya alam yang terkandung di bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

2. Dr. E. Utrecht SH
Menurut dr. E. Utrecht SH menyatakan bahwa hukum agraria adalah hukum khusus yang memungkinkan pejabat administrasi untuk berurusan dengan masalah agraria untuk melaksanakan tugas mereka.

3. Bachsan Mustafa SH
Menurut Bachsan Mustafa, SH menyatakan bahwa hukum agraria adalah seperangkat peraturan yang mengatur cara pejabat pemerintah melakukan fungsi mereka di bidang diagram.

Sumber hukum pertanian
1. Sumber hukum tertulis

UUD 1945 (UUD 1945) terkandung dalam pasal 33, paragraf 3.
Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1960 yang berkaitan dengan peraturan pertanian dasar. Sumber kedua ini juga disingkat UUPA (Basic Agriculture Law).
Peraturan tentang implementasi hukum pertanian dasar Peraturan ini bukan implementasi dari hukum pertanian dasar yang dikeluarkan pada 24 September 1960 karena masalah yang harus diatur. Masalahnya dicontohkan sebagai UU 51 / Prp / 1960 tentang larangan penggunaan lahan yang tidak mendapatkan otorisasi dari pemilik atau delegasinya.
Peraturan lama yang sementara ini masih berlaku dan mematuhi ketentuan artikel transisi. Mengapa aturan lama masih berlaku? Tujuan utama penerbitan peraturan lama adalah untuk mengisi kesenjangan peraturan dalam periode transisi antara peraturan lama dan penciptaan peraturan baru. Artikel-artikel yang mengatur keberadaan peraturan lama adalah:
Pasal 56 UUPA. Artikel ini menerapkan ketentuan komunitas yang biasa di daerah tertentu serta peraturan lain tentang hak penguasaan tanah. Ini seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 20 UUPA tentang hak milik. Ketentuan ini masih berlaku di hadapan hukum yang mengatur hak properti.
Pasal 57 UUPA. Artikel ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan pinjaman yang terkandung dalam KUH Perdata dan juga Credietverband. Kedua ketentuan ini berlaku bahkan sebelum adanya undang-undang yang mengatur hak hipotek.
Pasal 58 UUPA. Artikel ini menerapkan peraturan lain yang berkaitan dengan tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan hak penguasaan lahan, asalkan tidak bertentangan dengan UUPA. Peraturan tersebut berlaku bahkan sebelum implementasi UPA belum ditetapkan.
2. Sumber tertulis hukum pertanian

Common law yang selaras dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA, yaitu:

Tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional
Menurut peraturan nasional
Berdasarkan sosialisme Indonesia
Berdasarkan peraturan yang telah tercantum dalam UUPA, serta peraturan perundang-undangan lainnya
Perhatikan elemen-elemen yang didasarkan pada hukum agama
Hukum adat yang muncul setelah berlakunya UUPA adalah praktik administrasi dan yurisprudensi.
Prinsip hukum pertanian
1. Prinsip nasionalisme

Prinsip nasionalisme menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak kepemilikan tanah dan hubungan antara tanah dan ruang tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, baik warga negara asli maupun keturunan.

2. Prinsipnya dikendalikan oleh Negara

Prinsip ini dikendalikan oleh Negara yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara.

3. Prinsip hukum adat ditransmisikan

Prinsip hukum adat yang disampaikan menyatakan bahwa hukum adat yang telah dibersihkan dari perspektif negatif dapat digunakan sebagai hukum agraria.

4. Prinsip fungsi sosial

Prinsip fungsi sosial menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh kontras dengan norma kesusilaan dan agama, serta hak orang lain dan kepentingan umum.

Sumber : https://santinorice.com/

Posted on: August 18, 2019, by : 9faxj